Periode 2008 – 2012*


AngkatanPenulisJudulAbstrak
2008Adithia RamadhanAnalisis Framing Film Dokumenter Fahrenheit 9/11 dalam Upaya Menjaga Dukungan Masyarakat Liberal Amerika Serikat pada Pemilihan Presiden tahun 2004Penelitian ini membahas tentang peran politik film Fahrenheit 9/11 yang dibuat oleh Michael Moore pada tahun 2004 dalam upaya menjaga dukungan masyarakat liberal Amerika Serikat dalam pemilihan umum. Film ini menggunakan teknik framing, dimana menekankan pada empat isu, terpilihanya George W. Bush dalam pemilihan umum tahun 2000 melawan Al Gore, kemudian Tragedi 11 September 2001, Invasi Amerika Serikat ke Afghanistan dan Irak, serta bisnis yang dilakukan oleh George W. Bush dan koleganya selama perang berlangsung.
2008Adithya Batari PutriNasionalisme Basque dalam Eksistensi Kelompok Euskadi Ta Askatasuna (ETA) di Spanyol setelah pemberian Status Otonomi tahun 1979Skripsi ini membahas mengenai gerakan ETA di Spanyol setelah pemberian status otonomi kepada wilayah Basque pada tahun 1979. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang menjelaskan mengapa masih terjadi aksi kekerasan yang dilakukan oleh ETA setelah diberikannya status otonomi dan demokratisasi sudah berjalan dan bahkan sudah dianggap terkonsolidasi. Teori yang dipakai dalam skripsi adalah teori nasionalisme dan nasionalisme etnik yang dikeluarkan oleh Anthony D. Smith. Tidak dilibatkannya perwakilan Basque di dalam perumusan undang-undang reformasi dan dipenuhinya lima tuntutan ETA pada tahun 1978, membuat ETA terus melakukan aksi kekerasan demi mencapai tujuannya. Tidak tercapainya tujuan nasionalisme Basque, rumitnya proses negosiasi perdamaian juga membuat konflik yang melibatkan pemerintah daerah Basque dan pemerintah pusat Spanyol ini tidak kunjung berakhir dengan perdamaian.
2008Aida RezalinaKonflik Internal Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada Pemilihan Kepala daerah Aceh 2012Penelitian ini membahas konflik internal yang terjadi di dalam organisasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam konteks pemiliihan kepala daerah Aceh periode 2012-2017. Pembahasan dimulai dari sejarah dan perkembangan GAM, Perjanjian Helsinki, hingga transformasi GAM ke dalam politik lokal sebagai Partai Aceh. Pembahasan dalam skripsi ini melihat GAM dalam proses transformasi konflik di Aceh. GAM adalah gerakan separatis yang lahir di Aceh pada tanggal 4 Desember 1976 karena rasa kekecewaan akibat ketidakadilan Pemerintah RI dalam mengelola sumber daya alam Aceh. Konflik antara Pemerintah RI dan GAM terjadi selama tigapuluh tahun. Pada tahun 2004 terjadi perundingan damai antara GAM dan Pemerintah RI di Helsinki. Pada Perjanjian Helsinki, GAM menyetujui untuk mengubah cara perjuangannya dari gerakan separatis menjadi partai politik lokal. Ternyata pada proses pasca-Perjanjian Helsinki terjadi konflik internal di antara fraksi-fraksi GAM. Pada pemilihan kepala daerah tahun 2006, ada perbedaan dukungan kepada calon kepala daerah di dalam tubuh GAM. Pada tahun 2008, GAM memberikan artai Aceh yang menjadi transformasi politik GAM. Dalam pemilihan umum tahun 2009 terjadi rekonsiliasi antara faksi-faksi, dan bersama-sama mengampanyekan Partai Aceh. Faksi-faksi tersebut kembali pecah pada pemilihan kepala daerah Aceh tahun 2012. GAM terpecah antara faksi yang mendukung pasangan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf dengan Irwandi Yusuf. Konflik terjadi pada prapemilihan kepala daerah, pelaksaan pemilihan, hingga pascapemilhan kepala daerah.
2008Ardianto Pratama PutraKorporatisme Negara studi kasus peran tiga lembaga (PA/People’s Association.CCC Citizen Committee terhadap Dominasi PAP ( People’s Action Party),Dalam Pemerintahan SingapuraSkripsi ini membahas mengenai peran tiga lembaga yakni PA, CCC dan RC terhadap dominasi PAP dalam pemerintahan.Hasil penelitian mengungkapkan bahwa PAP menggunakan ketiga lembaga tersebu tsebagai sarana untuk mengawasi, memobilisasi dan mengontrol masyarakat dari tingkat atas hingga bawah. Kedekatan antara ketiga lembaga tersebut dengan partai berkuasa PAP menciptakan keraguan mengenai tujuan sebenarnya dari pendirian ketiga lembaga akar rumput tersebut. Ide mengenai pendirian ketiga organisasi akar rumput tersebut merupakan inisiatif dari pemerintahan PAP yang digunakan untuk menjaga dominasi pemerintahan dan sebagai sarana untuk menyebarluaskan hegemoni ideologi partai yang akhirnya memungkinkan PAP untuk memobilisasi dukungan politik dalam situasi kritis yang sejalan dengan pemerintahan PAP yang efektif disamping mampu memfasilitasi dan menciptakan hubungan harmonis antar ras di Singapura, yang memiliki masyarakat plural.
2008Bayu Priguna (eks)Faktor-faktor Penyebab Penurunan Perolehan Suara Partai PKB pada Pemilu 2009Skripsi ini membahas tentang penurunan perolehan suara PKB pada pemilihan umum 2009. PKB merupakan partai yang memiliki ikatan moral dan historis dengan Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan organisasi kemasyarakatan islam terbesar di Indonesia. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merupakan salah satu pendiri PKB dan pernah memiliki peranan penting dalam tubuh partai sampai kemudian tersingkir dari kepengurusan PKB secara struktural pada tahun 2008 akibat konflik internal partai. Pada pemilu 2009 suara PKB mengalami penurunan yang begitu besar dibandingkan dengan dua pemilu sebelumnya pada tahun 1999 dan 2004 yang berhasil menjadi partai islam terbesar di Indonesia dari segi perolehan suara. Hal ini tentu tidak lepas dari konflik internal partai yang terus menerus terjadi serta kinerja PKB sebagai partai politik itu sendiri.
2008Beringin ASA KusumaProtes Komunitas Punk Terhadap Kebijakan Neoliberal Margaret Thatcher Tahun 1979-1983Studi ini bertujuan menganalisa kebijakan-kebijakan neoliberal pemerintahan pertama Margaret Thatcher di tahun 1979-1983 dan bagaimana komunitas punk merespons melali proses politik. Penelitian deskriptif-analitik ini akan membahas tiga kebijakan publik Thatcher, yang meliputi aspek inflasi, deindustrialisasi dan privatisasi ekonomi, serta ketenagakerjaan, yang menyebabkan perubahan radikal terhadap politik dan masyarakat Inggris. Hal tersebut akan dilihat dari konsep civil society dan protes politik sebagai bentuk partisipasi warga negara. Kondisi saat itu, di mana serikat pekerja sebagai civil society terbesar mengalami pelemahan, mendorong munculnya kebutuhan dari masyarakat untuk berpartisipasi menggunakan jalur-jalur lain. Komunitas punk kemudian berkembang menjadi civil society yang melakukan protes-protes politik. Varian punk dalam penelitian ini utamanya adalah anarcho-punk yang dibahas melalui aksi musik, seni cetak, dan squatting, oleh komunitas Dial House di Essex, Inggris.
2008Christin Viesta N. (eks)Latar Belakang Merdekanya sudan Selatan dalam Referendum 2001 serta Tinjauan MEngenai Sudan Selatan pasca ReferendumPenelitian ini bertujuan untuk meneliti penyebab terjadinya kemerdekaan Sudan Selatan pada tahun 2011 yang lalu. Sudan Selatan adalah negara termuda di dunia karena baru dinyatakan kemerdekaannya pada tanggal 9 Juli 2011, pukul 00.00 waktu setempat, setelah melalui proses referendum atau jajak pendapat di antara warga Sudan Selatan yang dimulai pada tanggal 9 Januari 2011. Latar belakang mengapa sampai akhirnya diadakan referendum Sudan Selatan adalah satu hal yang menarik untuk dikaji karena banyak konflik yang terjadi di belakangnya. Jadi, penulisan artikel ini dimaksudkan untuk mengetahui mengapa akhirnya Sudan Selatan melakukan referendum dan menganalisis perkembangan Sudan dan Sudan Selatan setelah terpisah satu sama lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian eksplanatif, dimana analisis tersebut penulis terapkan dalam menggambarkan dan menjelaskan mengenai terjadinya konflik di Sudan hingga melakukan referendum dan menjelaskan masa depan negara Sudan itu pasca referendum yang berlangsung. Hasilnya, analisis penulis adalah referendum Sudan Selatan lahir karena adanya konflik yang didasarkan pada ketidakadilan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap wilayah Sudan Selatan selama berpuluh-puluh tahun lamanya, dimana konflik tersebut juga bercampur dengan perselisihan paham antara warga Sudan Utara yang didominasi oleh ras Arab dan kaum muslim dan warga Sudan Selatan yang didominasi oleh ras Afrika dan kaum non-muslim.
2008Dana AgriawanPedoman Penghayatan dan pengalaman Pancasila (P4) sebagai Politik Pendidikan pemerintahan Soeharto yang berdampak pada keberlangsungan kekuasaan rezim tahun 1978-1998Skripsi ini membahas mengenai Politik pendidikan yang dijalankan pada masa orde baru yakni P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang dijalankan dari tahun 1978-1998. Politik pendidikan P4 ini kemudian dibahas melalui kerangka teori Ideology State Apparatus (ISA) yang dikemukakan oleh Louis Althusser. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengambilan data wawancara serta data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa P4 sebagai politik pendidikan Soeharto telah berperan dalam melanggengkan kekuasaan rezim Soeharto, melalui doktrinasi ideologi Pancasila Orba dan fungsinya sebagai ISA.
2008Debie Octora AnglesiaKeberhasilan rezim PM Mahathir Mohamad Mempertahnkan kekuasaan pada tahun 1997-1999Mahathir Mohamad yang menjadi PM Malaysia sejak 1981 telah membawa Malaysia dalam pembangunan yang berkelanjutan. Skripsi ini membahas mengenai keberhasilan rezim PM Mahathir Mohamad yang mampu bertahan pascakrisis ekonomi Asia tahun 1997-1999. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menjelaskan bagaimana strategi ekonomi Mahathir mampu membawa Malaysia keluar dari jeratan krisis ekonomi Asia dan strategi politik dalam menghadapi GRM (Gerakan Reformasi Malaysia) dan Pemilu 1999 yang menjadi manifestasi keberhasilan rezim Mahathir. Teori yang dipakai dalam skripsi ini adalah teori model pembangunan Triple Alliance yang dikemukakan oleh Peter Evans untuk menjelaskan Negara Dunia Ketiga dalam menciptakan kestabilan politik demi memacu pertumbuhan ekonomi. Strategi ekonomi dan politik Mahathir yang cepat memulihkan Malaysia dari krisis ini memunculkan kepercayaan rakyat untuk memilihnya kembali pada Pemilu 1999. Untuk itu skripsi ini menggunakan momen puncak krisis ekonomi Asia tahun 1997-1999 untuk menganalisis keberhasilan rezim Mahathir bertahan dari tekanan ekonomi global dan juga krisis politik yang terjadi di Malaysia.
2008Dicky KurniadiPerempuan dan politik Studi Faktor penghambat keterwakilan perempuan di HoR (House of Representative) Filipina 1987-1995Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor penghambat keterwakilan perempuan di HoR (House of Representative) di Filipina pasca konstitusi 1987. Skripsi ini berangkat dari latar belakang keberhasilan gerakan perempuan menggulingkan rezim otoriter Marcos hingga menaikkan Cory sebagai presiden perempuan pertama di Filipina. Keberhasilan tersebut ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat keterwakilan perempuan di HoR Filipina. Dengan menggunakan konsep budaya patron-klien, affirmative action, budaya patriarki, partisipasi politik dan perspektif feminisme liberal skripsi ini berusaha untuk menjawab hambatan yang dihadapi perempuan Filipina agar dapat terpilih sebagai anggota HoR. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat eksplanatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sistem pemilu mayoritas, tidak adanya sistem kuota (affirmative action), budaya politik patron-klien, serta pengaruh gereja (budaya patriarki) yang menjadi faktor-faktor penghambat keterwakilan perempuan di (HoR) Filipina periode 1987-1995.
2008Dila MeirisaCivil Society dan Democracy –Building Function Analisis peran citizens Aliance for General Election pada pemilu legislative tahun 2000 di Korea SelatanSkripsi ini membahas tentang peran Citizens’ Alliance for General Election (CAGE) pada pemilihan umum legislatif tahun 2000 di Korea dalam melakukan democracy-building function civil society. Penelitian ini juga menjelaskan tentang proses demokratisasi di Korea serta peran yang dilakukan civil society di dalam setiap prosesnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi literatur. Tiga belas poin democracy-building function civil society yang dikemukakan oleh Larry Diamond digunakan untuk menganalisis fungsi-fungsi apa saja yang mampu dilakukan CAGE. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa CAGE melakukan democracy-building function civil society dalam perannya sebagai countervailing power bagi negara dan melakukan empowerment kepada masyarakat di sepanjang proses pemilihan umum legislatif tahun 2000 di Korea. Selain itu, civil society memiliki peran yang penting dalam setiap proses demokratisasi di Korea dari mulai transisi hingga konsolidasi demokasi.
2008Disna HarvensPeran penggunaan twitter dalam kemenangan Jokowi-Basuki pada pemilukada DKI Jakarta 2012Penelitian ini membahas mengenai penggunaan twitter oleh Jokowi-Basuki pada saat Pemilukada DKI Jakarta 2012. Pemilukada DKI Jakarta tergolong fenomenal karena hampir semua kandidat menggunakan situs kandidat dan twitter dalam berkampanye. Di antara kandidat lainnya, Jokowi-Basuki adalah pasangan kandidat yang menggunakan twitter secara efektif dalam berkampanye. Efektivitas penggunaan tersebut terlihat dari tingginya popularitas dan elektabilitas mereka di dalam media sosial yang kemudian menyebabkan mereka memenangkan Pemilukada DKI Jakarta. Tingginya popularitas dan elektabilitas mereka di media sosial berkaitan erat dengan penerapan dan strategi pemasaran politik yang mereka gunakan selama berkampanye dengan menggunakan twitter. Fokus penelitian ini adalah membahas mengenai penerapan dan strategi penggunaan twitter Jokowi-Basuki pada saat berkampanye di Pemilukada DKI Jakarta 2012. Selain itu, penelitian ini ingin menganalisis hubungan antara penggunaan twitter terhadap kemenangan Jokowi-Basuki
2008Efri Risasila PutriMedia dan politik studi tentang pemberitaan Nasional Demokrat dalam
surat kabar Media Indonesia
Penelitian ini membahas mengenai bagaimana bentuk pemberitaan harian Media Indonesia dengan fokus penelitian dari awal tahun 2011 hingga Maret 2012, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana sebuah surat kabar yang dimiliki oleh seorang tokoh politik dalam memberitakan pemberitaan yang terkait dengan isu politik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain eksplanatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan pers yang dimiliki oleh seorang aktor politik memiliki kesulitan yang lebih besar dalam menyajikan sebuah berita agar tidak terkesan sebagai media massa yang memiliki keberpihakan, begitu pula dengan Media Indonesia yang merupakan salah satu media massa yang dimiliki oleh aktor politik, harus lebih berhati-hati dalam membentuk pemberitaan dalam surat kabarnya.,
2008Elisabeth E. KembarenReflesi paham kekuasaan Jawa dalam Praktik –Praktik Kekuasaan Soekarno era Demokrasi terpimpinSkripsi ini membahas refleksi pengaruh paham kekuasaan Jawa dalam praktik-praktik kekuasaan Soekarno era Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain pendekatan historis, deskriptif. Hal ini dilakukan, mengingat persoalan ini hanya dapat dijawab melalui penelitian pustaka dan tidak dapat mengharapkan data-data primer yang diperlukan melalui riset lapangan. Teori yang digunakan didasarkan pada konsep kekuasan Jawa, dimana raja merupakan pusat dari kekuasaan, serta hubungan raja dengan rakyatnya (kawula-gusti). Hasil penelitian menemukan bahwa pemusatan kekuasaan dibawah komando Soekarno dalam Demokrasi Terpimpin mencerminkan penerapan paham kekuasaan Jawa, seperti halnya yang dilakukan oleh raja-raja dalam konsep Tradisionalisme Jawa. Praktik-praktik pada era ini meliputi ditinggalkannya asas trias politica, Nasakom, konfrontasi politik luar negeri serta proyek-proyek mercusuar. Dalam konsepsi Nasakom, Soekarno menggabungkan tiga unsur yang saling berbeda yang dalam pemikiran Tradisional Jawa berarti ia telah menyerap hal-hal diluar dirinya dan berhasil menerapkan prinsip sinkretisme dalam keseimbangan kosmologis.
2008Eros Shidqy Putra Dampak Implementasi Proliferation Security Intitative Amerika Serikat di selat Malaka bagi Indonesia ditinjau dari Perspektif Ancaman 2003-2008Skripsi ini membahas implementasi aktivitas Proliferariton Security Initiatve (PSI) Amerika Serikat dalam rangka memerangi terorisme di Selat Malaka. Skripsiini juga menjelaskan sejauh mana dampak ancaman yang ditimbulkan implementasi PSI tersebut bagi Indonesia yang berada di wilayah Selat Malaka. Penelitian ini menggunakan konsep kebijakan luar negeri AS, sebagai dasar pembentukan aktivitas PSI dalam lingkup internal AS, dan konsep ancaman untukmenjelaskan sejauh mana dampak implementasi PSI bagi Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskripsi analisis. Hasil penelitian ini menjelaskan implementasi PSI di Selat Malaka secara nyatamengancam Indonesia dari beberapa aspek seperti sosial, politik, ekonomi, militer,dan lingkungan. Untuk mengatasi ancaman terhadap keamanan nasional ini,pemerintah Indonesia menjalankan kebijakan pertahanan sesuai Buku Putih Pertahanan, dan UU Pertahanan Negara Tahun 2004.
2008Even Apilyadi Hubungan kepala daerah jalur perseoranagn dan basis konstituennya studi kasus hubungan Bupati garut dengan lembaga pedagang kaki lima garut dan Himpunan petani garut pada periode 2009-2011Penelitian ini membahas tentang hubungan antara kepala daerah yang berasal darijalur perseorangan dengan basis konstituennya pasca pemilukada yang dalam hal ini hubungan antara Aceng Fikri sebagai bupati Garut dengan LPKLG (LembagaPedagang Kaki Lima Garut) dan HPG (Himpunan Petani Garut). Dengan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, penelitian ini berupayamenggambarkan hubungan antara Aceng Fikri dengan basis konstituennya (LPKLG dan HPG). Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada representasipolitik antara Aceng Fikri dan HPG. Sama halnya dengan HPG, belum adarepresentasi politik dalam hubungan tersebut kecuali pembiaran yang dilakukanoleh Aceng Fikri. Studi ini bersimpulan bahwa pasca terpilih sebagai bupati, tidakada pertanggungjawaban Aceng terhadap basis konstituennya. Jalur perseorangan ternyata tidak menjamin terlaksananya substansi dari representasi politik.
2008 Faris Panghegar Dampak Privatisasi terhadap Dinamika Relasi Kuasa antara Pihak Negara, Pengusaha Angkuran Kota dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Layanan Transportasi Publik: Studi Kasus Angkota Kota (Angkot) JakartaSkripsi ini membahas dinamika relasi kuasa antara pihak pengusaha, pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan layanan angkutan kota (angkot) di Jakarta. Bisnis layanan transportasi merupakan bisnis berbasis penguasaan lahan yaitu trayek sebagai ruang produksi jasa layanan. Pribatisasi layanan angkot tanpa pengaturan tegas tentang penguasaan hak pengelolaan trayek menyebabkan trayek angkot dikuasai para pengusaha. sehingga menyebabkan terbentuknya koalisi growth machine dalam bisnis angkot yang berpusat pada elite pengusaha pemilik trayek sebagai pusatnya. Mereka mendistribusikan pekerjaan kepada pihak-pihak yang menjadi pendukung kekuasaannya. Hal ini menghasilkan dampak yaitu trayek menjadi kapling sumber penghasilan dan sumber kekuasaan bagi pengusaha angkot dalam relasi kuasa dalam penyelenggaraan layanan angkutan di Jakarta, melemahnya pemerintah dan publik dalam mengontrol kualitas layanan angkot dan memburuknya kualitas layanan angkot.
2008Galih Ramadian N.Politik pendidikan studi kasus Liberalisasi pendidikan Tinggi Periode 2000-2012 studi kasus Komparasi Indonesia dan IndiaSkripsi ini membahas tentang liberalisasi pendidikan tinggi yang dipengaruhi oleh globalisasi. Akibatnya, banyak negara di dunia yang meliberalisasi sektorpendidikan tingginya. Politik Pendidikan di Indonesia dan India tidak terlepas darifenomena tersebut. Kebijakan liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia dan India mencerminkan adanya desentralisasi, privatisasi, dan komersialisasi padapendidikan tingginya, yang menyebabkan negara mengurangi anggung jawabnyadan sumber pendanaan dari masyarakat meningkat. Implementasi dari liberalisasi pendidikan di Indonesia dan India dapat dilihat pada penyelenggaraan PTN-PTN di kedua negara tersebut. Dampak dari liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia dan India adalah semakin sulitnya masyarakat yang berpengasilan rendah untuk mengakses pendidikan tinggi.
2008Hanif RizkyAnalisis kegagalan Rezim Rentier Yakubu Gowon di negeria 1970-1975Penelitian awal mengenai rentier state telah secara substansial memberikan pemahaman tentang hubungan sebab akibat antara kekayaan sumber daya dan efek pada bidang sosial-politik, seperti stabilitas rezim pada pemerintahan otoriter di negara-negara yang bergantung pada pendapatan sumber daya. Namun, penelitian awal telah meninggalkan halaman kosong pada pemahaman teka-teki yang ditunjukkan pada negara sumber daya seperti Nigeria yang berjuang untuk stabilitas politik di dalam rezim rentier. Dengan ini, penelitian ini mengembangkan pendapat yang membantu untuk menjelaskan mengapa pengaruh sosial-politik dari rentier state tidak muncul di Nigeria. Penelitian ini menegaskan bahwa kesuksesan stabilitas rezim di rentier state tergantung pada sejumlah faktor pada periode pra-rentier dan periode rentier state. Keberhasilan stabilitas rezim tergantung pada kemampuan rezim untuk mengkooptasi masyarakat dan elit politik, dan menghambat potensi konflik dalam elit.
2008Heru Poppy SamosirGerakan Masyarakat Adat masa Reformas istudi kasus Gerakan Perlawanan badan perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia melawan PT. Perkebunan Nusantara II di wilayah antara sungai Wampu dan sungai Ular di Sumatera UtaraPenelitian ini membahas mengenai gerakan masyarakat adat BPRPI (Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia) pada masa reformasi. Masyarakat adat yangdikenal dengan sebutan rakyat penunggu mengklaim tanah yang dikelola PTPN II sebagai tanah adat rakyat penunggu. Atas dasar sejarah penguasaan tanah rakyat penunggu, rakyat penunggu melakukan gerakan perlawanan terhadap PTPN II. Redistribusi tanah yang dilakukan pada masa orde baru tidak tepat sasaran sehingga masyarakat adat tidak mendapatkan tanah yang diredistribusi. Perlawanan selalu dilakukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat adat mengenai hak atas tanah adat mereka. Pada masa reformasi BPRPI juga melakukan gerakan perlawanan untuk memenuhi tuntutan masyarakat adat BPRPI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Fokus dari penelitian ini adalahpenguatan gerakan yang dilakukan masyarakat adat BPRPI dan dampak penguatan gerakan sosial pada masa reformasi. Hasil penelitian memperlihatkan penguatan identitas adalah salah satu cara BPRPI melakukan perlawanan.
2008Hilman Salahuddin Gumay Sumber Daya tawar-menawar perusahaan Internasional studi kasus pengambilalihan manajemen proton oleh Mitsubishi motor corporation 1988-1993Skripsi ini membahas mengenai faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuahperusahaan internasional dalam mempengaruhi pemerintah. Dalam menjelaskanmengenai faktor-faktor tersebut, penulis mengangkat studi kasus pengambilalihan manajemen Proton oleh Mitsubishi Motor Corporation di Malaysia pada tahun 1988-1993. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori obsolescing bargain Raymond Vernon. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif denganmenggunakan studi literatur sebagai metode pengumpulan data. Dari hasil penelitian,penulis menyimpulkan bahwa kepemilikan terhadap teknologi dan modal, konflik antara pemerintah dan pengusaha lokal, serta perpecahan yang terjadi di dalam tubuhpemerintah sebuah negara akan meningkatkan posisi tawar perusahaan saatmempengaruhi pemerintah sehingga perusahaan internasional menjadi lebih mudahuntuk mempengaruhi pemerintah.
2008Irham Pradipta FadliSepakbola dan Politik Politisasi Persatuan Sepakbola Indonesia Bandung (Persib) oleh Rosada pada Pemilukada Kota Bandung 2008Skripsi ini menulis tentang politik lokal di Kota Bandung tepatnya pada Pemilukada Kota Bandung 2008. Dada Rosada sebagai calon incumbent dalam kampanyenya menggunakan simbol-simbol tim sepakbola Bandung, yaitu Persib. Penulis melihat persitiwa ini dalam konsep politisasi, yaitu Dada Rosada menjadikan Persib sebagai modal sosialnya. Politisasi Persib dikarenakan Persib merupakan identitas masyarakat Kota Bandung khususnya dan Jawa Barat umumnya. Persib mampu mengumpulkan simpul-simpul masyarakat (pendukung Persib) yang menarik bagi politisi. Persib juga miliki sejarah panjang dengan dinamika politik yang ada di Kota Bandung. Posisi Dada Rosada ketika itu yang menjabat sebagai Ketua Umum Persib semakin memudahkan politisasi tersebut. Penggunaan simbol-simbol Persib ini menandakan pemanfaatan untuk menarik simpul-simpul masyakarat Kota Bandung. Pada akhirnya politisi dalam meraih dan mempertahankan akan melakukan segala cara dalam hal ini politisasi Persib oleh Dada Rosada.
2008Irvan Ridwansyah (eks)Kemenangan Barisan Nasional pada Pemilihan Umum 2004 pasca Mundurnya Perdana Menteri Mahatiar MohammadSkripsi ini membahas mengenai kemenangan Barisan Nasional pada Pemilihan Umum 2004 yang disebabkan oleh kepemimpinan Mahathir dan Badawi. Kepemimpinan Mahathir yang kuat melalui kebijakan pemulihan ekonomi pasca krisis 1997 dan pelemahan oposisi demi menjaga stabilitas politik telah menjadi fondasi awal kemenangan Barisan Nasional menjelang Pemilihan Umum 2004. Abdullah Badawi sebagai penerus Mahathir mampu memastikan kemenangan Barisan Nasional pada Pemilihan Umum 2004 melalui kebijakan pemberantasan korupsi dan perbaikan pelayanan publik. Badawi juga mengenalkan gaya kepemimpinan yang santun, toleran dan hangat seperti yang ia tampilkan pada konsep Islam Hadhari
2008Isto WidodoKemandirian Ekonomi Bangsa dalam Pemikiran Jusuf Kalla Studi kasus Pembangunan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar 2004-2009Pembangunan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yang dilakukan dengan prinsip kemandirian bangsa adalah fenomena unik di tengah kebijakan ekonomi yang neoliberal. Jusuf Kalla adalah orang yang menginisiasi, mengartikulasi dan mengagregasikan pemikiran kemandirian bangsa dalam proyek tersebut. Meskipun dalam lingkup yang terbatas, pembangunan ini berhasil mewujudkan pemikiran Jusuf Kalla tersebut. Skripsi ini menganalisis penerapan pemikiran kemandirian bangsa oleh Jusuf Kalla dalam proyek tersebut dengan mempertimbangkan dua faktor utama, yaitu: latar belakang sosialisasi Jusuf Kalla yang membentuk pemikiran kemandirian bangsa tersebut dan kondisi kontekstual yang memungkinkan penerapan pemikiran tersebut
2008Julia IkasaranaRepresentansi Politik Perempuan dalam Tuntutan Legislatif Aborsi di Uruguay 2001-2008Penelitian ini menganalisa klaim keterwakilan yang dibuat oleh kaukus perempuan diUruguay yang terdiri dari Bancada Femenina dan organisasi-organisasi perempuan yangdipimpin oleh CLADEM Uruguay, CNS, dan MYSU. Bancada Femenina adalahkelompok perempuan yang terdiri dari anggota legislatif perempuan dari partai-partaipolitik di parlemen. Klaim keterwakilan ini dibentuk melalui tuntutan legalisasi aborsi.Gerakan perempuan di Uruguay berhasil melakukan advokasi tuntutan tersebut melaluipersetujuan dari Kongres pada tahun 2008, meskipun pada akhirnya RUU Hak Seksualdan Reproduktif tersebut di veto oleh Presiden Tabare Vázquez. Klaim keterwakilan inidiperjuangkan oleh gerakan perempuan tersebut agar diterima oleh masyarakat,khususnya perempuan di Uruguay sebagai representasi kepentingan mereka. Klaim keterwakilan ini menemui hambatan ketika perempuan dari kelompok pro-lifemenyatakan sikap anti-aborsi. Sikap ini sejalan dengan ajaran gereja Katolik tentangperan tradisional perempuan. Selain itu partai politik di Uruguay juga berperan dalam advokasi tuntutan legalisasi aborsi. Frente Amplio adalah partai yang mendukung legalisasi aborsi, sedangkan Partai Nasional dan Partai Colorado mengambil sikap antiaborsi. Dominasi Frente Amplio di Kongres sangat menentukan keberhasilan gerakanperempuan dalam melakukan advokasi RUU Hak Seksual dan Reproduktif di Kongres.
2008Kristian AgungKosongKosong
2008M Rizqan Adihima Konflik politik dalam pemerintahan lokal: Studi kasus pengunduran diri wakil bupati dari jalur perseorangan di Kabupaten Garut Tahun 2011Penelitian ini membahas tentang konflik politik dalam pemerintahan lokal dengan studi kasus pada pengunduran diri Wakil Bupati dari jalur perseorangan di Kabupaten Garut tahun 2011. Dengan metode kualitatif dan penelitian deskriptif, peneliti berupaya menggambarkan dinamika konflik di Kabupaten Garut yang dihadapi pasangan kepala daerah jalur perseorangan dengan partai politik di DPRD dan birokrasi lokal. Hasil analisis menunjukan bahwa jalur perseorangan memperburuk konflik politik yang terjadi. Kepala daerah dari jalur perseorangan ternyata tidak menjamin berjalannya pemerintahan lokal secara stabil dan efektif.
2008Maulana AzzuriPerbandingan sistem Rekrutmen Partai Demokrat dengan partai Keadilan Sejahtera untuk Calon Anggota DPRD DKI JakartaSkripsi ini membahas tentang perbandingan sistem rekrutmen CalonAnggota DPRD DKI Jakarta Periode 2AA-2A19 dari Partai Demokrat dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Penelitian ini menggunakan metode kualitatifdengan teknik pengumpulan data in-depth interview. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa Partai Demokrat memiliki sistem rekrutmen yang terbukauntuk umum dan bersifat inklusif, sementara PKS memiliki sistem rekrutmenyang lebih eksklusif. Perbedaan sistem rekrutmen ini dipengaruhi oleh tipologi dan pelembagaan kedua partat tersebut. Partai Demokrat sebagai partai tokohmemiliki keterikatan anggota rendalr, sehingga lebih longgar dan terbuka dalamproses rekrutmen. Sementara PKS sebagai parla kader modern memilikiketerikatan anggota yang tinggi, sehingga proses rekrufinen akan cenderungtertutup bagi calon di luar kader partai. Pelembagaan partai yang masih lemahmembuat Partai Demokrat tidak memiliki sistem kaderisasi yang mapan sehinggaproses rekrutmen caleg meqiadi terbuka untuk umum. Sementara pelembagaanpartai yang lebih kuat membuat PKS melal:ukan rekrutmen caleg berdasarkanproses kaderisasi intemal partai yang sudah mapan.
2008Mirwan AndanTransisi Politik Burma – Bagaimana Militer dan Kelompok Oposisi BerkompromiSkripsi ini membahas perubahan politik dan transisi yang sedang terjadi di Burma saat ini, terhitung sejak 2010, setelah mengalami masa pemerintahan politik di bawah junta militer selama 48 tahun sejak 1962. Dalam masa perubahan politik tersebut, militer mengambil langkah-langkah nyata dengan membubarkan lembaga-lembaga pendukungnya dan meleburkannya dalam partai politik yang berisi mantan perwira militer dan orang-orang sipil pendukung junta. Pada saat bersamaan kelompok oposisi atau penentang junta militer lainnya, melunak dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah dan duduk dalam majelis tinggi setelah menang dalam pemilihan umum tersebut.
2008Moc Alvin Dwiana Q. M IhsanPolitik perlindungan pekerja Migran Indonesia masa pemerintahan SBY studi kasus Kebijakan Moratorium penempatan pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik ke Malaysia Tahun 2009-2011Skripsi ini merupakan penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan danmenjelaskan proses kebijakan moratorium penempatan TKI sektor domestik keMalaysia tahun 2009-2011 sebagai upaya politik perlindungan tenaga kerja Indonesiadi luar negeri pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Penelitian inimengidentifikasi dan menganalisa latar belakang, alasan-alasan, formasi kepentingandan kondisi-kondisi yang mendorong Pemerintah Indonesia memberlakukankebijakan moratorium penempatan TKI sektor domestik ke Malaysia tersebut. Interdependensi ketenagakerjaan lintas-negara akibat migrasi global, prosespembuatan kebijakan (policy making process), serta konsep politik luar negeri dandiplomasi menjadi kerangka analitis yang digunakan dalam menganalisa fenomena politik perlindungan pekerja migran Indonesia yang dibahas dalam skripsi ini.
2008Mohammad Ikhsan PoegerKekalahan Agum Gumelar dan Iwan Ridwan Sulanjana Sebagai Calon berlatar belakang Purnawirawan Militer pada Pilkada Jawa Barat 2008 dalam Perspektif Pemasaran PolitikSkripsi ini mengangkat tema politik di kalangan milter pasca mereka purna tugas di Indonesia, sebagai sebuah isu yang tengah mengemuka dimana keberadaan Purnawirawan ini meningkat seiring dengan dilakukannya Pemilihan Kepada Daerah secara langsung sebagai implikasi atas dikeluarkannya UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pilkada Jawa Barat 2008 merupakan salah satu Pilkada yang diikuti oleh calon yang berlatar belakang Purnawirawan menarik untuk diamati mengingat selama ini Jawa Barat dikenal sebagai salah satu basis kekuatan militer di Indonesia. Namun kemudian calon berlatar belakang Purnawirawan tersebut mengalami kekalahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara.Perilaku pemilih, Dinamika politik lokal Jawa Barat, Popularitas calon, kesalahan dalam penerapan 4Ps, dan mesin Partai yang tidak bekerja maksimal merupakan sebagian dari faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan calon berlatar belakang Purnawirawan Jenderal pada pelaksanaan Pilkada Jawa Barat 2008.
2008Ni Nyoman Asti L.Peran Panchayati Raj dalam mendorong Demokrasi Partisipatoris di India studi kasus Praktik Gram Sabha di kerala 1996-1998Skripsi ini membahas peran Panchayati Raj dalam mendorong demokrasi partisipatoris di India melalui studi kasus praktik Gram Sabha di Kerala tahun1996-1998. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisa bagaimana peran Gram Sabha sebagai salah satu elemen Panchayati Rajberpengaruh dalam mendorong demokrasi partisipatoris di Kerala. Dengan menggunakan kerangka konsep demokrasi partisipatoris, budaya politik dan demokrasi, hasil analisa dari penelitian ini menemukan bahwa Panchayatmerupakan budaya politik tradisional India yang memiliki nilai-nilai demokrasi.Panchayat sudah ada sejak jaman pra-kolonial. Sistem ini kemudian dikembangkan dan digunakan untuk menopang sistem desentralisasi di India.Gram Sabhayang merupakan salah satu elemen dari Panchayati Raj memilikibeberapa peran yang dapat mendorong demokrasi partisipatoris, seperti perencanaan di tingkat lokal, pemberdayaan kelompok monitoring, wadah partisipasi langsung, bottom up participation dan badan deliberatif. Peran-peraninilah yang kemudian mendorong pembentukan demokrasi partisipatoris di Kerala.
2008Noviolita Alip HadiansariHubungan Anggota DPRD dengan Konstituen studi kasus Tiga Perempuan Anggota DPRD Kota Depok Periode 2009-2014 dengan KonsituenPenelitian ini membahas mengenai hubungan antara anggota legislatif dengan konstituennya dalam hal ini hubungan antara perempuan anggota DPRD Kota Depok periode 2009-2014 dengan konstituen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini berupaya menggambarkan hubungan antara Siti Nurjanah, T. Farida Rachmayanti dan Juanah Sarmili dengan konstituennya. Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi hubungan dua arah yang menunjukkan tipe representasi politik antara perempuan anggota legislatif dengan konstituennya. Tipe representasi substantif terjadi pada hubungan Siti Nurjanah dan T. Farida Rachmayanti dengan konstituennya. Sedangkan tipe representasi deskriptif ditunjukkan oleh hubungan antara Juanah Sarmili dengan konstituennya. Studi ini berkesimpulan bahwa pasca terpilih sebagai anggotalegislatif, Siti Nurjanah, T. Farida Rachmayanti dan Juanah Sarmili, menjalin hubungan baik dengan konstituennya dan sensitif terhadap isu perempuan di setiap kebijakan yang akan dibuat DPRD.
2008Pradipa PrasidiSuryoye (Orang Suriah) sebagai Diskursus studi kasus Nasionalisme Kristen Miafisit Suriah (Kreisten Ortodoks Suriah) dalam Konteks Kekaisaran Rowani Abad Ke ^Tulisan ini mengeksplorasi bagaimana orang-orang Suriah di abad ke-6 melalui ajaran Kristen Miafisit mengonstruksi diskursus nasionalisme sebagai bagian dari Kekaisaran Romawi. Lewat pendekatan genealogi Foucault, penelitian ini bertujuan untuk melihat pengoperasian kekuasaan Kekaisaran Romawi sebagai kekuatan kolonial menyerupai yang ditemui dalam riwayat Abad Penjelajahan Eropa dan dengan itu mengeksplorasi bagaimana konstruk nasionalisme bisa terwujud di masa pra-modern.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif yang berpijak pada sumber-sumber sekunder dan sumber-sumber primer untuk tumpuan analisis dan memperkuat argumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa melalui ajaran Kristen Miafisit, orang-orang Suriah di abad ke-6 mampu membayangkan dirinya sebagai imagined community Suriah yang berbeda dari Romawi; bertumpu pada konsep “Suriah” sebagai suatu ruang tempat kesejarahan bersama yang dikompresi (compressed) ke dalam waktu yang dibayangkan simultan. Kenangan akan bangsa Suriah yang berbeda ini masih direfleksikan oleh penganut Kristen Ortodoks Suriah (sebutannya kini) sebagai kesejarahan bersama. Penelitian ini berkesimpulan, dengan eksplorasi kasus umat Kristen Miafisit Suriah, dapat ditunjukkan bahwa nasionalisme bukanlah fenomena yang sepenuhnya modern dan tidak melulu mesti dicapai lewat keterputusannya dari agama.
2008Rahmat FiansyahPerubahan dari partai Politik Islamis ke Partai Politik Pos-Islamis studi kasus Partai Keadilan dan Pembangunan (Adalet ve Kalinma Partisi atau AKP) di Turki 1983-2011Secara umum, skripsi ini membahas tentang perubahan AKP dari partai politik Islamis menjadi partai politik pos-Islamis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi proses perubahan AKP sekaligus bagaimana bentuk perubahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif yang bertumpu padasumber-sumber yang bersifat sekunder. Hasil penelitian ini menemukan bahwa proses perubahan AKP dilatarbelakangi oleh tiga faktor utama, yaitu (1) faktor politik yang menyangkut partisipasi politik (2)faktor ekonomi mengenai kebijakan ekonomi neo-liberal dan (3) faktor militer yang menyangkut pada peran militer terhadap kelompok Islamis dalam politik Turki. Ketiga faktor tersebut berperan dalam mendorong perubahan AKP yang dapat dianalisis melalui pandangannya terhadap berbagai isu fundamental seperti Islam, sekularisme, dan demokrasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ketiga faktor tersebut (politik,ekonomi, dan militer) memainkan peranan penting dalam upaya mendorong perubahan AKP yang dilatarbelakangi oleh kepentingan material atau strategis ketimbang komitmen normatif.
2008Rendi NovaliaKebijakan Education legislation Amendment Act 2008-School Assistance AcT 2008 bagi Pendidikan Suku Aborigin pada masa Pemerintahan kevin Rudd 2008-2010Skripsi ini membahas kebijakan Education Legislation Amendmen Act 2008-School Assistance Act 2008 pada masa pemerintahan Kevin Rudd. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik, negara kesejahteraan (welfare state), pendidikan politik, dan kekuasaan politik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian eksplanatif. Dalam pembahasan ditemukan bahwa kebijakan Education Legislation Amendmen Act 2008-School Assistance Act 2008 diajukan ke parlemen karena permintaan maaf Kevin Rudd kepada suku Aborigin dan kondisi pendidikan suku Aborigin di Australia. Disamping itu, kebijakan tersebut diajukan karena adanya program education revolution dan pendanaan pemerintah terhadap private school di Australia.
2008Riri Puspa Pandan WS.Gerakan Republikanisme di Australia Straregi ARM (Australian Republican Movement) dan Peran kepemimoinan Malcolm Turnbull dalam Referendum 1999Skripsi ini membahas gerakan republikanisme di Australia. Skripsi ini menggunakan studi kasus strategi ARM (Australian Republican Movement) dan peran kepemimpinan Malcolm Turnbull dalam referendum republik tahun 1999. Hal menarik yang diangkat adalah Australia sebagai negara demokratis memiliki kepala negara seorang Ratu Inggris yang disebutkan dalam konstitusi. Hal tersebut yang ingin diubah oleh ARM melalui strategi-strateginya. Dengan menggunakan kerangka konsep mengenai demokrasi konstitusional, republik, dan pemimpin politik, ditemukan bahwa Malcolm Turnbull sebagai pemimpin ARM berperan dalam kekalahan ARM di referendum republik tahun 1999, yaitu mengenai gagasannya terhadap model minimalis yang tidak disetujui rakyat, yaitu pemilihan presiden oleh parlemen.
2008Rr. Nugraheni Widia U.Keterwakilan Politik Mist (Movimento Dos SEmterra-The Landless Workers Movement) Diera Pemerintahan Luiz Inacio Lula Da silva 2002-2010 dalam kebijakan Agraria BrazilPenelitian ini membahas mengenai keterwakilan politik MST (Movimento dos Sem Terra - The Landless Workers' Movement) dalam pemerintahan Luiz Inácio Lula da Silva (2002 – 2010). Lula merupakan presiden Kiri pertama yang terpilih di Brazil yang berasal dari PT (The Workers Party – Partido dos Trabalhadores). Keterwakilan politik MST dilihat dari kebijakan agraria yang dikeluarkan oleh pemerintahan Lula. Penelitian ini berangkat dari fenomena pemerintahan yang dipimpin oleh presiden berideologi Kiri di Brazil. Ideologi Kiri di Amerika Latin memberikan alternatif solusi untuk memecahkan permasalahan ekonomi akibat penerapan kebijakan ekonomi liberal. MST merupakan salah satu gerakan sosial yang terbesar di Brazil yang mewakili para petani tidak memiliki tanah (sem terra) akibat ketidakadilan ekonomi tanah di Brazil yang terbentuk semenjak kolonialisasi Portugis yang menuntut reformasi agraria. Fokus dari penelitian ini adalah melihat keterwakilan politik MST sebagai gerakan sosial dalam masa pemerintahan Lula. PT dan MST berasal dari akar gerakan sosial yang sama. Namun, pemerintahan Lula tidak bisa lepas begitu saja dari pengaruh global, seperti IMF, akibat hutang luar negeri Brazil.
2008Ryan Syaidrilah M.Strategi Kelompok kepentingan American Israel Public Affairs Committee (AIPAC),dalam mempengaruhi kebijakan Invasi Militer Amerika Serikat di Irak tahun 2003Skripsi ini membahas mengenai strategi lobi kelompok kepentingan yangdilakukan oleh American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) dalammempengaruhi kebijakan invasi militer Amerika Serikat (AS) di Irak pada tahun2003. Hal ini menunjukkan bagaimana proses demokrasi berjalan di AS dalammenghasilkan sebuah kebijakan, di mana terdapatnya keterlibatan masyarakatdalam mempengaruhi kebijakan tersebut, tidak terkecuali permasalahan kebijakanluar negeri. Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakanpendekatan kualitatif dan dirancang dengan menggunakan jenis penelitiandeskriptif. Kesimpulan yang menjadi hasil temuan dalam penelitian ini adalahAIPAC menggunakan dua strategi lobi untuk mempengaruhi kebijakan invasimiliter AS di Irak tahun 2003. Pertama, memanfaatkan akses kekuasaan yang dimiliki dalam birokrasi pemerintahan Presiden Bush dan Kongres AS. Kedua,memanfaatkan keberadaan Political Action Committee (PAC) pro Israel dalammemberikan dana kampanye terhadap para politisi AS pada pemilu tahun 2000sampai dengan 2004.
2008Santi Rosanti DeviGerakan Lingkungan Anti Sawit Greenpeance pada Tahun 2008-2010Penelitian ini menjelaskan mengenai gerakan lingkungan anti sawit Greenpeace. Gerakan ini bertujuan untuk menghentikan laju deforestasi Hutan Indonesia yang diakibatkan oleh semakin meluasnya lahan perkebunan kelapa sawit. Gerakan ini termanifestasikan ke dalam bentuk kampanye anti sawit Greenpeace, terhadap salah satu perusahaan besar industri kelapa sawit Indonesia, yakni Sinar Mas, selama periode tahun 2008-2010. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif-analitis. Bentuk dari strategi gerakan ini adalah pemilihan target kampanye, menjadi saksi langsung sebuah peristiwa, pembentukan jaringan lokal-nasional, dialog dan forum diskusi, penggunaan aksi langsung tanpa kekerasan, serta penciptaan tekanan pasar.
2008Setiaji WibowoRelasi Negara dan Swasta dalam Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga di Rw.06 Kelurahan kalideres -JakartaPenelitian ini membahas relasi negara (pemerintah kota DKI Jakarta) dan swasta (Suez Environment yang diwakili Mercy Corps) dalam menjalankan layanan sanitasi/fasilitas limbah cair bagi warga RW 6, Kelurahan Kalideres, Jakarta. PemerintahDKI Jakarta belum bisa memberikan pelayanan sanitasi pada warga Jakarta. Alasanya karena cakupan layanan sewerage hanya mencakup 3% daerah DKI Jakarta (di luar pulau seribu). Warga di 97% daerah sisanya harus memenuhi sendiri fasilitassanitasinya dengan tangki septik. Pemerintah masih belum memberikan prioritas padalayanan limbah cair. Lebih lanjut lagi mereka kekurangan sumber daya untuk memberikan layanan yang layak pada seluruh warga Jakarta. Akibatnya swasta masuk pada layanan limbah cair, meski swasta juga ternyata membawakepentinganya sendiri. Penulis menggunakan teori Urban Regime dan konsep Public Private Partnership untuk membahas hasil penelitian.
2008Siska Aprilla P.Strategi Militer Korea Selatan pada Masa Pemerintahan Kim Dae Jung Studi kasus Insiden Laut Barat (Korean Naval Border Clash), Tahun 1999Penelitian ini membahas mengenai strategi militer Korea Selatan di masa pemerintahan Presiden Kim Dae Jung yang diljelaskan melalui analisis geopolitik dan geostrategi dengan studi kasus insiden Laut Barat pada tahun 1999. Penelitian ini memakai metode penelitian Kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan strategi militer Korea Selatan dalam studi kasus yang diambil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi militer Korea Selatan dipengaruhi oleh geopolitik dan geostragi yang memperhitungkan pentingnya wilayah perbatasan (Laut Barat) dan penentuan garis batas (Northern Limit Line/NLL). Dalam hal inimeskipun Korea Selatan di masa pemerintahan Kim Dae Jung sedang dalam usaha berdamai dengan Korea Utara, namun pelanggaran perbatasan oleh Korea Utara akan tetap mendapatkan perlawanan dari militer Korea Selatan.
2008Yoyarib Mau (eks)Rekrutmen Calon Anggota DPR-RI dari Ormas Pemuda Pancasila pada Pemilu Legislatif 2009 Studi Kasus Yorrys Th.Raweyai dan Ruhut P. SitompulSkripsi ini mengemukakan tema politik, terutama rekrutment calon anggota DPRRI dari kalangan preman oleh partai politik, sebagai sebuah persoalan politik yang dilakukan oleh sejumlah partai politik pada era reformasi. Partai Politik sebagai institusi yang melakukan rekrutment, menjadikan preman sebagai salah satu sumber rekrutmen calon anggota legislatif. Ormas kepemudaan sebagai salah satu
sumber rekrutment caleg untuk diteliti, mengingat peran ormas kepemudaan sebagai tonggak dalam memperjuangkan kemerdekaan dengan spirit militnasi yang tinggi serta proses kaderisasi yang terstruktur dan sistematis. Namun kemudian organisasi yang distigmakan sebagai organisasi preman tetap menjadi daya tarik bagi partai politik untuk menjadikannya sebagai sumber rekrutmen.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara. Perilaku partai politik yang menjatuhkan sumber rekrutmen calon berasal dari preman, Peta dan kekuatan Preman dalam sejarah Indonesia, Preman-preman yang terpilih sebagai Anggota Legislatif, Dampak rekrutment dari pada preman bagi kinerja legislatif yang terpilih pada Pemilu Legislatif 2009.
2008Yulia PratiwiDampak Kudeta Militer tahun 2006 terhadap Munculnya Konflik Kaos Kuning dan Kaus Merah tahun 2010 di ThailandSkripsi ini membahas kudeta militer yang terjadi pada tahun 2006 terhadap Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang berdampak pada munculnya konflik diantara Kaus Kuning dan Kaus Merah yang terjadi di tahun 2010. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan mendeskripsikan serta menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teori konflik Duverger. Kelompok Kaus Kuning sebagai kelompok anti-Thaksin mengakibatkan terjadinya kudeta militer tahun 2006 terhadap PM Thaksin Shinawatra. Kelompok Kaus Merah (pro-Thaksin) terbentuk setelah kudeta militer sebagai lawan dari Kaus Kuning. Kudeta di tahun 2006 tersebut sangat mempengaruhi politik Thailand di tahun-tahun berikutnya. Kelompok Kaus Kuning dan Kaus Merah merupakan dua kelompok masyarakat yang terlibat dalam konflik di tahun 2010 sebagai dampak lanjutan dari dari kudeta militer di tahun 2006 yang memecah Thailand menjadi dua kubu yang berbeda, Kaus Kuning yang pro status quo dan Kaus Merah yang pro demokrasi.
2008Zufrial AristamaPeran Mohammaed Bin Rashid dalam Industrialisasi Jasa di Dubai tahun 1995-2005Skripsi ini membahas peran Mohammed bin Rashid dalam keberhasilanindustrialisasi di Dubai tahun 1995-2005. Peran ini dilihat dalam bentuk strategi industri yang dipakai oleh Mohammed. Penelitian skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Keberhasilan Dubai sebagai satu-satunya negara teluk yang berhasil mendiversifikasi perekonomiannya daridominasi minyak bumi tidak bisa dilepaskan dari keberadaan elit politiknya dalam hal ini keberadaan Putra Mahkota Mohammed bin Rashed. Strategi-strategi industrinya berhasil membawa Dubai menjadi negara industri.
2008Zulfikar WaulatAnalisas pengaruh factor budaya Sosial-Ekonomi dan Politik terhadap Peningkatan keterwakilan Perempuan Anggota DPRD Provinsi Maluku periode 2009-2014 dari Daerah Pemilihan Kabupaten BuruPenelitian ini membahas mengenai peningkatan keterwakilan perempuan yang terjadi di Dapil 2 Kabupaten Buru untuk DPRD Provinsi Maluku periode 2009-2014 yang ditinjau dari tiga faktor yaitu budaya, sosio-ekonomi, dan politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian eksplanasi yang berupaya untuk menjelaskan bagaimana peningkatan keterwakilan perempuan tersebut dapat terjadi. Penelitian ini berkesimpulan bahwa faktor politik adalah satu-satunya faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan keterwakilan perempuan di Dapil 2 Kabupaten Buru. Meskipun demikian, faktor politik juga harus didukung oleh profil politik, popularitas personal, dan jaringan patronase yang dimiliki caleg perempuan.
2009Amarendra AdhipangestuTerbentuknya Pemeintahan Grand Coalition di Jerman tahun 2005Tugas akhir ini membahas mengenai terbentuknya pemerintahan grand coalition di Jerman pada tahun 2005. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif di dalam menganalisa proses terbentuknya pemerintahan koalisi antara partai Christian Democratic Union (CDU) dan Social Democrat Party (SPD) yang selama ini dikenal dengan rivalitasnya. Dengan menggunakan kerangka konsep partai politik dan koalisi, penelitian ini menemukan faktor-faktor yang mendorong terbentuknya pemerintahan grand coalition. Krisis ekonomi yang melanda Jerman tahun 2005 mendorong CDU dan SPD untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dengan membentuk pemerintahan koalisi. Selain itu keadaan politik internasional yang cenderung tidak stabil juga mendorong kedua partai untuk membentuk pemerintahan grand coalition.
2009Andi IswantoPeran Fraksi DPR RI (Studi Kasus Peran Fraksi PG, Fraksi PKS, dan Fraksi PPP dalam Penentan Ambang Batas Parlemeb dalam Pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD)Skripsi ini mengkaji dan membahas topik fenomena peran fraksi DPR RI, sebagai isu yang tengah mengemuka, yaitu adanya upaya pembubaran fraksi oleh Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) karena fraksi dinilai banyak berperan di dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR dan dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Sehubungan dengan itu, maka penelitian ini difokuskan pada salah satu pelaksanaan fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi dalam penentuan ambang batas parlemen dalam pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini diangkat karena dalam penentuan ambang batas parlemen terjadi perdebatan alot di antara fraksi-fraksi DPR. Di satu pihak, fraksi kecil (FPPP) yang khawatir gagal meraih suara signifikan, bersikeras mempertahankan besaran ambang batas parlemen 2,5%, sedangkan fraksi menengah (FPKS) menginginkan besaran ambang batas parlemen 3%-5%. Di pihak lain, fraksi besar (FPG), dengan hasrat meraih kursi lebih banyak, bersikukuh menaikkan besaran ambang batas parlemen 5%. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Data diperoleh melalui tinjauan pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran fraksi DPR kuat dan mendominasi dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPR, yaitu dalam penentuan ambang batas parlemen dalam pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini sebagaimana terlihat, baik dari aspek pengorganisasian anggota fraksi, aspek substansi kebijakan fraksi maupun aspek sistem pengawasan fraksi. Sementara, jika ditinjau dari teori perwakilan politik maka termasuk dalam teori kebebasan dengan tipe hubungan yang partisan.
2009Andre LukmantoKeberhasilan workers' party meraih kemenangan di Aljunied Group
Representative Constituency dalam Pemilu Parlemen Singapura 2011
Penelitian ini membahas kemenangan WP (Workers Party) di Aljunied GRC (Group Representative Constituency) dalam Pemilu Parlemen Singapura 2011. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemenangan partai oposisi tersebut ditentukan oleh faktor historis dan demografis, pernyataan kontroversial Lee Kuan Yew terhadap para pemilih di Aljunied GRC, dan keefektifan strategi WP yang berhasil mengajukan kandidat populer di distrik tersebut. Selain itu, kemenangan WP ini juga terbantu oleh isu-isu nasional yang menjatuhkan citra PAP (Peoples Action Party) sebagai partai berkuasa, kemunculan internet sebagai media kampanye, dan kehadiran jumlah pemilih muda dalam jumlah signifikan.,
2009Arbie HamanKepentingan Partai Demokrat Atas Isu Proposal Federal Marriage Amendment (FMA) Di Amerika Serikat Tahun 2004Fokus dari penelitian ini adalah untuk menyajikan pragmatisme dari Partai Demokrat di Amerika Serikat (AS) atas peran sertanya dalam isu proposal Federal Marriage Amendment (FMA) tahun 2004. Dengan menentang proposal FMA, maka Partai Demokrat dapat memberikan citra sebagai partai politik yang mengakomodir kepentingan kelompok Lesbian, Gay, & Bisexual (LGB). Adapun kepentingan kelompok LGB yang dimaksud adalah tuntutan mereka untuk dapat menikah, yang secara substansi akan tereliminasikan apabila proposal FMA berhasil lolos menjadi Amandemen Konstitusi AS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menginterpretasikan mengenai bagaimana Partai Demokrat sebagai sebuah partai politik, memiliki dan menempatkan kepentingan partai sebagai tujuan utama di balik upayanya dalam mengakomodir kepentingan dari kelompok LGB melalui isu proposal FMA. Peristiwa-peristiwa yang melatar-belakangi hadirnya proposal FMA, ditambah faktor-faktor pendukung lainnya, memberikan momentum bagi Partai Demokrat untuk mengupayakan kepentingannya.
2009Ardila FitrianiFungsi Ideologi dalam Partai Politik: Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Perumusan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tahun 2010-2011Skripsi ini membahas fungsi ideologi PDI Perjuangan dalam perumusan UU BPJS. Untuk membahas hal tersebut, skripsi ini meggunakan metode kualitatif dengan instrumen wawancara mendalam dan studi dokumen untuk pengumpulan data. Temuan penelitian yang diperoleh bahwa UU BPJS ini adalah manifestasi nilai keadilan sosial dan gotong royong dari ideologi Pancasila PDI Perjuangan. Selain ideologi, landasan perjuangan PDI Perjuangan dalam UU ini adalah Dasa Prasetya partai sebagai ideologi kerja partai dan perintah Rakornas III di Bali. Pembuktian adanya fungsi ideologi dalam perumusan UU ini terlihat dari usulan pasal dan perdebatan pasal yang mengandung nilai ideologi partai. Selain itu, terdapat kekuatan ekstra parlementer yaitu Komite Aksi Jaminan Sosial yang mendorong disahkannya UU ini. Berdasarkan temuan tersebut terbukti bahwa PDI Perjuangan merupakan partai ideologis. Hal ini karena ideologi mempengaruhi strategi pemikiran aktor-aktor partai ini dalam perumusan UU BPJS.
2009Arriza RachmantoRelasi Kekuasaan antara Negara Dan Modal dalam Politik Agraria di Masa Reformasi (1999-2013)Skripsi ini membahas tentang relasi kekuasaan yang terbentuk antara Negara dan Modal dalam Politik Agraria di Masa Reformasi. Lebih khusus, penelitian ini menjelaskan bentuk relasi kekuasaan antara Negara dan Modal dengan melihat pada dua indikator yaitu pada Kebijakan dan Konflik Agraria. Untuk membahasnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan instrumen observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen untuk pengumpulan data. Temuan dari penelitian ini adalah relasi kekuasaan Negara dan Modal dalam politik agraria di Indonesia di masa reformasi masih kuat walaupun melalui strategi yang seolah-olah berpihak pada rakyat, seperti kebijakan redistribusi lahan di Kecamatan Cipari. Bentuk relasi kekuasaan yang terjadi adalah accumulation by dispossession (akumulasi dengan cara perampasan), bahwa kebijakan redistribusi lahan di Kecamatan Cipari merupakan salah satu bentuk perampasan dengan strategi baru yaitu melakukan legalisasi aset.
2009Athina TriyanandaDampak Privatisasi Air di Jakarta terhadap Diskriminasi Perempuan atas Akses Air Periode 1998-2013: Studi Kasus Pelyanan Palyja di Muara BaruSkripsi ini membahas mengenai dampak privatisasi terhadap diskriminasi perempuan atas akses air. Studi kasus untuk penelitian ini adalah pelayanan Palyja di Muara Baru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisa mengapa terjadi diskriminasi perempuan terhadap akses atas air. Penelitian ini juga melihat bagaimana pola diskriminasi yang terjadi kepada perempuan, dan bagaimana peran pengawasan pemerintah kota terhadap praktik diskriminasi tersebut. Temuan dalam penelitian ini adalah adanya pembiaran atas berdirinya hidran-hidran umum yang menyebabkan sulitnya akses atas air masyarakat setempat
2009Audry Maulana
Dinamika Demokratisasi di Turki pada Masa Pemerintahann AKP (Adelet ve Kalkinma Partisi) tahun 2002-2011
Artikel ini mengidentifikasi peranan-peranan yang telah dilakukan oleh AKP sebagai sebuah partai pemerintah dalam upaya demokratisasi di Turki sejak tahun 2002-2011. Upaya demokratisasi yang dimaksud berfokus kepada 4 hal, yakni amandemen konstitusi, reposisi hubungan sipil dan militer, peningkatan jaminan atas kebebasan sipil, serta penjaminan negara terhadap hak asasi manusia. Selain itu, skripsi ini berargumen bahwasanya upaya demokratisasi yang telah dilakukan oleh pemerintahan AKP didorong oleh adanya dua faktor. Faktor internal dari demokratisasi adalah adanya agenda masuknya Turki ke dalam Uni Eropa. Sedangkan secara eksternal, demokratisasi dilakukan sebagai upaya pemenuhan persyaratan politik Uni Eropa. Pada akhirnya, dengan adanya upaya demokratisasi yang dilakukan oleh AKP, Turki mengalami peningkatan hubungan baik dengan Uni Eropa sebagai sebuah institusi, maupun dengan negara-negara anggotanya.
2009Brian WijanarkoDinamika Politik Penentuan Calon Kepala Daerah : Studi Kasus Proses Penentuan Keputusan Pencalonan Joko Widodo di PDI Perjuangan untuk Pilgub DKI Jakarta 2012Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 merupakan salah satu pemilihan kepala daerah yang menjadi target utama untuk dapat dikuasai oleh setiap partai politik, termasuk PDI Perjuangan. Status dan posisi DKI Jakarta yang sangat strategis membuat seluruh elit PDI Perjuangan turut terlibat dalam memberikan usulan-usulan sikap. Masuknya berbagai usulan sikap diinternal PDI Perjuangan tentunya menimbulkan dinamika politik tersendiri disana selain faktor lainnya yang berasal dari luar PDI Perjuangan. Dinamika politik yang berkembang diinternal PDI Perjuangan dilatarbelakangi oleh pertimbangan elit-elit yang menginginkan peran partai yang dominan (sebagai Cagub) dan menguntungkan di Pilgub tersebut. Elit yang diwakili Megawati menginginkan mengusung kadernya sendiri sebagai Cagub sedangkan elit yang diwakili Taufiq Kiemas menginginkan PDI Perjuangan mengambil peran yang juga menguntungkan lainnya dengan berkoalisi dengan incumbent sebagai Cawagub. Munculnya dua pertimbangan sikap ini sangat terkait dengan berbagai faktor seperti perolehan kursi legislatif PDI Perjuangan di DKI Jakarta, evaluasi kepemimpinan gubernur sebelumnya, pertimbangan politik untuk tahun 2014, dan sebagainya. Perkembangan situasi politik di DKI Jakarta turut mempengaruhi semakin kencangnya perdebatan diinternal PDI Perjuangan saat itu, terutama saat beberapa partai politik telah mengarahkan sikap politiknya kepada partai besar lain. Penelitian ini menemukan banyak faktor politik yang melatarbelakangi dan menjadi pertimbangan PDI Perjuangan dalam proses penentuan Cagub yang diusung. Pada akhirnya PDI Perjuangan mengusung figur Joko Widodo sebagai Cagub untuk Pilgub DKI Jakarta tahun 2012. Keputusan mencalonkan Jokowi tentu sangat menarik untuk dilihat karena PDI Perjuangan telah „berani‟ untuk mengajukan figur yang belum mengenal kondisi sosial dan politik di DKI Jakarta saat itu.
2009CalvinDinamika Peran Puri Bali dalam Politik Lokal pada Masa Pasca-Orde Baru: Studi Kasus Kabupaten Klungkung dan Kabupaten GianyarPuri merupakan sebuah identitas kelompok elite yang berasal dari keluarga kerajaan dalam masyarakat Bali. Puri terbentuk sejak masa penaklukan Kerajaan Bedahulu oleh Majapahit pada abad ke-14. Peran sosial yang dilakukan oleh puri masih tetap bertahan hingga masa kini, meskipun puri tidak lagi memiliki kekuasaan formal dalam pemerintahan. Secara umum, puri memiliki tiga peran sosial yang menjadi bagian utama, yaitu (1) peran kultural dalam preservasi seni, khususnya di tengah derasnya perkembangan pariwisata di Pulau Bali, (2) peran ekonomi terkait kesejahteraan masyarakat yang berada di bawah naungannya, dan (3) peran politik dalam mengarahkan figur tertentu dan/atau ikut serta dalam pemerintahan lokal melalui pemilihan umum. Meskipun demikian, perubahan pespektif dari masyarakat terhadap puri pada masa kini dan perbedaan kapabilitas puri yang besar menjadikan peran puri tidak lagi sama antara satu dengan lainnya.
Untuk memahami lebih lanjut mengenai peran puri dalam masyarakat Bali pada masa pasca-Orde Baru, penelitian ini dititikberatkan pada dua studi kasus di dua wilayah berbeda, yaitu Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar. Kabupaten Klungkung merupakan lokasi Puri Agung Klungkung yang merupakan puri tertua di Pulau Bali. Kabupaten Gianyar merupakan lokasi tiga puri yang menjadi obyek penelitian, yaitu Puri Agung Gianyar (Puri Gianyar) di Kecamatan Gianyar, serta Puri Saren Ubud dan Puri Agung Peliatan (Puri Ubud) di Kecamatan Ubud. Penelitian ini dirancang untuk menganalisis peran politik puri di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar serta faktor yang mempengaruhi peran politik tersebut. Teori oligarki, pseudohistori, dan penjelasan mengenai relasi antarkasta dalam masyarakat Bali menjadi penting dalam menganalisis temuan-temuan yang ada dalam penelitian ini. Melalui metode kualitatif, sumber primer penelitian yang didasarkan pada wawancara mendalam dengan sejumlah tokoh puri dan nonpuri diletakkan sebagai kunci utama dalam penelitian ini, selain sumber-sumber sekunder yang juga menunjang kebutuhan informasi lanjutan dalam memahami peran puri secara lebih mendalam.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Puri Klungkung memiliki kapabilitas internal dan eksternal yang lebih lemah dalam memainkan tidak hanya peran politik, namun juga peran ekonomi dan kultural jika dibandingkan dengan peran sosial Puri Gianyar dan Puri Ubud. Kalangan elite Puri Gianyar xi dan Puri Ubud di Kabupaten Gianyar mampu menjalin relasi yang lebih intensif dengan masyarakat, sehingga partai politik tidak pernah merekomendasikan tokoh di luar puri untuk maju dalam pemilihan umum, setidaknya sampai tahun 2012. Penelitian ini juga tidak menemukan kepentingan bisnis yang bersifat oligarkis dalam jabatan politik tokoh puri di Kabupaten Gianyar, meskipun wilayah ini merupakan wilayah pariwisata terbesar ketiga di Bali, selain Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Kecenderungan bias status dari kalangan puri dan nonpuri juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini yang menunjukkan perbedaan perspektif terjadi secara nyata dalam memandang puri dari kalangan nonpuri dan sebaliknya. Kasus pseudohistori yang ditujukan untuk memperbaiki citra puri dalam kasus Puri Agung Klungkung juga menambahkan temuan penting dalam penelitian terkait peran politik puri dan strategi untuk mendapatkan jabatan politik praktis.
2009Cendera Rizky Anugrah BangunKosongKosong
2009Dara Tri AliaDampak Konsentrasi Kepemilikan Media Terhadap Keberagaman Infromasi dalam Ruang Publik Selama Pemerintahan Victor Yanukovich di Ukraina Tahun 2010-2013Penelitian ini membahas mengenai dampak konsentrasi kepemilikan media terhadap keberagaman informasi dalam ruang publik di Ukraina pada tahun 2010-2013. Merujuk pada teori ruang publik yang dikembangkan oleh Habermas dan kepemilikan media oleh Doyle temuan dari penulisan ini adalah adanya hubungan timbal balik yang dijalin oleh pemilik media dan pemerintah dan partai berkuasa dalam membentuk regulasi tentang media. Hal ini ditunjukan oleh kembalinya proses penyensoran, iklan politik, ekspansi bisnis dan ekonomi para pemilik media dan ketidakadilan akses terhadap media bagi oposisi. Konsentrasi kepemilikan media di Ukraina telah mengancam keberagaman informasi publik yang merupakan komponen paling penting dari ruang publik.
2009Decky Perdana PutraPeralihan Rejim Augusto Pinochet Kepada
Patricio Aylwin Di Chili Tahun 1990
Pinochet became president for over 17 year and asked the parliament and the congres for referendum. But the Chile society didn’t
want Pinochet to rule 8 more year. Instead of Pinochet beeing President again, in 1988 there is election for the next President. The last election take place 17 year ago before Pinochet became president. Aylwin from the PDC won the election and be the next Chilean President againts. The tesis use election teories, referendum teories, transition democracy teories and elite teories. This is a qualitative research, using data from librarys, internets, magazines and newspapers.
2009Degy D PerkasaMilitary and Trantition of Power in
Thailand, Study Case Military Role On Thailands Coup 2006
This thesis will analyze the events of Military Role In Thailands Coup 2006. According to the analysis, these event happened because of two
underlying factors. First, is the military role that in the government that big enough to contol it because of Thailand history itself. Second, is the what kind of relationship that happen between military and civil when civil in charge the
government. This thesis is using Eric A. Nordlinger and Amos Perlmutter theory about military role in coup and politics. Also using the theory from Carl Frederich and Samuel P. Huntington about the military power in a country. This is a qualitative research, using data gathering and data analysis technique, through primary data and library research. In the history of Thailand, military coup is often happen. Recognized it is happened 23 times in the past 74 years. Though Thailand is the only country in South East Asia that never feel the colonialism, it always try to find the perfect system for the government. Because of it that’s why the frequency change in Thailand are highly often happen, one mainly reason the military never admitted the civil supremacy. So whenever they feel civil run the government not good
enough, they will do the coup for saving the county.
2009Dominicus Maria Doni PadmadiCoup d’Etat 19 September 2006 in Thailand and Transformation TRT (Thai Rak Thai) to PPP (People’s Power Party)This thesis will provide analysis during the Coup d’Etat on 19 September 2006 in Thailand and the Transformation of TRT (Thai Rak Thai) to PPP (People’s Power Party). Based on the analysis, Coup d’Etat in 19 September 2006 occurred due to several events and corruption, collusion and nepotism by Thaksin Shinawatra as the former Prime Minister of Thailand. As a results of the coupe, Thaksin was placing his resignation as prime minister and leader of TRT. Constitutional Court was then dismissed TRT, Thaksin and several other members were banned from the political stage within the next five years. This thesis is in references to Peter Calvert theory in analyzing the coup d’etat was adopting Eric A. Nordlinger theory, and Almond’s theory was used to analyze political party and political culture in addition to the theory of Verba. It is also based on qualitative research, cumulative data, analysis data technique and library research. From the data generated, it shown that the implication from Coup d’Etat in 19 September 2006 was Thaksin resignation as prime minister and the dismissed of TRT as one of the powerful party in Thailand. On the other side, some of TRT members maintain its existence by transforming into PPP, where PPP had even won the parliament election in 2007.
2009Etis Ana SafitriPolitik Desentralisasi sebagai Instrumen Pembangunan Sosialisme Cina Periode 1978-1990This Thesis is analyzing about the condition of China’s development in using politics decentralisation policy in the period of 1978 - 1990. This policy had been used for solving many problems in the past, emphasized on over concentration leadership and the decrease of society welfare. That condition made China’s people backward and the political life doesn’t healthy. The central authorities had enormous power for appointing or removing local leader, and made the decision according to their interest not their capability. Meanwhile, the people didn’t get advantage. People’s living hood had been abounded by government. Their life activity is under the state control, and especially for minorities, they can’t improve their own culture. So, a whole China’s people have to obey all central commands. According to the past mistakes, new leader, Deng Xiaoping had tried reformation in a whole people’s life, not only in political, but also in the economy and social culture. In the third Plenum of the eleventh Central Committee of the CCP 1978 had stipulated the framework of government policy on decentralization policy. It had several aims, the first is for people’s welfare with the freedom to produce goods without the state control. The local authority can made their own decision for that. So, after 1978 period, in local area can be found many Township and Village Enterprises. Second, in the social culture field, the people can enjoy the freedom to improve their own culture identities and their human rights. Third, on the politics field, the central authorities are reformed for nomenclatura system, which the central is only appointed or the removal leaders is on the 2 level from national level(center and province). In the lower level, central give local people the authority to appoint their own leader by using the election. The realization for that planning is on the year 1989, and the state will try for village election.
2009Ganjar Ariel SantosaPengaruh Nasionalisasi Industri Minyak terhadap Pemberantasan
Kemiskinan di Venezuela
Skripsi ini membahas mengenai kebijakan nasionalisasi industri minyak di Venezuela yang dilakukan oleh pemerintahan Hugo Chavez. Venezuela adalah negara yang kaya akan minyak, akan tetapi Venezuela justru memiliki tingkat kemiskinan yang parah. Keputusan pemerintahan Hugo Chavez untuk melakukan nasionalisasi industri minyak memberikan penghasilan tambahan dari industri minyak bagi negara. Hal ini kemudian dimanfaatkan untuk menciptakan program-program pemberantasan kemiskinan untuk mengangkat derajat hidup rakyat Venezuela yang dilanda kemiskinan. Setelah 10 tahun masa pemerintahan Hugo Chavez, Venezuela melalui berbagai macam program pemberantasan kemiskinan yang disebut ‘missiones’, berhasil menekan angka kemiskinan hingga 50%. Program-program tersebut
mencakup program kesehatan, pendidikan dan pekerjaan.
2009Ghazi Afrian SadikinPeran Super Political Action Committees (Super PACs) dan
Ketidaksetaraan Politik dalam Pendanaan Kampanye Presidensial
Obama dan Romney Tahun 2012
Fokus dari penulisan karya tulis ini adalah untuk memperlihatkan peran Super PACs yang merupakan model komite atau organisasi pendanaan kampanye, dapat menimbulkan ketidaksetaraan politik antar warga, khususnya pada saat pemilihan presiden tahun 2012. Super PACs yang tidak memiliki batasan di dalam menerima serta membiayai kampanye dapat menjadi instrumen bagi pihak dengan dengan kekuatan ekonomi besar untuk mentransformasi kekuatan ekonominya menjadi kekuatan politik secara lebih leluasa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisa mengenai bagaimana Super PACs menimbulkan ketidaksetaraan politik antar warga pada Pemilihan Presiden Amerika Serikat Tahun 2012. Penelitian ini menemukan bahwa pihak-pihak dengan kekuatan ekonomi kuat menggunakan Super PACs sebagai instrumen untuk mengubah kekuatan ekonominya menjadi kekuatan politik yang terlihat pada pendanaan Super PACs yang dimotori oleh kontribusi dana dari para pendonor besar. Namun penelitian ini juga menemukan bahwa Super PACs tidak dapat membeli pemilihan. Independensi dan kebebasan serta kekuatan agregatif politik dan ekonomi warga pada saat pemilihan, mampu untuk meminimalisir ketidaksetaraan akibat perbedaan kekuatan ekonomi dan politik.
2009Girindra Sandino Transisi Demokrasi di Cile: Studi Kasus Pemilihan Presiden tahun 2005-2006Perkembangan politik yang terjadi di Amerika Latin dan Cile yang menjadi tema dalam Tugas Karya Akhir ini merupakan realitas politik yang sangat menarik untuk dikaji. Lahirnya pemimpin-pemimpin “kiri” melalui jalur konstituonal yakni pemilu telah merubah wajah peta politik di kawasan tersebut cenderung bergeser ke kiri. Michele Bachelete pemenang pemilihan presiden di Cile tahun 2005-2006 yang menjadi contoh kasus dalam Tugas Karya Akhir ini, adalah seorang tokoh sosialis yang berasal dari koalisi kiri-tengah dalam pemilu di Cile merupakan gambar nyata untuk melihat fenomena tersebut. Konsep neoliberalisme yang di gagas oleh Amerika Serikat melalui pasar bebasnya membawa dampak terhadap kehancuran ekonomi di beberapa negara Amerika Latin. Hal tersebut berpengaruh besar terhadap perkembangan politik di kawasan tersebut dan berperan dalam membangkitkan gerakan-gerakan sosial yang di usung kaum kiri untuk mengkhendaki kehidupan yang lebih demokratis serta sebagai bentuk perlawanan dari imperialisme, dominasi, dan eksploitasi ekonomi yang berkedok perdagangan bebas. Terpilihnya Michele Bachelete sebagai presiden Cile pada pemilihan presiden 2005-2006 juga tidak terlepas dari pengaruh dan dampak perdagangan bebas yang merupakan faktor regional serta gerakan sosial yang turut mendukung kandidat sosialis itu untuk mendulang suara rakyat Cile pada pemilu 2005-2006 adalah faktor domestik yang akan menjadi pembahasan dalam Tugas Karya Akhir ini. Oleh karena itu transisi demokrasi di Amerika Latin dan Cile tidak terlepas dari dampak dan pengaruh dari perdagangan bebas dan peran besar gerakan-gerakan sosial dalam memberikan kontribusi bagi terciptnya demokratisasi.
2009Gloria Kezia LoupattyPeran Oprah Winfrey dalam Proses Agenda Setting Pembuatan Kebijakan “No Texting while Driving” di Negara Bagian Michigan, Amerika Serikat Tahun 2010Tulisan ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang mengindentifikasikan bagaimana proses agenda setting dalam pembuatan kebijakan “no texting while driving” di Negara Bagian Michigan, Amerika Serikat pada tahun 2010. Studi ini menjelaskan bagaimana hubungan opini publik dalam proses pembuatan kebijakan “no texting while driving.” Opini publik yang dilihat dan dibangun oleh pengaruh media, dimana Oprah Winfrey berperan sebagai media yang dapat mempengaruhi opini publik dari masyarakat Michigan. Pada akhirnya, dengan terciptanya opini publik mengenai “no texting while driving” membuat pelaksanaan proses legislasi dalam agenda publik dan pemerintah untuk kebijakan ini dapat terlaksana lebih cepat.
2009Hasna AngriniNorth Korea's Security and Defense: Case Study of Nuclear Development 1950-2007North Korea, officially the Democratic People's Republic of Korea (the DPRK), is organized as a dictatorship with a pronounced cult of
personality centering around Kim Il-sung (the founder of North Korea and the country's first). Since 1950’s, North Korea has been dealing with internal and external threats, such as a worsening economy, a situation that would aggravate a political crisis. It is all too evident that an economic system like North Korea’s cannot survive in today’s world order. Pyongyang in effect is making its economic isolation worse and inviting a military crisis with its stubbornness that continuously adheres to - and shows off - its problematic program of nuclear arms and other weapons of mass destruction. In addition, unfinished North Korea’s paranoia about a United States attack is hardest to comprehend. The military might of the United States in the post-Cold War era is formidable, but America’s supremacy has been widely known and sustained over the past two decades, hence it is no cause for a renewed security concern, not because Pyongyang has or can possibly have nuclear weapons, but because it saw no reasons for taking the military option. Consequently, the president who has a full authority has made military and defense policy which is nuclear development, as a priority. Basically, nuclear has two functions, which are defensive and offensive. The functions are binded with political, military, and strategic considerations. North Korea presumes that nuclear is the real impact of the security and defense policy. However, North Korea is the equipment for it to take apart in international political world.
2009Imam Mustofa KamalKoalisi Partai Politik Dalam
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur
Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008
Pemilihan umum untuk memilih kepala daerah secara langsung (Pilkada) yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sejak bulan Juni 2005 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati maupun Walikota dan Wakil Walikota, dipilih secara langsung oleh rakyat. Kecenderungan proses pencalonan dan koalisi antarpartai dalam mengajukan kandidat atau pasangan calon adalah salah satu fenomena paling menarik di balik penyelenggaraan pilkada di lebih dari 300 daerah di Indonesia yang sudah berlangsung periode tahun 2005-2008. Dilihat dari teori Minimal winning coalitions (MWC). William H. Riker's, "prinsip ukuran" memprediksi bahwa koalisi pemenang terendah akan terbentuk yaitu jika koalisi pemenang (mayoritas) yang hanya diikuti oleh partai-partai tersebut hanya sedikit saja dibutuhkan untuk memberikan status mayoritas kepada kabinet.. Menurut Riker untuk memenangkan koalisi diperlukan dukungan minimal 51 persen kursi di Parlemen, dalam pemilihan gubernur Jawa Barat ini ketiga calon gubernur dan wakil gubernur, tidak ada yang memenuhi koalisi minimal menurut Riker, pasangan Danny-Iwan hanya 37 kursi di DPRD Jawa Barat, pasangan Agum-Nu’man hanya 42 kursi DPRD Jawa Barat, dan pasangan Ahmad-Dede hanya 21 kursi DPRD Jawa Barat. Koalisi partai politik dalam pemilihan gubernur Jawa Barat,, lebih mendekati teori yang diungkapkan oleh Robert Axelrod tentang, Minimal connected winning coalitions (MCW). Koalisi pemenang hubungan terendah. Sebuah teori yang berhubungan erat diusulkan oleh Robert Axelrod, dia memprediksikan bahwa koalisi yang membentuk keduanya “berhubungan” yaitu terdiri dari partai-partai yang berdekatan dalam skala kebijakan dan tidak memiliki mitra yang tidak diperlukan, asumsi teori ini adalah bahwa partai-partai akan mencoba untuk bergabung dengan partai dekat mereka dan bahwa partai-partai lain yang berdekatan akan ditambahkan hingga membentuk koalisi mayoritas.Teori Axelrod mendorong koalisi Partai Golkar dan Partai Demokrat, untuk mengusung pasangan Danny Setiawan dan Iwan R. Sulandjana, mereka memiliki kepentingan yang sama dalam pemerintahan. Pandangan Axelord juga mendorong koalisi 7 partai politik PDI Perjuangan, PPP, PKB, PBB, PDS, PKPB, dan PBR untuk mendukung pasangan Agum Gumelar dan Nu’man Abdul Hakim, secara skala kebijakan memiliki pandangan yang sama dalam mengelola Jawa Barat, serta pandangan Axelord juga mendorong koalisi pasangan Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf yang dicalonkan PKS dan PAN, memiliki visi, kepentingan dan skala kebijakan, yang sama dalam rangka membangun Jawa Barat, walaupun semua belum membentuk koalisi mayoritas. Faktor-faktor yang bisa dijadikan tolak ukur bagi partai politik dalam menjalin koalisi dalam pemilihan gubernur Jawa Barat ini ada empat yaitu, pertama, Kekuatan Partai Politik di DPRD, kedua, Pertimbangan ideologi partai, ketiga, proses internal partai politik dan kewenangan pengurus pusat partai politik serta keempat, figur calon, meliputi latar belakang, popularitas yang menyangkut latar belakang calon gubernur dan wakil gubernur, kecenderungan partai politik lebih mendukung calon gubernur incumbent dan populer dalam setiap Pilkada, memunculkan kecenderungan pola rekrutmen politik mengalami kemunduran, partai tidak mampu menghasilkan kader yang berkualitas. Proses demokratisasi ini tidak berhenti pada Pilkada tetapi lebih dari itu adalah upaya kesadaran politik rakyat Indonesia, bahwa mereka adalah pemilik sah Indonesia, akhirnya pemilihan kepala daerah secara langsung, pemilihan umum 2009 dan Pemilihan Presiden 2009, dapat dijadikan sarana koreksi rakyat terhadap pemerintah sekarang ini



2009Imerinda AlmasariAnalisis Kekalahan Pasangan Calon Badrul Kamal dan Agus Supriyanto Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2010Penelitian ini membahas tentang kekalahan Badrul Kamal dan Agus Supriyanto padapemilukada Kota Depok tahun 2010 melalui tiga faktor yaitu kinerja tim internal badan pemenangan, pecahnya internal partai politik pendukung, dan kecuarangan yang terjadi pada pemilukada Depok 2010. Ditemukan kinerja badan pemenangan yang kurang efektif, perpecahan tim internal partai politik yang menyebabkan mesin politik partai politik dalam pemenangan pemilukada menjadi kurang berfungsi, dan kecurangan yang terjadi mulai dari permasalahan DPT mempengaruhi perolehan suara Badrul Kamal dan Agus Supritannto. Metode yang digunakan adalah kualitatif eksplanasi dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dengan beberapa aktor yang terlibat dalam pemilukada Depok 2010 selain itu peneliti mengumpulkan data sekunder dari beberapa lembaga terkait.
2009IrhamnaPeran Women and Constitution Network (WCN) dalam Pembentukan Pasal
Kesetaraan Gender pada Konstitusi Thailand 1997 dan Peningkatan Partisipasi
Politik Perempuan Thailand pada Pemilihan Umum 2001
This study examines the role of Women and Constitution Network (WCN) in Thailand’s 1997 Constitution legislation process, escpecially in the introduction of gender equality article, and its application in Thailand’s 2001 General Election. This study uses qualitative methods to analyze the role of Women and Constitution Network in legislation process of gender equality article. This study finds the law of gender equality is giving an opportunity to increase women political participation in Thailand. Through the constitutional
guarantee of gender equality and support from civil society organizations, women’s political
participation increased in Thailand’s 2001 General Election.
2009Jiwo Damar AnarkieStrategi Invisible Children dama Memengaruhi Kebijakan Lord's Resistance Army Disarmament and Northern Uganda Recovery Act di Amerika Serikat (2009-2010)Artikel ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang mengindentifikasikan strategi Invisible Children sebagai civil society dalam memengaruhi Lord’s Resistance Army Disarmament and Northern Uganda Recovery Act di Amerika Serikat tahun 2009 – 2010. Studi ini menemukan bahwa perpaduan antara pilihan strategi di luar saluran politik formal (outside track) melalui berbagai pendidikan, kampanye, dan advokasi serta strategi di dalam saluran politik formal (inside track) dalam bentuk lobi-lobi politik berimplikasi positif memengaruhi legislasi undang-undang ini. Perpaduan strategi ini dipengaruhi oleh berbagai macam kepentingan dan nilai organisasi maupun hasil riset dan fakta di lapangan. Pada akhirnya, pilihan strategi ini berpengaruh pada pensuasanaan publik terhadap isu (sensitizing) serta dukungan anggota Congress terhadap legislasi undang-undang tersebut (structure).
2009Jodi Salahuddin AkbarAnalisis Perubahan Ideologi dan Strategi Politik Organisasi Mujahiddin E-Khalq (MEK) Periode tahun 1981-2012 di Republik Islam IranSkripsi ini membahas tentang perkembangan dinamika politik kontemporer organisasi Mujahiddin E-Khalq di Republik Islam Iran pasca revolusi Islam tahun 1979 dengan studi kasus mengenai Analisis perubahan ideologi dan strategi politik kekuatan politik organisasi Mujahiddin E-Khalq (MEK) periode tahun 1981-2012 di Republik Islam Iran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sejarah dan perihal yang menjadi pembahasan penelitian ini adalah perbudahan ideologi dan strategi politik organisasi Mujahiddin E-Khalq dalam meraih dukungan sebagai kekuatam oposisi untuk melawan pemerintahan para Mullah di Republik Islam Iran periode tahun 1981-2012. Dengan menggunakan kerangka konsep kekuatan dan keseimbangan politik, konsep pola oposisi dan teori moderasi dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang menyebabkan MEK menjadi sebuah kekuatan oposisi utama di dalam dan luar Republik Islam Iran yang terus berkembang dan bekerja sama dengan negara-negara lain yang menjadi lawan politik Pemerintahan Khomeini di Iran seperti Perancis, Irak dan Amerika Serikat. MEK memiliki ciri pola oposisi klik faksional yang membuat mereka lebih terstruktur dan terorganisasi apabila dibandingkan dengan kekuatan oposisi lainnya di Republik Islam Iran.
2009Lukman OesmanPengaruh Penandatanganan Poagam ASEAN terhadap Upaya Mendorong Liberalisasi Politik di Myanmar Periode 2007-2011Skripsi ini membahas tentang pengaruh dari penandatanganan Piagam ASEAN pada tahun 2007 terhadap dinamika politik di Myanmar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menjelaskan perilaku aktor-aktor politik pada proses penandatanganan dan berlakunya Piagam ASEAN dalam konteks dinamika politik di Myanmar. Piagam ASEAN yang ditandatangani pada tahun 2007 mencantumkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia sebagai identitas dan tanggung jawab setiap negara anggota, sedangkan di sisi lain tidak keseluruhan negara anggota, terutama Myanmar, memiliki pandangan yang seragam mengenai kedua nilai tersebut. Penelitian ini berhasil menemukan bahwa Piagam ASEAN telah memberi ruang yang terbatas dalam mendesak pemerintahan junta militer Myanmar dalam melakukan liberalisasi politik. Lewat Piagam ASEAN, legitimasi internasional dan stabilitas dari proses liberalisasi politik di Myanmar dapat terlaksana secara terbatas.
2009Munadiyan Lil ImanKonflik Politik dalam Kejatuhan Pemerintahan Yingluck Shinawatra di Thailand Tahun 2014Penelitian ini membahas tentang peristiwa kejatuhan pemerintahan Yingluck Shinawatra di Thailand pada tahun 2014. Lebih jauh lagi, tulisan ini juga membahas konflik politik yang terjadi selama masa pemerintahan Yingluck hingga akhirnya ia jatuh. Penelitian ini bersifat kualitatif dalam menganalisis beberapa faktor pemicu munculnya gerakan anti-pemerintah yang berkembang menjadi konflik berkepanjangan sehingga mendorong pihak militer untuk melakukan kudeta. Hasil temuan penelitian ini adalah bahwa kejatuhan Yingluck sangat dipengaruhi oleh konflik politik akibat dari kembali munculnya sikap anti- Thaksin yang disebabkan oleh beberapa isu yang berkaitan dengan amandemen konstitusi, kebijakan subsidi beras, dan RUU Amnesti.
2009Muthia NugrahaniPeran dan Posisi Civil Society dalam masa Transisi Demokrasi di Korea Selatan (1987-1992)Civil society hold an important role in the struggle for democracy in South Korea. The escalation of civil society’s activities during the transition towards democracy in South Korea goes hand in hand with the increase of South Korea’s political openness. The above phenomena demonstrated South Korea’s political dynamics. Through this research, the role of civil society will be exposed and explored by using qualitative method based on the explanation technique. The portray of civil society will be set forth with data acquired from literary studies. The analysis is done by applying theories of democracy from Robert A. Dahl and Henry B. Mayo, theories of the transition of democracy from Guillermo O’Donell and Philippe C. Schmitter, the theory of political participation from Samuel P. Huntington, and the theory of civil
society from Ernest Gellner. Based on the analysis, the role of civil society during the transition towards democracy is clearly undergoing a shift in direction and a change in character as well as in its relation with the government. Civil society does not only served as a balancer and a controller of democracy’s directions, but more importantly, it gradually extending its role as an agent that channels society’s urges. Relating to civil society’s position with the government, it needs to integrate itself through the form of organization in order to sthrengthen its positioning as well as keeping a high degree of independency. Only through the above measures, civil society will be able to manifest as a political power capable of doing it’s roles and functions effectively in South Korea’s democratisation process.
2009Namira Maulida RosaAyatullah Khomeini’s
Political Thought on Iran’s Concept of Nationalism
This report will describe the concept of Iran’s nationalism according to the political thought addressed by the late, Ayatullah Khomeini. Iran’s
nationalism was formed by three overlying factors. Firstly, the political history that took place in Iran, whereas the citizen of Iran were marginalized and was dominated by their own government, which was ruled by a Shah through a series of policies conducted by the goverment under United States and British influences. Secondly, the principles of Islam specifically the Twelver Shi’ism sect, contributes a great influence in the political thought of Ayatullah Khomeini especially regarding his thought on Iran’s nationalism concept. Thirdly, the spirit
and the emotional bonding between the people of Iran and other element’s including Islamic goverment that was tightly bonded. This report uses Van Dyke theory on political thought, Ernest Gellner and Abul a’la Al-Maududi’s view on the nationalism theory and also relies on Ziya Gokalp and Deliar Noer’s theory of separation between religious principles and one’s nation. This report uses the qualitative approach, using data gathering including historical approaches and library researches. Iran’s nationalism concept stresses on the Islamic belief that a nationalism should not be geographical barriers but should develop into much better reasons. It should stand against imperialism and western colonialism of all kinds. Iran’s nationalism is the major factor that led to Islamic Revolution in Iran.
2009Nashiruddin MuhammadDukungan Gerakan Gulen terhadap pencalonan Abdullah Gul dalam Pemilu Presiden 2007 melalui pemberitaan media online Today’s ZamanTugas Karya Akhir ini diawali dengan pertanyaan penelitian bagaimana bentuk dukungan Gerakan Gulen melalui media online Today’s Zaman terhadap pencalonan Abdullah Gul sebagai Presiden Turki dalam pemilu tahun 2007. Asumsi awal penelitian bahwa Gerakan Gulen mendukung AKP dan Abdullah Gul karena Gerakan Gulen dan AKP sama-sama pro globalisasi yang ditandai dengan pasar bebas dan integrasi Turki ke Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial media massa yang memiliki tahapan pembentukan citra. Metode penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil temuan analisis menunjukkan bahwa bentuk dukungan Gerakan Gulen melalui medianya yaitu media online Today’s Zaman terbagi menjadi dua, pertama adalah pemberitaan yang mendukung Gul maju sebagai presiden dan kedua adalah pembentukan citra positif Abdullah Gul sebagai sosok yang berjasa dalam kebijakan luar negeri dan integrasi Turki ke Uni Eropa. Hasil temuan ini memberikan kesimpulan bahwa media online Today’s Zaman memberikan dukungan dengan melakukan pembentukan citra positif kepada Abdullah Gul yang semakin menguatkan asumsi awal bahwa Gerakan Gulen dan AKP sama-sama pro globalisasi.
2009Nia WinandaPolitical Thought of Abdurrahman
Wahid and M. Amien Rais About Democracy
This thesis presents Political Thought of Abdurrahman Wahid and M. Amien Rais. The aspect which is researched is both thought about democracy in 1980-2006 including the value of democracy such as equality, freedom, plurality, human rights, leadership and the application of democracy in Indonesia. Democracy is always interesting subject for political thinkers. The characteristic which democracy makes this concept capable to across geography’s boundary, ethnic and race all over the world. The increase of democracy still happens not only in advanced countries but also in developing countries including Indonesia. In term of the thought of Abdurrahman Wahid and M. Amien Rais can not separated with Indonesian situation. Both of them are known because of their activities in national politic. Furthermore, both of them were also known as Moslem’s intellectual that active in producing many kinds of political thought including about democracy. Based on this reason, this thesis will describe their thought including many issues of democracy. Moreover this thesis will explore about differences and similarity of their thought and describe the characteristic of their political thinking. This thesis will also compare their thinking with other Indonesian political thinkers. This studies, proves that Abdurrahman Wahid has neo-modernis view characteristic while M. Amien Rais is representing modernis thinking. From the explanation of this thesis we can see that both of thinkers used Islam as the foundation of their believed in democracy. Even though there are differences in their thinking, the political thought of Abdurrahman Wahid and M. Amien Rais are in accordance and compliment in Islam context in general and Indonesia in particular.
2009Rachmat BontaraPolitik Pengupahan Pasca Orde Baru: Studi Kasus Kebijakan Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi tentang Upah Minimun tahun 2012-2013Skripsi ini membahas tentang perubahan politik pengupahan pasca orde baru di Indonesia dengan mengambil studi kasus kebijakan Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi tentang upah minimum tahun 2012-2013. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif yang menggunakan metode kualitatif. Pada masa Orde Baru negara memiliki tingkat otonomi yang tinggi dan bersifat korporatis eksklusioner, yaitu negara memiliki kontrol administratif-militer yang kuat dan memiliki sumber keuangan mandiri yang besar akibat oil boom sehingga negara dapat mengeksklusi kelompok buruh dan pengusaha dari kebijakan upah minimum. Setelah jatuhnya Orde Baru, sebaliknya, negara memiliki tingkat otonomi yang rendah dan bersifat korporatis inklusioner, yaitu negara memiliki kontrol administratif-militer yang lemah dan tidak memiliki sumber keuangan mandiri yang besar sehingga negara harus menginklusi kelompok buruh dan pengusaha dalam kebijakan upah minimum. Dengan menggunakan model integrated strike leverage, akan terlihat faktor-faktor yang memengaruhi daya tawar buruh dan pengusaha dalam melakukan perundingan kolektif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berbagai peraturan yang dihasilkan pasca Orde Baru, diikutsertakannya buruh dalam Dewan Pengupahan dan keberhasilan buruh menutup jalan tol Jakarta-Cikampek membuat daya tawar buruh semakin besar. Besarnya daya tawar buruh ini berhasil menekan pemerintah dan pengusaha untuk menyetujui tuntutan kenaikan upah minimum yang tinggi di Kabupaten Bekasi tahun 2012- 2013.
2009Radhiska AnggianaKemenangan Mahmoud Ahmadinejad dalam Pemilihan Presiden Iran tahun 2005This research is focused on Mahmoud Ahmadinejad victory on Iran’s 2005 presidential election and the reasons behind it. There are number of reasons why this phenomenon is significant. First, current election will define; whether the reformation movement on Khatami’s government could step even further or will it favor the hardliners. Secondly, the participation of Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, Iran’s influential former president in 1989 – 1997, in the election. He is considered by many analysts as a leading candidate to succeed president Khatami. Third, the presidential election reached two rounds for the first time ever in the history of Iran. Fourth, Mahmoud Ahmadinejad emerging as the victor was obviously a huge surprise. He was previously regarded as an unpopular figure, yet he managed to overcome the appeal of elite candidates widely known in Iran’s political world. Ahmadinejad’s unforeseen victory clearly demonstrated Iran’s political dynamics. This research investigated Ahmadinejad’s victory on the base of qualitativeexploration with explanative-descriptive techniques. The depiction of Ahmadinejad’s victory was being put forward based on data acquired through literary studies. The factor analysis behind the victory was being laid upon some theories. The theory of political strategy by Maurice Duverger, the theory of campaign by Arnold Steinberg, and the theory of elector’s tendencies by Hugh A. Bone and Austin Ranney. Based on the output of the analysis, Ahmadinejad’s victory was a result of a number of interconnected factors. The political, social, and economic condition in the period of Khatami’s rule was the first factor. Iranian are frustrated by the failure of reformist movement and have become disenchanted with the idea of reform. The government itself, failed to provide Iranian their basic needs, such as employment, living wage, and shelter. The other factor was Ahmadinejad’s strategy. The strategy involved the use of issues to influence public’s opinions, elite support, and the campaign. The strategy itself was supported by Ahmadinejad’s figure. The tendencies of the electors during the presidential election also influenced the victory.
2009Reinaldy Ariesto Nugroho Perilaku memilh istri militer: studi terhadap anggota KCK PD Jaya Cabang Rindam Jaya dalam pemilukada DKI Jakarta 2012Skripsi ini membahas perilaku memilih dari kelompok istri militer dengan mengambil contoh anggota Persit KCK PD Jaya Cabang Rindam Jaya dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012. Skripsi ini meggunakan
metode kuantitatif dengan instrumen kuisioner yang disebarkan kepada responden terpilih. Data yang didapatkan dari penelitian ini akan diuji statistik dengan menggunakan metode One Sample t Test dan Khi
Kuadrat. Skripsi ini berasumsi bahwa perilaku memilih istri militer dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor sosiologis dan faktor pilihan rasional, kedua faktor tersebut diturunkan kembali kedalam beberapa indikator seperti suami, keluarga, teman dekat, orientasi kandidat, orientasi isu dan lain-lain. Temuan penelitian yang diperoleh adalah anggota Persit KCK PD Jaya Cabang Rindam Jaya bisa digolongkan sebagai pemilih rasional karena dalam uji statistik, faktor pilihan rasional menjadi faktor yang berpengaruh signifikan terhadap perilaku memilih anggota Persit KCK PD Jaya Cabang Rindam Jaya., sedangkan faktor sosiologis tidak berpengaruh signifikan dalam uji statistik. Salah satu penyebab pilihan rasional bisa lebih berkembangkarena pengaruh Persit KCK yang berkurang sejak reformasi 1998.
2009Reyhan FadilaStrategi Politik Vladimir Putin tahun 2000-2012: Peran Siloviki, Parta Rusia Bersatu dan Pebisnis Rusia dalam Mendukung Kekuasaan Vladimir PutinPenelitian ini membahas mengenai strategi politik Vladimir Putin pada tahun 2000-2012 dengan tujuan melihat peran dari pilar-pilar pendukung kekuasaan Putin di Rusia. Teori yang digunakan didalam membahas penelitian ini adalah teori oligarki dari Jeffrey Winters. Temuan yang didapat dari adalah bahwa adanya pergeseran peran dari masing-masing kelompok di era pemerintahan Yeltsin dan Putin. Vladimir Putin berhasil mengelola ketiga kelompok yang berbeda dan membentuk sebuah oligarki penguasa yang berlandaskan kerjasama
antara masing-masing kelompok yang berkepentingan untuk memperahankan kekuasaannya di Rusia.
2009Reza Iswahyudi RusdiMoro’s Nation Internal Conflict to Realize Islamic State in South PhilippineThe armed conflicts that based on religion differences has been going on for years since 1968. The conflicts involving Moslem as minority in South Philippine with Christian Philippine, have caused a huge amount of victims on both sides. The feeling of being suppressed and discriminated have brought consciousness to the Moro as the Moslem Philippine to fight for their rights. In history, the South Philippines is the only region that has never been occupied by the colonial government. Then MNLF was established as an organization purposed to return the Moslems Philippine's rights that have been taken through the demand of the establishment of Islamic Country. On the progress, this organization experienced internal conflict and caused it's partition into few parts. This thesis is directed to answer the core of the problem of the partition in MNLF and also to see the policy of the Philippine's government in handling the matter.
To answer the main problem, there are few theories outlines being used in this thesis such as the national integration theory purposed to see the unification process of Moslem Philippine into the national government system. Thus, the autonomy concept is being used to view the form of autonomy requested by the Moslem Philippine as the middle ground solution of the on going armed conflicts in South Philippine. Then, the conflict theory is used as an aid to analyze the partition happening inside the MNLF. On the contrary, when it's first founded, MNLF was hoped and directed to be the part that can unify all the Moslem in Philippine. And to acquire the necessary data to write this thesis, qualitative research methods is being used on collecting the secondary data.
2009Reza Langi SofwanaGaya Kepemimpinan Politik Joko Widodo 2005-2013Penelitian ini membahas mengenai gaya kepemimpinan politik Joko Widodo dan faktor-faktor yang berperan dalam pembentukan gaya kepemimpinannya tersebut. Pemimpin sebagai sosok sentral memainkan peran kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan. Publisitas media yang tinggi terhadap kepemimpinan Jokowi disebabkan karena gaya kepemimpinan dan kinerjanya selama menjabat sebagai Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta yang dinilai baik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kepemimpinan Populis oleh John Lukacs dan teori Sosialisasi Politik oleh Philip dan Althoff. Penulis menemukan bahwa munculnya kepemimpinan populis Jokowi disebabkan oleh konteks politik dan latar belakang kehidupannya. Gaya kepemimpinan politik Jokowi yang populis diidentifikasi berdasarkan tingginya popularitas Jokowi di mata publik, kebijakan yang kerakyatan, dan gaya politik yang tidak berjarak dengan massa.
2009Rifky Wildan YoantinoStrategi Politik Anggota Legislatif Perempuan dalam Mengawal Pasal tentang Sistem Kuota pada Pembahasan RUU Pemilu Tahun 2012Penelitian ini membahas strategi anggota legislatif perempuan dalam mengawal ketentuan kuota perempuan di pembahasan RUU Pemilu 2012. Untuk membahas hal tersebut, penelitian ini meggunakan metode kualitatif dengan instrumen wawancara mendalam dan studi dokumen untuk pengumpulan data. Penelitian ini berasumsi bahwa anggota legislatif perempuan bisa dilihat dari 3 aspek, yakni KPP RI, anggota legislatif perempuan di fraksi, dan anggota legislatif perempuan di panitia pembahasan. Temuan penelitian yang diperoleh adalah melalui KPP RI, anggota legislatif perempuan melakukan strategi diskusi internal, audiensi dengan Pansus, audiensi dengan fraksi-fraksi, dan lobi dengan pimpinan partai. Melalui partai politik, anggota legislatif perempuan memperkuat jaringan dengan Divisi Pemberdayaan Perempuan di partai masing-masing, sambil menguatkan lobi kepada pimpinan partai. Anggota legislatif perempuan yang masuk di panitia pembahasan juga melakukan beberapa strategi, diantaranya mempengaruhi secara langsung pembahasan dengan melemparkan usulan dan melakukan perdebatan, juga melakukan lobi di sela-sela rapat dengan fraksi-fraksi lain. Melalui serangkaian strategi tersebut, anggota legislatif perempuan berhasil mempertahankan ketentuan mengenai kuota perempuan dan menambahkan bagian penjelasan dari pasal 56 di UU Pemilu No. 8 Tahun 2012.
2009Rizki A. Putra PrimaKosongKosong
2009Rocky LodwiykTerbatasnya Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Sebuah Badan Perwakilan Daerah Dalam Lembaga Legislatif Di Indonesia Tahun 2004 – 2009Tugas Karya Akhir ini membahas tentang terbatasnya kewenangan DPD sebagai sebuah lembaga perwakilan daerah yang duduk bersama dengan DPR dalam lembaga legislatif di tingkat pusat. Pembahasan menggunakan kerangka teori perwakilan politik dan sistem bikameralisme atau dua kamar dalam lembaga legislatif pendamping DPR. Terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh DPD, serta lebih kecilnya kekuasaan yang dimiliki DPD dibanding dengan DPR dipengaruhi oleh beberapa faktor mendasar yaitu pemberian kewenangan dalam UUD 1945 dan UU Susduk telah membatasi kewenangan DPD sebagai sebuah lembaga perwakilan daerah yanga ada dalam legislatif pusat. UUD 1945 dan UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan menetapkan bahwa meski melalui pemilihan yang lebih demokratis dibanding DPR pada Pemilu tahun 2004, DPD tidak memiliki kewenangan yang sama besar dengan DPR.
2009Rozinul AqliKoalisi Negara-Bisnis Besar Dalam Liberalisasi Perdagangan Indonesia: Studi Kasus Pembentukan Kebijakan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) 2000-2004Mengapa pemerintah Indonesia di bawah Presiden Megawati menandatangani ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) pada tahun 2002? Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan melihat relasi kuasa yang terjadi antara bisnis dan negara dalam proses formulasi ACFTA. Untuk melakukan hal tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka teoretis yang dikembangkan oleh Storm C. Thacker yang memperhitungkan kerentanan, kepentingan dan institusi, serta inisiatif negara sebagaimana leverage, strategi, dan komposisi internal bisnis. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun di satu sisi ACFTA menguntungkan bisnis besar yang mengekspor komoditas mereka ke China, kebijakan ini membahayakan industri kecil dan menengah yang bersaing secara langsung dengan komoditas yang diimpor dari China. Distribusi pendapatan yang tidak merata ini menyebabkan bisnis terbelah menjadi dua kelompok: mereka yang mendukung dan mereka yang menolak ACFTA. Sementara itu, di sisi negara, pembelahan secara praktis tidak terjadi, karena dua kepentingan yang ada di dalam negara, kelompok teknokrat dan kepentingan bisnis, mempunyai agenda yang sama di dalam ACFTA. Adalah simpulan utama dari penelitian ini bahwa koalisi antara bisnis besar dan negara lah yang secara efektif telah menentukan sikap resmi Indonesia terhadap ACFTA.
2009Ryan Garuda WrehaspatiFaktor-faktor Kepentingan Inggris dan Skotlandia terhadap Hasil Referendum Kemerdekaan pada Masa Pemerintahan Scottish National Party (2007-2014)Tugas Karya Akhir ini membahas fakttor-faktor kepentingan Inggris dan Skotlandia terhadap hasil referendum kemerdekaan pada masa pemerintahan Scottish National Party. Karya ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hasil referendum disebabkan oleh faktor sistem negara kesatuan, ekonomi, regional, dan keamanan. Selain itu, popularitas isu kemerdekaan yang rendah juga mempengaruhi. Faktor sistem negara kesatuan menjelaskan bahwa Skotlandia masih bergantung kepada Inggris. Faktor ekonomi menjelaskan bahwa rakyat khawatir akan prospek ekonomi jika merdeka. Faktor regional menjelaskan bahwa kemerdekaan Skotlandia akan mengancam Uni Eropa. Sedangkan faktor keamanan menjelaskan bahwa Skotlandia akan lebih lemah secara militer jika merdeka.
2009Sa'dan MubarokKetahanan Migas Nasional dalam Perspektif Kebijakan Energi dan Strategic NOC (National Oil Company) Periode 1970-2010: Studi Perbandingan Indonesia dan MalaysiaArtikel ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang mengidentifikasikan kebijakan energi dan strategi NOC (National Oil Company) dalam ketahanan migas nasional di Indonesia dan Malaysia periode 1970-2010. Studi ini menemukan bahwa ketahanan migas di Malaysia lebih baik dibandingkan dengan Indonesia . Hasil tersebut didasarkan atas kebijakan energi Malaysia yang lebih terkoordinasi, paradigma kebijakan energi supply demand dengan pendekatan demand side management yang mengkonstruksi kebijakan energi berdasarkan kondisi cadangan migas, dan model relasi pembagian tanggung jawab antara Petronas dengan Pemerintah Malaysia. Selain itu, Petronas lebih unggul dalam jumlah kepemilikian cadangan migas dibandingkan Pertamina baik di dalam negeri maupun luar negeri yang terlihat dari tingkat produksi migas yang mencapai dua juta barel setara minyak setiap hari.
2009Sakinah Ummu HaniyAnalisis Kepentingan Aktor dan Penyebab Konflik Perizinan Pembangunan Rumah Ibadan Studi Kasus: Gereja Kristen Indonesia Bakal Pos Taman Yasmin tahun 2002-2012Artikel ini membahas tentang kepentingan aktor serta penyebab konflik perizinan pembangunan gereja GKI Yasmin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menjelaskan kepentingan aktor-aktor yang terlibat dan menjelaskan penyebab konflik dari perspektif masing-masing aktor. Forkami ingin melindungi masyarakat dari upaya Kristenisasi, GKI Yasmin ingin membangun gerejanya, dan Pemerintah Kota Bogor ingin memelihara stabilitas di Kota Bogor. Penelitian ini berhasil menemukan bahwa penyebab konflik ini bagi Forkami adalah upaya Kristenisasi di Indonesia. Menurut GKI Yasmin konflik ini timbul karena ketidaktegasan Pemerintah Kota Bogor, sedangkan pemerintah kota merasa konflik ini timbul karena masyarakat yang tidak patuh pada peraturan.
2009Sasmithaningtyas Prihasti LaraswariDinamika Implementasi Sunshine Policy oleh Korea Selatan dalam Rangka Reunifikasi Korea (1998-2003)Penelitian ini membahas mengenai inefektifitas kebijakan Sunshine Policy oleh Korea Selatan sebagai upaya reunifikasi Korea selama masa kepemimpinan Presiden Kim Dae Jung (1998-2003). Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa inefektifitas kebijakan Sunshine Policy oleh Korea Selatan sebagai upaya reunifikasi Korea disebabkan oleh tiga faktor yaitu perbedaan dalam perilaku negosiasi (dari sisi Korea Selatan), perbedaan ideologi (dari sisi Korea Utara), dan adanya intervensi dari lingkungan eksternal (Amerika Serikat, Jepang, China, dan Rusia).
2009Shaviera IndriyatiKeberhasilan Partai Hijau Menjadi Partai Berkuasa di di
Baden-Württemberg tahun 2011
Tulisan ini membahas tentang keberhasilan Partai Hijau
Tulisan ini membahas tentang keberhasilan Partai Hijau menjadi partai berkuasa di Baden-Württemberg tahun 2011. Penelitian ini merupakan penelitian yang eksplanatif dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan Partai Hijau menjadi partai berkuasa di Baden- Württemberg merupakan hasil dari strategi pemenangan partai ini. Partai Hijau mengubah isu yang berkembang menjadi strategi kampanye. Isu penolakan pembangunan proyek Stuttgart 21, isu anti-nuklir, dan juga isu krisis ekonomi
Jerman merupakan isu yang berkembang di Baden-Württemberg yang kemudian dijadikan strategi kampanye. Hal ini membawa pengaruh yang positif karena hasil dari pemilu menunjukan naiknya suara untuk partai Hijau. Setelah suara Partai Hijau naik pada pemilu di Landtag Baden-Württemberg tahun 2011, strategi Partai Hijau yaitu berkoalisi dengan Partai SPD untuk mendapatkan simple majority di Landtag Baden-Württemberg tahun 2011. Koalisi Partai Hijau-SPD akhirnya menempatkan Winfried Kretschmann resmi menjadi Ministerpräsident pertama dari Partai Hijau. Koalisi ini mengalahkan suara koalisi CDU-FPD untuk menempatkan Partai Hijau menjadi partai berkuasa di Baden-Württemberg.
2009Wijayanti KusumaWomen's Role in Succsessfull of Law Study Case: The Law on the Elimination of Domestic ViolenceThe theme of this thesis is women’s role in successful of law study case the law on the elimination of domestic violence. How women’s role in socialization the law on the elimination of domestic violence is the main topic to see women’s fight for successful this law. To see how effective this law in society, interview with some informan who involved directly is needed and this policy become analysis object. This research has a purpose to figure out the domestic violence that happen with women in general and women group’s role in socialization the law on the elimination of domestic violence. Theory of gender violence according to Mansour Fakih has been used, liberal feminism perspective and also policy analysis over government’s policy. Pathryarchy is concept definition has been used. Research method that has
been used is purposive. This research rely on literature study and depth interview with informan. Women’s role in successful of the law on the elimination of domestic violence is a picture of a demand to the government, so women have a law protection. Domestic violence is a result of pathryarchy’s culture in society that make unequal gender and finally domestic violence happen. There is four type of domestic violence, physical violence, psychological violence, secsual violence, and economic violence. Feminist liberal has a view that women’s position in domestic area is equal with men’s position. And for reach that equality, it must creating job description and same role through the discussion between women and men. The conclusion from this research is women’s role on the law on the elimination of domestic violence are huge. Start from socialization plan of the ii law on the elimination of domestic violence, policy advocasy, monitoring meeting until socialization the law on the elimination of domestic violence.
2009WildanStrategi Pencitraan Diri Presiden Amerika Serikat, Studi Kasus: Barack Hussein Obama Pada Pemilihan Presiden 2008Pertarungan presiden tahun 2008 tidak hanya menjadi sejarah, tapi juga menciptakan antusiasme dan ketertarikan yang tinggi terhadap politik. Bagaimana pun juga, ini menjadi pertarungan yang berbeda dalam sejarah Amerika. Skripsi ini melihat pada satu kandidat, Barack Obama. Orang Afrika-Amerika pertama calon presiden dari partainya menghadapi John McCain dari partai Republik dalam pemilihan umum. Skripsi ini menganalisa strategi pencitraan diri Barack Hussein Obama dalam pencalonan sebagai presiden Amerika Serikat. Sebagai model perubahan, Obama muncul sebagai jawaban bagi warga Amerika Serikat yang menginginkan agar presiden baru tidak lagi berasal dari partai yang sama setelah hampir dua periode 2000-2008 jabatan presiden dari partai Republik. Selain itu faktor ekonomi serta popularitas yang buruk dari presiden pendahulu. Obama mampu merangkul semua lapisan dan telah mengumpulkan lebih dari 270 electoral vote dan memenangkan 52,63 persen popular vote.
2009Zikry Auliya GhifaryPeran Negara dalam Mendorong Chaebol dalam
Pembangunan Industri : Studi Kasus Industri Otomotif di Korea
Selatan di Bawah Park Chung Hee (1962-1979)
Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai peran negara dalam mendorong Chaebol dalam pembangunan industri dengan mengambil studi kasus industri otomotif di Korea Selatan. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dan menganalisa mengenai peran negara dalam mendorong Chaebol untuk berpartisipasi dalam industri otomotif. Sebagaimana yang umumnya berlaku di negara industri baru yang belum tumbuh, para pebisnis besar di negara industri baru berada dalam kondisi kurang secara modal dan teknologi, peran negara yang besar dengan demikian menjadi sentral sebagai inisiator industrialisasi. Temuan penulis menunjukan bahwa daripada bermotif semata-mata ekonomis, untuk mempromosikan ekspor dan membangun sektor industri ini sebagai garda depan industri, tujuan pengembangan sektor otomotif lebih didasarkan pada faktor ekonomi politik. Begitu juga dengan kondisi para Chaebol yang berpartisipasi dalam industri otomotif, meskipun negara telah memberi kebebasan kepada mereka untuk berpartisipasi dalam sektor industri, namun negara masih memperoleh kontrol kuat melalui instrumen kebijakan yang membatasi ruang gerak para Chaebol.
2010Ade Rahmat IhsanPeran Elit Partai dalam Proses Penyusunan dan Penetapan Calon Anggota Legislatif pada Pemilu 2014: Studi Kasus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten PasamanSkripsi ini membahas tentang peran elit DPD Partai Golkar Kabupaten Pasaman dalam proses penyusunan dan penetapan calon anggota legislatif pada Pemilu 2014. Dalam proses ini elit partai melalui tim seleksi (Tim 9) bersama dengan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pasaman melakukan seleksi kepada fungsionaris partai yang mendaftar sebagai calon anggota legislatif. Besarnya pengaruh elit partai, khususnya Ketua Benny Utama dalam proses ini menyebabkan para kandidat memanfaatkan kedekatan personal dengan ketua termasuk menonjolkan kekuatan finansial. Akibatnya penilaian terhadap para kandidat yang mengikuti seleksi calon anggota legislatif yang dilakukan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Pasaman tidak lagi mengutamakan kemampuan, integritas, dan kompetensi individu. Seleksi yang seharusnya berjalan secara prosedural dan aturan internal Partai Golkar terpinggirkan oleh faktor kedekatan dengan ketua dan kekuatan finansial.
2010Ahmad Khafi GhonTantangan Representasi Self Appointed Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender/Transeksual, dan Interseks (LGBTI) Sebagai Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 9HAM) Periode 2012-2017 Penelitian ini membahas tentang upaya representasi self appointed yang dilakukan oleh kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender/transeksual, dan interseks (LGBTI) sebagai komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Periode 2012-2017. Dengan metode kualitatif dan jenis penelitian eksplanatif, penelitian ini menggambarkan upaya reprentasi self appointed kelompok LGBTI sebagai komisioner Komnas HAM. Mami Yuli dan Dede Oetomo adalah wakil dari kelompok LGBTI yang maju sebagai calon komisioner Komnas HAM. Melalui analisis menggunakan teori representasi self appointed, the politics of presence, subaltern counterpublics, dan gerakan sosial baru, hasil penelitian memperlihatkan bahwa adanya hambatan eksternal dan internal dari perjuangan representasi self appointed Mami Yuli dan Dede Oetomo. Hambatan eksternal dipahami berasal dari masyarakat dan DPR, sedangkan hambatan internal berasal dari gerakan LGBTI. Penelitian ini berkesimpulan bahwa upaya representasi self appointed kelompok LGBTI belum berhasil sebagai komisioner Komnas HAM. Hal ini dapat dipahami bahwa LGBTI belum mendapatkan pengakuan dari masyarakat dan negara.
2010Aliefaini PryanisaKebijakan Rencana Pembangunan Ekonomi Lima Tahun di Indonesia (REPELITA) Periode 1969-1998 dan di Korea Selatan (Five-Year Economic Development Plan – FYEDP) Periode 1962-1996Penelitian ini membahas tentang proses pelaksanaan dan permasalahan yang timbul dari kebijakan pembangunan ekonomi lima tahun di Indonesia dan di Korea Selatan dalam upayanya membangun perekonomian periode 1969-1998 untuk Indonesia dan periode 1962-1996 untuk Korea Selatan. Dengan motede kualitatif melalui teknik studi literatur, penelitian ini berusaha membandingkan kedua kebijakan dan mengambarkan letak perbedaan serta permasalahan yang timbul sehingga hasil dari kebijakan tersebut berbeda di kedua negara.Hasil analisis memperlihatkan adanya perbedaan arah pembangunan antara kebijakan yang dijalankan di Indonesia dan Korea Selatan terkait dengan hubungan yang terbentuk antara pemerintah dan pengusaha serta perubahan sistem politiknya. Studi ini berkesimpulan bahwa dengan penerapan kebijakan pembangunan ekonomi seperti di Korea Selatan yang mengikutsertakan partisipasi dari pemerintah, masyarakat hingga kelompok pebisnis mampu memberikan hasil pembangunan yang lebih baik dibandingkan Indonesia.
2010Andre Yosua P.Kebijakan Pintu Terbuka di Era Pemerintahan Deng Xiaoping Studi Foreign Direct Investment (FDI) dan Pembentukan Zona Ekonomi Khusus (ZEK) di Tiongkok Tahun 1978-1989Skripsi ini membahas mengenai kebijakan investasi asing langsung yang diterapkan oleh Deng Xiaoping di Tiongkok pada tahun 1978-1989. Deng Xiaoping menerapkan kebijakan investasi di Tiongkok yang merupakan sebuah negara komunis, dikarenakan kegagalan-kegagalan implementasi kebijakan di era kepemimpinan Mao Zedong. Dengan pragmatisme, Deng mengubah arah kebijakan ekonomi Tiongkok menjadi lebih terbuka terhadap dunia luar, terutama modal asing. Pemerintah melakukan berbagai penyesuaian untuk menyambut modal asing yang masuk. Pembentukan Zona Ekonomi Khusus (ZEK) menjadi salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam menyambut modal asing. Di dalam ZEK terdapat berbagai kelebihan yang diterapkan oleh pemerintah guna menarik modal asing. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode eksplanatif dalam penyajiannya dan didukung oleh studi pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pragmatisme Deng Xiaoping membawa perekonomian Tiongkok menjadi lebih baik. Melalui modal asing, Deng berhasil membangun perekonomian Tiongkok.
2010Andriani Putri N.Relasi Saling Menguntungkan antara Partai Politik dengan Konsultan Politik, Studi kasus PDI-P dan Gerindra dengan PolMarkIndonesia dalam Kampanye Joko WIdodo-Basuki T. Purnama Para Pemilihan Pilkada DKI Jakarta 2012Skripsi ini menjelaskan mengenai pembentukan relasi saling menguntungkan antara partai politik dengan konsultan politik. Studi kasus yang diteliti adalah relasi partai pengusung Joko Widodo-Basuki T. Purnama (PDIP dan Gerindra) dengan PolMark Indonesia dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta 2012. Skripsi ini menggunakan allied view dalam menjelaskan relasi saling menguntungkan antara konsultan politik dengan partai politik. Temuan yang didapat adalah terdapat pembagian kerja dan interaksi intensif antara PDIP-Gerindra dengan PolMark Indonesia. Hubungan saling menguntungkan dapat terbentuk karena partai pengusung membutuhkan PolMark Indonesia untuk mengefektifkan dan mengefisienkan kampanye mereka, sementara PolMark Indonesia diuntungkan dengan makin kokohnya nama mereka dalam bidang pemasaran politik.
2010Andynata Eko FN.Persuasi dan Negosiasi dalam Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Studi kasus Relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo 2006Skripsi ini menjelaskan bagaimana persuasi dan negosiasi digunakan oleh Jokowi- Rudy dalam relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Persuasi dan negosiasi dalam jamuan makan gratis yang diselenggarakan oleh Jokowi-Rudy sebanyak 54 kali berhasil menjadi media penyampaian aspirasi PKL Monumen 45 Banjarsari. Dengan persuasi dan negosiasi tersebut tercapai kesepakatan-kesepakatan yang mengakomodir kepentingan pemkot, masyarakat dan PKL sehingga implementasi kebijakan berjalan sebagaimana yang diharapkan.
2010Anindhita Luky L.Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Partai Buruh Australia pada Masa Pemerintahan Julia Gillard di Australia Tahun 2010-2013 Studi kasus ‘Australia in The Asian Century White Paper 2012Bangkitnya Asia sebagai kekuatan baru perekonomian dunia pada dekade terakhir ini menjadi isu pertahanan dan keamanan yang penting bagi bangsa Australia. Atas dasar hal tersebut skripsi ini mengangkat tema kebijakan pertahanan dan keamanan Partai Buruh Australia “Australia in The Asian Century White Paper”(2012) pada masa pemerintahan Perdana Menteri Julia Gillard. Teori yang digunakan dalam karya ini adalah teori kebijakan publik dari T. R. Dye dan teori sekuritisasi dari Mely Caballero-Anthony dan Ralf Emmers. Temuan yang didapat dalam penelitian ini adalah terdapat empat faktor yang melatarbelakangi dibentuknya kebijakan “Australia in The Asian Century White Paper” oleh Partai Buruh Australia, yaitu faktor geopolitik, kebangkitan Asia, kepemimpinan Perdana Menteri Julia Gillard, dan ideologi yang membuat kebijakan pertahanan dan keamanan mereka cenderung berorientasi kepada Asia.
2010Aulia Anggita L.Elektabilitas Paratai Radikal kanan Golden Dawn di Yunani pada Pemilu Tahun 2012Pada pemilihan umum tahun 2012, partai radikal kanan Golden Dawn (GD) untuk pertama kalinya lolos ambang batas parlemen. Penelitian ini akan menjawab rumusan pertanyaan faktor-faktor apa sajakah yang menentukan peningkatan suara GD pada pemilihan umum tahun 2012. Skripsi ini menggunakan kerangka teori Cas Mudde. Dalam teori Cas Mudde, elektabilitas partai radikal kanan dipengaruhi oleh relasi antara faktor penawaran partai dan permintaan masyarakat. Melalui metode kualitatif, penelitian ini membuktikan bahwa krisis ekonomi memiliki peran yang penting dalam pembentukan permintaan masyarakat dan penawaran partai politik yang bersaing dalam pemilihan umum tahun 2012 di Yunani. Golden Dawn memobilisasi pemilih dengan memiliki sikap anti-Uni Eropa dan membantu masyarakat yang mengalami krisis ekonomi melalui program social activism.
2010Bagus Ade SaputraKritik Rendra terhadap Kebijakan Politik Represif Orde Baru melalui Pamflet Penyair (1971-1978)Penelitian ini menganalisis kritik sastrawan Rendra melalui Pamflet Penyair terhadap dua hal, yaitu sistem politik otoriter Orde Baru secara umum; dan kebijakan politik represif pemerintahan Orde Baru secara khusus. Kritik Rendra ini dimanifestasikan melalui medium karya sastra dalam dua bentuk, yaitu sajak yang ditulis Rendra dalam antologi Pamflet Penyair; dan pembacaan sajak (poetry reading) yang dilakukan oleh Rendra di berbagai kampus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif New Historicism dalam kajian sastra. Dengan menggunakan pendekatan ini, Pamflet Penyair diperlakukan sebagai dokumen sejarah yang dianalisis secara kontekstual dengan menggunakan model pembacaan paralel (parallel reading) terhadap dua dimensinya, yaitu dimensi tekstual berupa sajak dan dimensi non-tekstual berupa seni pertunjukan pembacaan sajak. Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial baru di mana Pamflet Penyair dianalisis sebagai suatu gerakan kebudayaan dan moral untuk mengkritik otoritarianisme Orde Baru. Temuan yang dihasilkan penelitian ini adalah: Pertama, Pamflet Penyair lahir dalam konteks politik negara otoriter Orde Baru yang mengekang kebebasan berbicara dan kemerdekaan berpolitik lewat berbagai kebijakan politik represif yang dikeluarkannya. Dalam hal ini, Pamflet Penyair ditulis oleh Rendra sebagai kritik terhadap kebijakan-kebijakan politik represif tersebut. Kedua, secara umum, kritik Rendra terhadap Orde Baru adalah kritik terhadap sistem politik yang otoriter. Menurut Rendra, sistem otoriter adalah akar dari segala permasalahan politik, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Ketiga, kritik Rendra terhadap negara otoriter Orde Baru merupakan kritik yang efektif karena kritiknya dilakukan melalui pertunjukan populer berupa pembacaan sajak di kampus-kampus yang berhasil menyedot ribuan penonton. Hal ini merupakan strategi penting dalam menilai efektivitas kritik Rendra melalui Pamflet Penyair. Kemudian, karena kritik dan gerakan protesnya ini, Rendra menjadi seniman pertama yang ditahan oleh rezim Orde Baru.
2010Bimo RaharjoPerbedaan Respons Partai Politik Berbasis Kesamaan Etnis di Malaysia Studi kasus Demoratic Action Party dan Malaysian Chinese Association terhadap New Economic Policy pada Tahun 1981-1990Skripsi ini membahas respons Democratic Action Party (DAP) dan Malaysian Chinese Association (MCA) yang merupakan parpol dengan basis konstituen etnis Tionghoa di Malaysia terhadap kebijakan New Economic Policy (NEP). Kebijakan perekonomian ini bersifat affirmative action (tindakan afirmasi) bagi etnis Melayu, namun diskriminatif terhadap etnis Tionghoa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain eksplanatif, data-data diperoleh dari studi pustaka. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perbedaan respons kedua parpol yaitu: Pertama, perbedaan kelas sosial pada etnis Tionghoa yang merupakan konstituen kedua parpol; Kedua, perbedaan posisi kedua parpol di Parlemen Malaysia; Ketiga, perbedaan kepentingan politik.
2010Brameswara Habib P.Strategi Kebijakan Tata Kelola Modal Asing Indonesia dan Tiongkok dalam Pemulihan Ekonomi pasca Krisis 1997-1998 Skripsi ini berisi tentang strategi kebijakan tata kelola modal asing Indonesia dan Tiongkok dalam pemulihan ekonomi setelah krisis di tahun 1997-1998 hingga 2012. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana strategi kebijakan tata kelola investasi asing Indonesia dan Tiongkok dalam pemulihan ekonomi pasca krisis tahun 1997-1998 hingga 2012. Penelitian ini adalah eksplanatif yang menggunakan metode kualitatif. Pendekatan menggunakan ekonomi-politik Keynesian, teori otonomi relatif negara (Bob Jessop), dan konsep makroekonomi dan mikroekonomi. Hasilnya ialah posisi dan peran modal asing mengalami pasang-surut dalam kontribusi terhadap pemulihan dan pembangunan ekonomi di kedua negara. Lalu, karakteristik Indonesia lebih mengarahkan modal asing di sektor ekstraktif sedangkan Tiongkok lebih mengarahkan modal asing untuk masuk sektor manufaktur dan pengembangan teknologi. Hasil penelitian skripsi menunjukkan Tiongkok berdasarkan indikator makroekonomi lebih berhasil mengelola modal asing dibandingkan Indonesia. Namun berdasarkan indikator mikroekonomi, kedua negara tersebut masih mengalami masalah dalam tata kelola modal asing yakni meningkatnya kesenjangan kekayaan serta masalah kerusakan lingkungan.
2010Citamia IhsanaKeberhasilan Partai Radikal Kanan Populis Partai Demokrat Swedia dalam Pemilu Parlemen Risksdag 2010Skripsi ini membahas mengenai keberhasilan Partai Demokrat Swedia melewati electoral threshold 4% dalam pemilu parlemen Riksdag tahun 2010. Untuk pertama kalinya dalam sejarah politik di Swedia, Partai Demokrat Swedia berhasil melewati batas ambang (electoral threshold) 4% sehingga perolehan suaranya yaitu 5.7% suara pemilih dalam pemilu dihitung menjadi kursi di parlemen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melihat dua faktor besar dibalik keberhasilan pemenangan Partai Demokrat Swedia, yaitu (1) faktor eksternal: politisasi masalah sosial dan ekonomi yang mencakup peningkatan jumlah imigran dan persoalan krisisekonomi/keuangan tahun 2008, serta (2) faktor internal yaitu kemampuan kepemimpinan Jimmie Akesson dalam memperkuat partai dan berkomunikasi dengan masyarakat.Dengan menggunakan teori dari Patrick O. Kelly, Kitschlet, Betz, danJens Rydgren (faktor eksternal), serta teori dari David Art dan CasMudde (faktor internal),penelitian ini menemukan bahwa kedua faktor saling mempengaruhi dan faktor internal sebagai faktor paling utama yang berperan dalam memenangkan Partai Demokrat Swedia, sementara faktor eksternal menjadi faktor pendukung.
2010Danny Satya BrataPolitik Media Studi Perubahan Regulasi Penyiaran di Italia Tahun 1990-2003Skripsi ini membahas mengenai pengaruh perubahan rezim pemerintahan terhadap regulasi penyiaran di Italia tahun 1990-2003. Dalam kasus tersebut dapat dilihat perubahan regulasi penyiaran akan memiliki ketergantungan pada pemerintahan yang berkuasa saat itu baik yang mengutamakan pluralisme media atau konsentrasi media. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, digunakan teori Elit dari Guido Dorso dan konsep Konflik Kepentingan, di mana teori tersebut menjelaskan bagaimana regulasi penyiaran menjadi perdebatan dalam rulling class antara kelompok yang sedang berkuasa dan oposisi dalam pemerintahan. Konsep konflik kepentingan pun digunakan untuk dasar alasan dari kelompok yang menginginkan pluralisme media terhadap konsentrasi media yang saat itu terjadi. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa regulasi penyiaran dari 1990 hingga 2003 menjadi isu yang sensitif bagi masing-masing kelompok sehingga ketika berada dalam pemerintahan akan mempengaruhi regulasi penyiaran tersebut demi kepentingan yang akan dicapai.
2010Dessy Raufiana P.Kebijakan Voter ID di Pennsylvania Amerika Serikat pada Tahun 2011-2012Skripsi ini membahas mengenai pengaruh partai dalam pemerintahan, dalam hal ini adalah Partai Republik dalam menentukan kebijakan publik di Amerika Serikat. Studi kasus yang diambil adalah mengenai pembentukan kebijakan Voter ID dalam negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat. Penulisan ini memakai metode kualitatif dengan menggunakan desain deskriptif. Melalui penulisan ini diketemukan hubungan antara keterlibatan partai politik dalam proses pembentukan kebijakan. Lebih jauh lagi diketemukan bahwa kebijakan Voter ID yang ada di Pennsylvania memberikan pengaruh dalam perolehan suara Partai Demokrat. Melalui isu Voter ID Partai Demokrat kurang mendapatkan hasil yang diharapkan pada pemilu presiden tahun 2012.
2010Dewi Christina M.Peran Edith Windsor dalam Upaya Penghapusan Diskriminasi Terhadap Homoseksual di Amerika Serikat Studi Kasus Gugutan Edith Windsor Terhadap Pasal Ketiga Defence of Marriage Act (DOMA) Tahun 2013Penelitian ini membahas tentang peran Edith Windsor untuk menghapus diskriminasi terhadap kaum homoseksual di Amerika Serikat khususnya menghapus praktik Pasal Ketiga Defence of Marriage Act (DOMA). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Edith Windsor dalam upaya menggugat praktik Pasal Ketiga Defence of Marriage Act (DOMA) di Mahkamah Agung Amerika Serikat dan bagaimana hasilnya. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teori gerakan sosial baru dan teori queer serta konsep homoseksual digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah Edith Windsor berhasil memenangkan gugatannya dengan harus melewati berbagai judicial review yang diajukan oleh mereka yang anti-homoseksual. Adapun cara Edith Windsor dalam upaya penghapusan diskriminasi tersebut, yaitu melalui advokasi litigasi (citizen law suit). Dari peran yang dilakukan, Edith Windsor berhasil mengangkat kembali isu diskriminasi hingga terbentuk usulan draft RUU pernikahan yang baru di Kongres. Penelitian ini berkesimpulan bahwa perjuangan Edith Windsor berhasil menyatakan Pasal Ketiga DOMA sebagai sesuatu yang inkonstitusional.
2010Dicky MahardiyaAnalisis Kegagalan RUU American Clean Energy and Security Act Tahun 2009 dalam Kongres Amerika SerikatTugas Karya Akhir ini membahas mengenai proses perumusan RUU American Clean Energy and Security Act tahun 2009. RUU yang diajukan dalam Kongres Amerika Serikat ke-111 ini gagal menjadi UU karena tidak lolos dalam tahap pembahasan di tingkat Kongres. Penulis menemukan bahwa pengaruh-pengaruh dari kelompok korporasi dan partai politik yang diduga sebagai pendorong utama atas kegagalan tersebut. Kepentingan kapitalis mereka telah mengalahkan kebutuhan atas perubahan kebijakan lingkungan dan energi Amerika Serikat. Dengan metode penelitian kualitatif, teori kapitalisme oleh Bruce R. Scott, teori perwakilan politik oleh Gilbert Abcarian dan teori kebijakan publik yang disampaikan oleh Charles Lindblom dan Edward Woodhouse dipergunakan dalam karya ini untuk menganalisis kasus tersebut.
2010Dimas Eko PrasetyoUpaya Fraksi PKS Kota Tangerang Selatan dalam Memasukan Pasal Pelarangan Penjualan Minuman Berlakohol ke dalam RAPERDA Penyelenggaraan Perizinan dan Pendaftaran Usaha Perindustrian dan Perdagangan pada Tahun 2013Fokus utama pada karya tulis ini adalah untuk menjelaskan upaya Fraksi PKS Kota Tangerang Selatan dalam memasukan pasal pelarangan penjualan minuman beralkohol ke dalam Raperda Penyelenggaraan Perizinan dan Pendaftaran Usaha Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2013. Upaya ini dilakukan saat adanya keluhan dari konstituen dari Fraksi PKS Kota Tangerang Selatan yang mengeluhkan peredaran minuman beralkohol. Kemudian keluhan konstituen dari Fraksi PKS Kota Tangerang Selatan diaggregasi menjadi sebuah usulan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dari penelitian penulis Fraksi PKS Kota Tangerang Selatan cukup aktif dalam memperjuangkan masuknya pasal pelarangan penjualan minuman beralkohol ke dalam Raperda Penyelenggaraan Perizinan dan Pendaftaran Usaha Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2013. Upaya yang dilakukan oleh Fraksi PKS Kota Tangerang Selatan yakni dengan memperjuangkannya dalam pembahasan Pansus dan juga mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang ada di dalam internal DPRD dan juga kelompok kepentingan seperti MUI.
2010Dimas Panji SetyadiPeran Liberal Democratic Party (LDP) dalam Membentuk Kebijkan KeAmanan Nasional Jepang Pasca Perang Dingin 1996-2012Skripsi ini membahas mengenai peran Liberal Democratic Party (LDP), sebagai partai politik yang mendominasi pemerintahan Jepang, dalam membentuk kebijakan keamanan nasional Jepang pada masa pasca-Perang Dingin. Berakhirnya Perang Dingin menjadikan Jepang negara yang lebih aktif dalam meningkatkan kemampuan militernya. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis peran LDP dalam proses pembentukan kebijakan keamanan nasional Jepang pada masa pasca-Perang Dingin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sudut pandang deskriptif-eksploratif dan didukung dengan studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain perubahan situasi politik internasional, perubahan situasi politik domestik dan arah kebijakan LDP berperan penting dalam menentukan preferensi negara dalam membentuk kebijakan keamanan nasional yang semakin menunjukkan adanya peningkatan kemampuan pertahanan Jepang pasca-Perang Dingin.
2010Fajar Imam ZarkasyiPerubahan Strategi Politik Husni Mubarak dari Eksklusi Politik ke Inklusi Politik dan Dampaknya terhadap Peningkatan Suara Ikhwanul Muslimin pada Pemilu Legislatif Mesir 2000 dan 2005Skripsi ini berfokus pada pembahasan mengenai perubahan strategi politik Husni Mubarak dari eksklusi politik menuju inklusi politik di tahun 2000 dan sesudahnya. Krisis legitimasi yang dihadapi oleh Husni Mubarak diduga menjadi sebab terhadap perubahan strategi politik Husni Mubarak tersebut. Selain berfokus pada pembahasan mengenai perubahan strategi politik Husni Mubarak, penulis juga berfokus pada perolehan suara IM pada Pemilu Legislatif 2000 dan 2005. Melalui teori krisis legitimasi dan oposisi politik, penulis melihat bahwa inklusi politik Husni Mubarak didasari atas krisis legitimasi yang ia hadapi. Inklusi politik tersebut pada akhirnya membuka ruang bagi IM untuk meningkatkan perolehan suaranya di tahun 2000-2005.
2010Febrillian PratamiPeran Komunitas Jakarta Barrier Free Tourism (JBFT) dalam Aksesibilitas Transportasi Publik bagi Difabel di DKI Jakarta Tahun 2012-2014Skripsi ini merupakan penelitian yang menggambarkan peran komunitas difabel di kota Jakarta yaitu Jakarta Barrier Free Tourism (JBFT), dalam mempengaruhi kebijakan terkait aksesibilitas transportasi publik di DKI Jakarta tahun 2012-2014. Penelitian ini menganalisis peran kelompok ini berdasarkan advokasinya menggunakan teori dan konsep, Gerakan sosial baru dan Aksesibilitas. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa komunitas JBFT merupakan salah satu bentuk gerakan sosial baru yang berhasil menyalurkan aspirasinya secara langsung pada pemerintah DKI Jakarta. Namun kelompok ini masih menghadapi beberapa hambatan yaitu secara struktural dan kultural.
2010Febriyanti Anggraeni TRelasi Kekuasaan antara Pemerintah Federal dan Negara Bagian Studi kasus Sengketa Kebijakan “Support Our Law Enforcemenet and Safe Our Neighborhood Act” di Negara bagian Arizona, Amerika Serikat Tahun 2010-2012Skripsi ini membahas mengenai hubungan kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian Arizona terkait dengan kebijakan Support Our Law Enforcement and Safe Our Neighborhood Act. Dalam penyelesaian tersebut, terlihatlah peranan Mahakmah Agung selaku pengadilan tertinggi untuk dapat menengahi sengketa. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan atau konsep judicial restrain, di mana konsep tersebut mejelaskan interpretasi Mahkamah Agung atas sesuatu hal yang bersumber dari Konstitusi. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa konflik yang terjadi di antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian Arizona disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan, serta keputusan Mahkmah Agung yang di dasarkan atas supremacy clause Konstitusi Amerika Serikat, dalam menyelesaikan perselisihan tersebut.
2010Feki AnrizalStrategi Vietnam dalam Menjaga Keamanan Laut Tiongkok Selatan Tahun 2011Tugas karya akhir ini membahas mengenai strategi Vietnam dalam menjaga keamanan Laut Tiongkok Selatan pada tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk membahas dan menganalisa strategi Vietnam dalam menjaga keamanan Laut Tiongkok Selatan pada tahun 2011. Strategi yang dilakukan Vietnam salah satunya dengan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat melalui penegasan MoU pada tahun 2011. Kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kekuatan militer Vietnam guna menjaga keamanan di Laut Tiongkok Selatan dari negara-negara yang bersengketa terutama Tiongkok, selaku pemilik kekuatan militer terbesar di kawasan tersebut. Hal ini menuntut Vietnam melakukan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat sebagai strategi extended deterrence dalam menjaga keamanan Vietnam di Laut Tiongkok Selatan.
2010Firdha HanifahPeran Charta Politika dalam Kampanye Politik Bima Arya Sugiarto tahun 2011-2013 Studi Pembentukan Paguyuban Bogor sebagai Pelaksana Strategi Kampanye Politik pada Pemilukada Kota BogorPenelitian dengan metode kualitatif ini membahas tentang peran Charta Politika sebagai konsultan politik dalam membentuk strategi kampanye politik Bima Arya Sugiarto. Melalui analisis terhadap berbagai aspek yang melingkupi Bima Arya Sugiarto sebagai aktor politik dan lingkungan aktivitas politiknya, Charta Politik merekomendasikan pembentukan Paguyuban Bogor. Paguyuban Bogor dalam melaksanakan strategi kampanye politik, menyesuaikan kegiatannya dengan target pemilih Bima Arya Sugiarto yang didapat dari hasil survei Charta Politika. Penelitian ini berkesimpulan bahwa Charta Politika telah berperan dalam meningkatkan kepedulian dan penerimaan masyarakat Kota Bogor terhadap aktivitas politik Bima Arya Sugiarto melalui pembentukan Paguyuban Bogor.
2010Gilang SasmoyoProses Mainstreaming Gerakan Ekstrim Kanan Tea Party Movemenet oleh Fox Broadcstting Company di Amerika Serikat Tahun 2008-2013Skripsi ini membahas bagaimana pengaruh kekuatan media dalam melakukan mainstreaming terhadap suatu gerakan ekstrim kanan di Amerika Serikat, dengan mengambil studi kasus mengenai proses mainstreaming gerakan ekstrim kanan Tea Party Movement yang dilakukan oleh Fox Broadcasting Company. Fenomena tersebut akan dianalisis menggunakan teori manufacturing consent dan agenda setting serta konsep polarisasi dalam politik Amerika Serikat. Dengan menggunakan metode kualitatif, dan analisis mendalam terhadap transkrip pemberitaan Fox Broadcasting Company, penelitin ini menemukan bahwa dengan adanya proses mainstreaming yang dilakukan oleh Fox Broadcasting Company dengan menggunakan strategi manufacturing consent dan agenda setting suatu gerakan ekstrim kanan dapat menguat dan semakin diterima oleh masyarakat, sekaligus berhasil menguatkan nilai-nilai ekstrimisme dan menggeser nilai-nilai sentrisme di Amerika Serikat.
2010Gusti RaganataGerakan Protes Sosial Krlmania dalam Menyikapi Kualitas Pelayanan PT. KAI di Jabodetabek Tahun 2011-2013Skripsi ini merupakan penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan gerakan protes sebuah komunitas atas suatu kebijakan korporasi. Studi kasus yang diambil adalah protes krlmania atas kebijakan yang diterapkan oleh PT. KAI seperti kenaikan tarif KRL Jabodetabek dan penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM).Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagamana bentuk pola protes dan dinamika gerakan yang dibangun serta dampaknya terhadap kebijakan PT. KAI mengenai KRL Jabodetabek setelah protes tersebut. Penelitian bersifat deskriptif dengan penggunaan metode kualitatif. Teori urban social movement (Manuel Castells), privatisasi dibidang transportasi, serta pelayanan publik akan menjadi kerangka yang digunakan untuk menganalisis pola gerakan dan respon yang diambil oleh PT. KAI. Penelitian ini menunjukan bahwa protes krlmania berdampak pada respon PT. KAI dan pemerintah dengan menunda kenaikan tarif serta mengeluarkan perarturan terkait untuk penerapan SPM. Terdapat pula faktor privatisasi dari pemerintah dalam pelaksanaan kebijakanya serta tata kelola perkeretapian yang buruk sehingga menyebabkan munculnya protes tersebut.
2010Harismawan HeryadiPembentukan Rezim Authoritarian Developmentalism Mahinda Rajapaksa Pasca Kemenangan Pemerintahan Sri Langka atas Liberation Tigers of Tamil Eelam (LITTE) 2009Skripsi ini merupakan penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan proses pembentukan rezim otoriter Mahinda Rajapaksa pasca kemenangan Pemerintah Sri Lanka atas LTTE di tahun 2009. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pembentukan rezim authoritarian developmentalism Mahinda Rajapaksa pasca kemenangan pemerintah Sri Lanka atas LTTE. Penelitian ini adalah deskriptif yang menggunakan metode kualitatif. Teori authoritarian developmentalism (Kenichi Ohno) dan nasionalisme serta hegemoni mayoritas (Jack Snyder) menjadi kerangka yang digunakan untuk menganalisis proses pembentukan rezim otoriter tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa terdapat faktor endogen yang mendorong pembentukan rezim otoriter Mahinda Rajapaksa tersebut yaitu kepemimpinan kepemimpinan Rajapaksa yang kuat, pembangunan sebagai tujuan, ideologi, nasional, elit teknokrat yang merancang dan mengeksekusi kebijakan, dan pembangunan ekonomi yang menjadi sumber legitimasi. Terdapat pula faktor eksogen yang meliputi faktor sejarah perang sipil dan konsekuensinya dan faktor ideologi nasionalis Buddha Sinhala.
2010Hasfi Attila Malik HassanPengaruh Revolusi Sosial dan Dampak Gerakan Sosial Terhadap Pembentukan Negara Bangsa: Studi Kasus Front Revolusi Kemerdekaan Timor Leste di Republik Demokratik Timor Leste Tahun 1974-1999Skripsi ini membahas pengaruh dari revolusi sosial yang terjadi di Portugal tahun 1974 terhadap perubahan sosial di Timor Leste. Perubahan sosial menimbulkan gerakan sosial yang berdampak pada proses pembentukan negara bangsa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses pembentukan negara bangsa Republik Demokratik Timor Leste dilihat sebagai hasil dari terjadinya gerakan sosial. Gerakan sosial dalam bentuk mobilisasi massa terinspirasi dari revolusi sosial. Revolusi sosial memunculkan motivasi masyarakat Timor Leste untuk menuntut kemerdekaan. Proses pembentukan negara bangsa dilakukan sejak proklamasi kemerdekaan oleh Front Revolusi Kemerdekaan Timor Leste sampai dengan referendum tahun 1999.
2010Hilmi AuliaPerdebatan dalam Formulasi Kebijakan Bantuan Langsung Sementera masyarakat Tahun 2013Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai perdebatan formulasi kebijakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahun 2013 sebagai kompensasi kebijakan kenaikkan BBM tahun 2013. Kebijakan BLSM ini dinilai sudah tidak efektif lagi karena data yang digunakan oleh pemerintah ialah data badan pusat statistik (BPS) tahun 2011. Sebelumnya pemerintah pernah melakukan kebijakan yang serupa bernama Bantuan Langsung Tunai pada tahun 2008 tepat sebelum pemilu 2009 yang dinilai gagal. Selain itu kebijakan BLSM yang sifatnya cash Money Transfer dinilai rentan akan money politic. Kebijakan populis BLSM tahun 2013 ini dapat meningkatkan elektabilitas partai Demokrat yang mengambil keuntungan lewat kebijakan BLT yang dilakukan sebelumnya pada tahun 2008. Adanya nilai-nilai politik, organisasi dan pribadi yang mempengaruhi para aktor kebijakan membuat kebijakan BLSM dilaksanakan.
2010Ika Kartika F.Partisipasi Politik Informal di Amerika Serikat Studi kasus Gerakan Occupy Wall Street (2001-2014)Skripsi ini membahas tentang partisipasi politik informal di Amerika Serikat, dengan studi kasus gerakan Occupy Wall Street (OWS). Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana OWS dapat berkembang menjadi salah satu bentuk partisipasi informal di Amerika Serikat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data diambil dengan melakukan penelitian kepustakaan. Sebagai bentuk dari new social movement (NSM), OWS melakukan kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam bentuk partisipasi informal seperti demonstrasi dan boikot. Faktor utama yang memicu OWS adalah krisis finansial yang terjadi di AS pada tahun 2007. Sementara itu, terdapat tiga faktor pendukung yang juga turut memicu kemunculan OWS, yaitu perubahan sosial ekonomi masyarakat, munculnya network society, dan stratifikasi suara politik.
2010Irsal Mursalin DP.Sepakbola dan Politik Studi perlawanan Ultras Ahlawy (UA) dan Ultras White Kinghts (UWK) dalam Revolusi Mesir 2011Skripsi ini membahas perlawanan yang dilakukan dua kelompok pendukung sepakbola di Mesir yaitu Ultras Ahlawy dan Ultras White Knights dalam Revolusi Mesir 2011. Dalam tulisan ini akan dijelaskan bagaimana transformasi kelompok Ultras yang apolitis menjadi kelompok politis. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kesimpulan skripsi ini adalah kelompok Ultras berhasil melahirkan perlawanan dalam bentuk gerakan sosial baru. Untuk melahirkan gerakan sosial baru ini, kelompok Ultras melakukan proses framing isu sosial, memanfaatkan kesempatan politik, dan menggunakan media sosial.
2010JamalianuriDinamika Politik Tata Ruang Perkotaan di Jakarta pada Masa Pemerintahan Joko Widodo Studi Kasus Penataan Permukiman di Waduk Pluit 2013-2014Skripsi ini menjelaskan mengenai politik perkotaan dengan melihat relasi kuasa antara pemerintah provinsi DKI Jakarta dan warga dengan studi kasus penataan permukiman di Waduk Pluit. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif. Penataan Waduk Pluit menjadi program penanganan banjir di DKI Jakarta harus merelokasi warga bantaran Waduk Pluit ke rumah susun yang disediakan pemerintah untuk diubah menjadi ruang terbuka hijau. Penataan Waduk Pluit melibatkan partispasi warga yang bergerak bersama Urban Poor Consortium (UPC) dan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) untuk melakukan penataan permukiman dengan membangun rumah susun yang dekat dengan Waduk Pluit. Skripsi ini menggunakan teori urban regime untuk menganalisis relasi kuasa antara pemprov dengan warga dan konsep partisipasi warga. Hasil temuan dari skripsi ini adalah pemerintah membuka ruang bagi adanya kerjasama dengan warga dan adanya partisipasi warga dalam tahap desain penataan permukiman di Waduk Pluit.
2010Jeany HartrianiPolitik Etnis pada Masa Pemerintahan Gubernur Cornelis di Kalimantan Barat Tahun 2007 Hingga 2013Penerapan desentralisasi pada Masa Reformasi membuka kesempatan bagi kelompok etnis untuk memperjuangkan kepentingannya. Kondisi tersebut juga membuka kesempatan bagi elit politik untuk menggunakan isu etnis dalam rangka memperoleh kekuasaan politik. Penelitian ini membahas politisasi etnis yang dilakukan oleh elit politik di tingkat lokal sebagai upaya mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan dengan mengangkat studi kasus pemerintahan Gubernur Cornelis di Kalimantan Barat tahun 2007 hingga 2013. Melalui metode kualitatif dan jenis penelitian eksplanatif, penelitian ini menggambarkan bahwa politisasi etnis yang dilakukan dalam proses pemilihan gubernur juga berlanjut selama masa pemerintahan. Melalui analisis dengan menggunakan teori elit instrumentalis etnis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politisasi etnis yang dilakukan dalam upaya memenangkan pemilihan gubernur juga dilakukan selama masa pemerintahan. Khususnya pada masa pemerintahan, politisasi etnis tidak hanya dilakukan dalam bidang politik tetapi juga di bidang birokrasi dan kebijakan pemerintah provinsi. Temuan lebih lanjut dari penelitian ini menunjukkan bahwa politisasi etnis telah memperlemah kualitas demokrasi yang berlangsung di tingkat lokal.
2010Kenny Alvin H.Analisis Implementasi Kebijakan Canadian Citizen Act dan Multiculturalisme Act 1977-2000 terakit Kewarganegaraan ganda di Kanada Studi kasus Provinsi QuebecTugas karya akhir ini membahas implementasi kebijakan Canadian Citizenship Act dan Multiculturalism Act yang menjadi landasan munculnya kewarganegaraan ganda di Kanada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan menggunakan kerangka teori identitas, kewarganegaraan, dan nasionalisme, hasil analisa dari penelitian ini menemukan bahwa adanya Canadian Citizenship Act dan Multiculturalism Act telah mendorong imigran untuk datang ke Kanada dan mengakomodir imigran untuk memiliki hak-hak sipil. Kebijakan kewarganegaraan tahun 1947 bereformasi melalui kebijakan Citizenship Act 1977. Kebijakan ini menghilangkan batasan-batasan yang menghalangi warga negara dari mendapatkan atau menjaga kewarganegaraan ganda. Pemberlakuan kebijakan kewarganegaraan ganda di Kanada juga ditujukan sebagai bagian dari bentuk akomodasi negara merangkul warganegaranya yang secara nyata dan jelas multietnis dan dalam hal tertentu juga bertujuan untuk menghindari adanya pergolakan etnis Besarnya gelombang imigrasi ke Kanada serta diperbolehkannya seorang individu memiliki kewarganegaraan ganda, kebijakan ini kemudian dikembangkan dan digunakan untuk menjadi landasan bagi para warga di Kanada untuk bisa menggunakan Hak Asasi Manusia mereka tanpa takut terdiskriminasi ataupun terpinggirkan.
2010Kuni NgafifahPrivatisasi Ketidakadilan Akses dan Distribusi Air Studi kasus Pelayanan PT. Pal Jaya di Muara Baru ,Jakarta Utara dan Pondok Indah Jakarta Selatan periode 1997-2013Penelitian ini membahas bagaimana privatisasi air mempengaruhi kualitas pelayanan dan ketidakadilan dalam akses dan distribusi air. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan cara membagikan kuesioner. Pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam. Privatisasi air diterapkan karena PAM Jaya dianggap tidak memiliki kemampuan teknis dan keuangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan air di Jakarta. Berdasarkan konsep privatisasi dan kualitas pelayanan publik, penelitian ini menemukan bahwa pasca privatisasi air telah terjadi perbedaan pelayanan, ketidakadilan akses dan distribusi air.
2010Larissa Amanda I.Krisis Ekonomi menimbulkan Keterbuka Politik yang Menyebabkan Semakin Nyatanya Peranan Faith Based Community Organizations karena Dukungan Presiden George Walker Bush pada Tahun 2004Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana meningkatnya peranan Faith Based Community di Amerika. Krisis fiskal yang terjadi di Amerika Serikat, membuat terjadinya peningkatan peranan agama dalam politik sehingga membuat semakin nyatanya peranan Faith Based Community. Dengan memahami kebutuhan negara akan pelayanan sosial, peranan agama atau gereja di Amerika Serikat bisa lebih ditoleransi. Oleh karena itu, Faith Based Community yang didorong oleh Presiden George Walker Bush dapat menjadi lebih nyata peranannya dalam peta perpolitikan di Amerika Serikat.
2010M Adinda Rizki R.Diversifikasi Ekonomi di Qatar sebagai Instrumen dalam Mempertahankan Kekuasaan Pemerintahan Hamad Khalifa Al Thani Tahun 1995-2013Penelitian ini membahas tentang diversifikasi ekonomi di Qatar sebagai upaya mempertahankan kekuasaan kerajaan Al Thani. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana negara menggunakan diversifikasi ekonomi sebagai instrumen untuk mempertahankan kekuasaan melalui alat kapitalisme negara. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Rentier state Theory,teori elite dan konsep diversifikasi ekonomi serta kapitalisme negara oleh Ian Bremmer digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah diversifikasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Qatar berhasil mengurangi ketergantungan negara atas pemasukan dari minyak dan gas serta meningkatkan PDB Qatar dan melalui kapitalisme negara. Qatar berhasil menjaga pengaruhnya dalam politik dalam negeri Qatar. Penelitian ini juga menunjukkan adanya peran yang saling melengkapi antara keluarga kerajaan Al Thani dan keluarga pedagang di Qatar. Dari peran yang dilakukan, keberadaan keluarga Al Thani di berbagai perusahaan terkemuka dan juga jabatan pemerintahan di Qatar selain menjadi aktor utama ekonomi Qatar juga sebagai distribusi kekuasaan dan kekayaan. Sedangkan keluarga pedagang di Qatar berfungsi sebagai partner bisnis dengan pemerintah. Penelitian ini berkesimpulan bahwa diversifikasi ekonomi berhasil menjaga dan mempertahankan kekuasaan pemerintah Hamad Khalifa Al Thani.
2010Miftah ArdhianImlementasi Kebijakan Politik Perkotaan di DKI Jakarta Studi kasus Penertiban dan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) pasar Tanah Abang pada masa Pemerintahan Joko Widodo (2012-2014) dan Basuki Tjahaja Purnama 2014-17Skripsi ini membahas tentang kebijakan politik perkotaan di DKI Jakarta, dengan studi kasus penertiban dan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tanah Abang pada masa Pemerintahan Joko Widodo (2012-2014) dan Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017). Tujuannya adalah untuk mengetahui proses penertiban dan relokasi PKL di Tanah Abang, dimana terjadi konflik kepentingan di dalamnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Untuk mencari solusi yang dapat disetujui bersama, pemerintah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi dan Ahok mencoba membangun hubungan bisnis dengan PKL dengan membentuk koalisi. Sesuai dengan teori Growth Machine, koalisi yang dibangun disebut sebagai progrowth coalition. Namun, solusi tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan tentang PKL, karena pemerintah DKI Jakarta yang tidak bisa menjaga komitmennya sebagai syarat keberlangsungan koalisi tersebut.
2010Miftah Khairi A.Kampanye Politik Modern Studi kasus partai Gerinda dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014Skripsi ini membahas mengenai praktik kampanye politik yang dilakukan oleh Partai Gerindara pada pemilu legislatif tahun 2014. Kasus ini di analisis menggunakan teori kampanye politik modern. Pada kampanye politik yang dilakukan oleh Partai Gerindra terlihat bahwa media memainkan peran sentral, terutama televisi dan media berbasis internet. Studi ini menemukan bahwa kampanye politik Partai Gerindra sangat profesional. Partai Gerindra mempekerjakan tenaga ahli di luar kader partai untuk merancang kampanye politiknya. Kampanye politik yang dilakukan Partai Gerindra fokus terhadap satu figur politik untuk menarik dan mempengaruhi pemilih.
2010Moch Ikhsan Rizal A.Independensi Jurnalis dan Konstruksi Jurnalisme Profesional dalam Konteks Pers Industrial di Indonesia Pasca Orede Baru Studi kasus Pemberitaan Pemilu 2014 di Media Indonesia dan Koran SindoPenelitian ini mengangkat topik tentang independensi jurnalis dan konstruksi jurnalisme profesional dalam konteks pers industrial di Indonesia pasca-Orde Baru. Keterkaitan antara ketiganya dibingkai melalui fenomena politisasi media pada momen Pemilu 2014 melalui studi kasus Media Indonesia dan Koran Sindo. Penelitian ini difokuskan pada independensi jurnalis sebagai fokus analisis. Berdasarkan temuan penelitian, konstruksi pers industrial membatasi independensi jurnalis. Keterbatasan ini didasari oleh posisi jurnalis sebagai kelas pekerja yang berkonsekuensi pada posisi tawar yang lemah dan dorongan pragmatisme jurnalis. Posisi kelas tersebut terbentuk dengan dilatari oleh adanya perubahan konstruksi jurnalisme di dalam konstruksi pers industrial. Pada akhirnya, independensi jurnalis dibatasi dengan sendirinya oleh konstruksi jurnalisme profesional.
2010Muh Ali SadikinPenanganan Hooliganisme dalam Sepak Bola di Indonesia Masa Pemerintahan Margaret Thatcher 1979-1990 Studi Analisis DiskursusSkripsi ini bertujuan untuk menganalisa penanganan hooliganisme dalamsepakbola di Inggris pada masa pemerintahan Margeret Thatcher (1979-1990). Penelitian dengan metode kualitatif ini akan mengkaji tiga kebijakan Thatcher mengenai pendukung sepakbola di Inggris, yakni Public Order Act 1986, Football Spectators Act 1989, dan Criminal Justice Act 1984. Kerangka teori yang digunakan dalam skripsi ini ialah teori diskursus yang dikemukakan oleh David Howarth. Hooliganisme pada periode 1980an berkembang menjadi permasalahan sosial yang menyita perhatian pemerintah. Kondisi ekonomi dan politik yang tidak stabil dimana angka pengangguran meningkat, kesempatan kerja menurun, banyak terjadi demonstrasi serikat pekerja menjadi aspek yang harus diperhatikan dalam memahami diskursus hooliganisme di Inggris. Penulis menemukan bahwa respon pemerintah dan polisi dalam menangani hooliganisme menciptakan iklim yang represif dan penuh kekerasan.
2010Muhammad Arif IbrahimRespon Masyarakat Perbatasan atas Konflik Indonesia –Malaysia Studi Kajian Atas Identitas Nasional Kebangsaan dan Etnis Didesa Temajuk dan Kampong Telok MelanoSkripsi ini membahas identitas nasional, kebangsaan dan etnis dalam mempengaruhi respon masyarakat perbatasan konflik Indonesia-Malaysia. Untuk memahas hal tersebut, skripsi ini menggunakan metode kualitatif dan comparative case study, dimana penulis membandingkan dua negara untuk memperdalam analisis kasus yang sedang penulis lakukan. Skripsi ini melihat bagaimana suatu identitas mempengaruhi identitas yang lain begitu pula sebaliknya, sehingga masyarakat perbatasan tidak terpengaruh oleh konflik kedua negara. Selama ini identitas hanya ditafsirkan pada sudut pandang hukum dan keimigrasian oleh negara. Padahal, identitas harus dilihat sebagai sesuatu yang dinamis, berproses, dan sangat terkait dengan konteks ruang, waktu dan situasi sosial politik. Selain itu, respon masyarakat perbatasan yang tidak terpengaruh atas isu dan konflik yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia bukan berarti mereka tidak memliki nasionalisme. Tetapi ada bentuk nasionalisme lain yang mempengaruhi masyarakat Temajuk dan Telok Melano. Identitas Nasional, Kebangsaan dan Etnis inilah yang kemudian menyebabkan identitas masyarakat Temajuk dan Telok Melano berbeda dengan masyarakat non perbatasan.
2010Nur Aida MardhatilaKontestasi Politik Aktor-aktor Pro dan Kontra di Parlemen Studi kasus Perdebatan RUU Keseteraan dan Keadilan Gender di Dewan Perwakilan Rakyat 2011-2013Penelitian ini membahas tentang kontestasi yang terjadi di antara aktor-aktor politik dalam proses pembahasan RUU KKG di DPR RI. Aktor-aktor yang menjadi objek kajian antara lain KPP-PA, FHanura, FPKS, WRI, IWAPI, dan INSISTS. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif serta analisa siklus kebijakan (policy cycle) untuk menunjukkan bahwa pada tahap agenda-setting dan formulasi kebijakan, terjadi persaingan antar aktor untuk memenangkan agenda (kepentingannya). Hasil analisa menunjukkan bahwa pro dan kontra terjadi karena perbedaan ideologi dan persepsi dalam memahami konsep kesetaraan dan keadilan gender. Oleh karena itu, proses pembahasan RUU KKG berjalan alot dan lambat. Studi ini bersimpulan bahwa kontestasi akan tetap berlangsung selama belum terwujud negosiasi di antara aktor politik yang terlibat dalam pembahasan RUU KKG.
2010Nur Fitri Izzati R.Dinamika Politik Antar Kementerian di Indonesia dalam Proses Ratifikasi Konvensi Framework Convention On Tobacco Control (FCTC) Tahun 2004-2014Skripsi ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif yang membahas dinamika politik yang terjadi antar kementerian Indonesia dalam proses ratifikasi Konvensi Framework Convention On Tobacco Control (FCTC) tahun 2004-2014. Penelitian ini mengelaborasi kepentingan-kepentingan di antara aktor-aktor politik di dalam kabinet kementerian Indonesia dalam upaya mengatasi epidemi tembakau. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji lebih dalam tentang pertentangan yang terjadi pada masing-masing kelompok, baik kelompok kementerian yang pro ratifikasi maupun kelompok kementerian yang kontra ratifikasi. Teori kebijakan publik dan analisis kebijakan, serta teori struktur dan agensi menjadi instrumen penelitian untuk mengkaji lebih dalam menganalisis permasalahan. Secara keseluruhan penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan latar-belakang terbentuknya FCTC, serta menjelaskan bentuk dinamika politik yang terjadi antar kementerian di Indonesia dalam proses ratifikasinya. Penelitian ini kemudian disimpulkan dengan melihat hasil akhir dari upaya yang dilakukan kedua kelompok untuk mengatasi permasalahan perjanjian internasional ini. Namun, penelitian ini menemukan bahwa dari berbagai upaya yang dilakukan tetap tidak menemukan kesepakatan dalam menyelesaikan proses ratifikasi FCTC yang tengah berlangsung.
2010Nurul AyinieFormulasi Policy Studi Compassionate Use Act of 1996 Tentang Medical Marijuana Legization di California -USATugas Karya Akhir ini membahas proses pembuatan Undang-Undang Legalisasi ganja untuk penggunaan medis di California, Amerika Serikat pada tahun 1996 yang bernama Compassionate Use Act of 1996 melalui enam tahapan proses inisiatif dan kebijakan publik. Pemelitian ini adalah penelitian studi dokumen deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa aksi masyarakat memiliki efek yang besar dalam pembuatan suatu UU walaupun isu yang diangkat sangat kontroversial. Legalisasi ganja medis berhasil disahkan oleh negara bagian California melalui pertimbangan pro dan kontra yang sangat besar
2010Pandu DewanataSekuritisasi Terorisme di Amerika Serikat Pascatragedi 9/11 Tahun 2001-2003Skripsi ini membahas proses sekuritisasi terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat pascatragedi 9/11 tahun 2001-2003. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisis peran Pemerintah Amerika Serikat dalam melakukan langkah-langkah sekuritisasi terhadap terorisme pascatragedi 9/11 sehingga mendorong munculnya isu terorisme di Amerika Serikat. Dengan menggunakan teori sekuritisasi, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pascatragedi 9/11, Pemerintahan Amerika Serikat yang saat itu dipimpin oleh Presiden George Walker Bush melakukan berbagai langkah penting yang merupakan bentuk sekuritisasi terhadap terorisme. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat dalam menyikapi Tragedi 9/11 merupakan hal yang bersifat politis yang kemudian mendorong terorisme sebagai permasalahan penting di Amerika Serikat.
2010Pradipta Danar JatiRelasi Kuasa Politik Tata Ruang Perkotaan Di Tangerang Selatan Antara Pemerintah dan Masyarakat: Studi Kasus Penghentian Proyek Pengurukan Situ Tujuh Muara (2014 - 2016)Tugas Karya Akhir ini menjelaskan mengenai politik perkotaan dengan melihat relasi kuasa antara pemerintah Kota Tangerang Selatan dan warga dengan studi kasus Penghentian Proyek Pengurukan Situ Tujuh Muara. Tugas Karya Akhir ini
menggunakan metode kualitatif. Kegiatan pengurukan yang dilakukan oleh salah satu perusahaan pengembang di Situ Tujuh Muara dihentikan oleh pemerintah karena dilakukan di atas lahan ruang terbuka hijau. Dalam proses menentukan
kebijakan penghentian ini pemerintah melibatkan masukan warga yang bergerak bersama Organisasi Kepemudaan Gugusan Alam Nalar Ekosistem Pemuda ( OKP Ganespa ) untuk melakukan penghentian kegiatan yang dilakukan di atas lahan Situ Tujuh Muara. Tugas Karya Akhir ini menggunakan teori urban regime untuk menganalisis relasi kuasa antara pemkot Tangerang Selatan dengan warga dan teori kebijakan publik. Hasil temuan dari Tugas Karya Akhir ini adalah pemerintah membuka ruang bagi adanya kerjasama dengan warga dan adanya hambatan dalam mengeluarkan kebijakan sesuai dengan aspirasi warga.
2010Reno Ranggi K.Peran Negara dalam Pembangunan Sektor Kedelai di Indonesia dan India Tahun 2009-2014Skripsi ini membahas mengenai peran negara dalam pembangunan sektor kedelai di Indonesia dan India. Indonesia mengeluarkan kebijakan impor untuk memenuhi kebutuhan kedelai dalam negerinya karena produksi kedelai dalam negeri yang rendah. Sebaliknya India dapat memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri melalui swasembada berkelanjutan. Kasus ini dianalisis menggunakan teori otonomi relatif dan kebijakan publik. Kegagalan pencapaian swasembada kedelai di Indonesia disebabkan oleh peran negara yang otonom relatif. Peran negara yang otonom relatif ini mempertahankan skema impor kedelai di Indonesia sehingga berdampak pada tingkat produksi kedelai dalam negeri yang rendah. Sebaliknya India berperan secara lebih otonom sehingga negara menggerakan struktur melalui kebijakan sektor kedelainya sehingga India mampu mencapai swasembada berkelanjutan.
2010Reyno Rizky NurdandyAnalisis Perbandingan Kebijakan Pengurangan Pajak Mobil Ramah Lingkungan di Indonesia dan Jepang Tahun 2009-2014Skripsi ini membahas mengenai kebijakan pengurangan pajak mobil dengan spesifikasi ramah lingkungan yang diberlakukan di Indonesia dan Jepang. Indonesia mengeluarkan kebijakan ini untuk membantu industri mobil dalam negeri agar tidak kalah saing dengan industri luar negeri. Jepang mengeluarkan kebijakan ini dengan tujuan membantu industri mobil negaranya agar penjualan mereka kembali normal karena terkena krisis ekonomi tahun 2008. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis dalam penyajiannya, dan didukung oleh studi pustaka yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik dalam hal pembentukan, bentuk, dan dampak dari kebijakan diantara kedua negara.
2010Rista Monica GP.Partai Hijau dan Kebijakan Politik Lingkungan di Australia Studi kasus Kebijakan Carbon Pricing dalam Clean Energy Act 2011 pada Masa Pemerintahan Julia Gillard 2010-2013Skripsi ini menjelaskan dinamika politik dalam formulasi kebijakan carbon pricing dalam Clean Energy Act 2011 di Australia. Selain sebagai respon dari Kyoto Protokol dan Konvensi Perubahan Iklim, kebijakan terebut lahir dari negosiasi politik antara Partai Hijau dan Partai Buruh. Sebagai koalisi Partai Buruh dalam hung parliament, Partai Hijau memiliki legitimasi yang kuat dalam menentukan kebijakan tersebut. Skripsi ini menganalisis keterlibatan Partai Hijau dalam dinamika politik tersebut dengan menggunakan teori Ecologism menurut Andrew Dobson, teori Partai Hijau menurut Neil Carter, teori Sistem Politik menurut David Easton, dan teori kebijakan publik menurut Thomas R. Dye. Selain permasalahan karbon dalam isu perubahan iklim, temuan yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa keterlibatan Partai Hijau juga dipengaruhi oleh ideologi ecologism, dan kesempatan politik berupa koalisi dalam hung parliament.
2010Syahed AryolaksonoAnalisis Ekonomi Politik Atas Dampak Keanggotanan Tiongkok Didalam World Trade Organization (WTO) terhadap Perkembangan Ekonomi dan Politik Domestik Tahun 2001-2010Skripsi ini membahas pengaruh dari keanggotaan Tiongkok di WTO terhadap perkembangan ekonomi dan politik domestiknya, periode 2001-2010. Tiongkok merupakan negara komunis pertama yang meliberalisasikan perekonomiannya dan ingin bergabung dengan rejim perdagangan internasional tersebut. WTO yang merupakan suatu institusi internasional memiliki prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang bersifat mengikat bagi setiap anggotanya. Bergabungnya Tiongkok ke dalam WTO menimbulkan dampak yang menarik untuk dipelajari. Skripsi ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis seberapa besar dampak positif keanggotaan di WTO terhadap perkembangan ekonomi dan politik Tiongkok. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis dalam penyajiannya dan didukung studi pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keanggotaan WTO bagi Tiongkok memberikan beberapa dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan politik Tiongkok khususnya dalam ekspansi pasar, peningkatan interdependensi dan munculnya transparansi di Tiongkok.
2010Tita AdeliaInisiatif Kristelig Folkeparti dalam Kemunculan Kebijakan Kontantstotte di Norwegia Tahun 1998Skripsi ini membahas mengenai lolosnya kebijakan Kontantstøtte di parlemen Norwegia (Storting) pada tahun 1998. Diinisiasi oleh partai kecil, yakni Kristelig Folkeparti, kebijakan Kontantstøtte merupakan kebijakan yang kontroversial terkait dengan dualisme kebijakan keluarga yang diakibatkannya. Melalui model penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebuah partai kecil yang tergabung dalam pemerintahan minoritas dapat meloloskan sebuah kebijakan yang kontroversial. Analisis menggunakan teori koalisi ini mengungkap dukungan dari partai di luar koalisi terhadap kebijakan tersebut. Dukungan muncul dari adanya mutually beneficial agreement antara pemerintahan minoritas dengan partai di luar koalisi.
2010Tumpak Maniroy S.Partai Buruh dalam Pemilu Federal 2010 dan Pembentukan Minority Government di AustraliaTugas Karya Akhir ini akan membahas mengenai masalah penurunan suara Partai Buruh dari tahun 2007 sampai pemilu federal 2010 dan pembentukan minority government oleh Partai Buruh dengan dukungan dari MP Independen dan Partai Hijau di parlemen. Partai Buruh merupakan partai mayor yang biasanya memegang pemerintahan di Australia. Pada pemilu 2010, Partai Buruh tidak dapat meraih suara mayoritas di parlemen federal. Partai Liberal-Nasional – yang merupakan rival Partai Buruh merebut pemerintahan¬ – juga tidak berhasil mencapai suara mayoritas di parlemen federal. Pada situasi tersebut, minority government menjadi opsi dari partai mayor dengan mencari dukungan dari MP Independen dan/atau partai minor di parlemen federal. Partai Buruh akhirnya berhasil mendapat dukungan dari 3 MP Independen dari Partai Hijau. Dukungan tersebut berhasil diwujudkan lewat tiga perjanjian politik : perjanjian Partai Buruh dengan MP Andrew Wilkie, perjanjian Partai Buruh dengan MP Tony Windsor dan MP Rob Oakeshott, dan perjanjian Partai Buruh dengan Partai Hijau.
2010Werry Ramadhana P.Perilaku Memilih Masyarakat Transmigran di Kabupaten Kuantan Singingi pada Pemilukada Provinsi Riau 2013Skripsi ini meneliti tentang perilaku memilih masyarkat transmigrasi pada Pemilukada Riau 2013. Teori yang digunakan adalah teori perilaku memilih. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Teknik analisis menggunakan uji regresi logistik biner terhadap karakteristik masyarakat transmigran. Penelitian ini menemukan bahwa faktor sosiologis, orientasi isu, orientasi program tidak berpengaruh terhadap perilaku memilih masyarakat transmigran. Identifikasi partai berpengaruh terhadap perilaku memilih masyarakat transmigran. Hasil uji regresi logistik biner menemukan hubungan antara pendidikan dan pekerjaan pada kemungkinan memilih Herman-Agus. Uji regresi logistik biner juga menemukan hubungan antara pendidikan, status transmigrasi dan status transmigrasi pasangan pada kemungkinan memilih Annas-Arsyad.
2010WidyanitaPeran Komunitas Bulutangkis Indonesia (KBI) dalam Upaya Penghapusan Diskriminasi Institusional terhadap Warga Keturunan Tionghoa Tahun 2002-2006 Studi kasus Penghapusan Praktik SBKRIPenelitian ini membahas tentang peran Komunitas Bulutangkis Indonesia (KBI) untuk menghapus diskriminasi institusional terhadap warga keturunan Tionghoa khususnya menghapus praktik Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran KBI dalam upaya penghapusan diskriminasi institusional terhadap warga keturunan Tioghoa khususnya penghapusan praktik SBKRI dan bagaimana hasilnya. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teori gerakan sosial baru dan konsep diskriminasi digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah KBI melakukan tiga cara dalam upaya penghapusan diskriminasi tersebut, yaitu melalui advokasi, melalui framing, serta melalui jejaring. Penelitian ini juga menunjukkan adanya peran yang berbeda dan saling melengkapi antara KBI dan Ornop-Ornop. Dari peran yang dilakukan, KBI berhasil mengangkat isu diskriminasi hingga draft RUU Kewarganegaraan baru diangkat kembali. Sedangkan Ornop-Ornop berperan dalam merumuskan RUU Kewarganegaraan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa perjuangan KBI dan Ornop-Ornop berhasil dengan lahirnya UU Kewarganegaraan baru.
2010Widio Wize Ananda Z.Kebijakan Sosial di periode Krisis Ekonomi Studi kasus Perbandingan Finlandia 1990-1993 dan Indonesia 1997-1998Skripsi ini membahas kebijakan sosial kedua negara di masa krisis ekonomi melalui studi perbandingan yang terjadi di Finlandia tahun 1990-1993 dan Indonesia tahun 1997-1998. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif yang menggunakan metode kualitatif melalui studi dokumen. Penelitian menggunakan konsep boom-bust cycle, teori Negara Kesejahteraan, konsep kebijakan sosial, dan kebijakan sebagai politik (policy as politics). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sosial yang diterapkan Finlandia pada masa krisis ekonomi lebih baik jika dibandingkan dengan Indonesia. Hasil ini didasarkan pada kebijakan sosial Finlandia yang mampu memberikan respon dengan baik terhadap dampak krisis yang terjadi, yaitu pertumbuhan ekonomi yang negatif, pengangguran, dan tingkat kemiskinan yang meningkat. Keunggulan dari kebijakan sosial yang diterapkan Finlandia tidak terlepas dari perencanaan kebijakan yang lebih terkoordinasi dan implementasi Negara Kesejahteraan yang sudah mapan.
2010Yasinta Sonia AriestiPeran dan Strategi Komite Aksi Jaminan Sosial dalam Perumusan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tahun 2010-2011Penelitian ini membahas tentang peran dan strategi dari Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) sebagai kelompok penekan yang berasal dari masyarakat sipil dalam proses perumusan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) pada Tahun 2010-2011. Dengan metode penelitian kualitatif, penelitian ini berusaha menggambarkan peran dan strategi Komite Aksi Jaminan Sosial untuk mempengaruhi proses pembuatan RUU BPJS. Hasil Analisis memperlihatkan bahwa KAJS yang berperan sebagai pendukung Jaminan Sosial di Indonesia, berhasil mempengaruhi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan tiga strategi KAJS yaitu “Konsep, Lobi, Aksi”. Studi ini berkesimpulan bahwa dengan tiga strategi, KAJS, sebuah kelompok masyarakat dapat masuk menjadi bagian dari perumusan sebuah kebijakan di DPR dan mempengaruhinya dengan bekerja sama dengan anggota DPR.
2011Abdi Adirahim HafidzProses Formulasi Program Prioritas Penataan Jalur Margonda dalam RPJMD Tahun 2011Program penataan jalur Margonda termasuk dalam program prioritas di RPJMD Kota Depok tahun 2011-2016. Formulasi dari program prioritas penataan jalur Margonda dimulai dari visi misi Walikota saat kampanye sebagai suatu janji politik terhadap rakyatnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 dengan penataan jalur Margonda sebagai program prioritas didalamnya. Teori kebijakan publik, sistem kebijakan dan formulasi kebijakan serta penggunaan metode kualitatif akan menjadi pisau analisis untuk menjelaskan bagaimana formulasi dari program prioritas penataan jalur Margonda dalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang RPJMD.
2011Adlina Marga Ummu AimanImplikasi Konflik Antar Elit Lokal di Surabaya Terhadap Pelaksanaan Penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak di Surabaya Tahun 2014Skripsi ini membahas mengenai implikasi konflik antar elit lokal di Surabaya terhadap pelaksanaan penutupan lokalisasi Dolly-Jarak tahun 2014. Penelitian ini mengaplikasikan konsep divided government dan unified and consensual elites sebagai kerangka analisis. Pencalonan Tri Rismaharini sebagai calon Walikota yang diusung PDIP pada Pilkada tahun 2010 telah menjadi sumber konflik internal antar elit PDIP Surabaya. Konflik tersebut mengakibatkan munculnya berbagai hambatan yang dihadapi Walikota selama masa pemerintahannya. Penelitian dilakukan melalui metode studi kasus dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi literatur, observasi, dan wawancara secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Walikota sempat mengalami kesulitan dalam menutup lokalisasi Dolly-Jarak tahun 2014. Namun, penutupan dapat tetap terlaksana karena Walikota dapat memperoleh dukungan di tingkat elit dengan cara melakukan konsolidasi dan konsensus antar elit. Dapat disimpulkan bahwa implikasi konflik antar elit lokal di Surabaya terhadap penutupan lokalisasi Dolly-Jarak dapat tercermin dalam dua kategori perdebatan yang timbul antar elit tersebut. Pertama, perdebatan terkait cara dan waktu pelaksanaan penutupan lokalisasi Dolly-Jarak. Kedua, perdebatan terkait kebijakan pasca penutupan, yakni nominal bantuan dana stimulant, upaya rehabilitasi, dan pembangunan di eks-lokalisasi Dolly-Jarak.
2011Adrian Jazmi PiragoStrategi Politik Gay and Lesbian Activist Alliance (GLAA) Dalam Penetapan Amendment Act 2009 Tentang Pernikahan Sesama Jenis di District of Columbia, Amerika SerikatTugas Karya Akhir ini membahas strategi politik yang dilakukan oleh kelompok kepentingan Gay and Lesbian Activist Alliance (GLAA) dalam penetapan The Religious Freedom and Civil Marriage Equality Amendment Act 2009 tentang pernikahan sesama jenis di District of Columbia, Amerika Serikat pada tahun 2009. Strategi politik yang digunakan adalah upaya dukungan dan aktivitas politik GLAA. Studi ini menggunakkan teori kelompok kepentingan terutama tentang lobi dan advokasi, melalui kampanye informasi, lobi langsung kepada pejabat publik dan koalisi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi politik GLAA dalam melakukan lobi dan advokasi berhasil dalam penetapan RUU 18-482 atau The Religious Freedom and Civil Marriage Equality Amendment Act 2009 untuk menjadi peraturan hukum di District of Columbia
2011Ainani IfrahKebijakan Politik Kesehatan Reproduksi
Era Susilo Bambang Yudhoyono: Studi Kasus Angka Kematian Ibu
Di Indonesia
Skripsi ini menjelaskan mengenai perjalanan kebijakan politik kesehatan reproduksi pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Penjelasan tentang kesehatan reproduksi, difokuskan pada kasus tingginya Angka Kematian Ibu di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI dan bekerjasama dengan Badan Kependudukan dan Perencanaan Keluarga Berencana (BKKBN), mencanangkan gerakan nasional Kehamilan yang Aman sebagai bagian dari program Safe Motherhood yang digagas oleh WHO. Keduanya bertujuan untuk melindungi hak reproduksi dan hak asasi manusia dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan mengurangi resiko kematian selama masa kehamilan dan persalinan. Selanjutnya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mengadaptasi program WHO tersebut melalui Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Dalam menganalisis skripsi ini, penulis akan melihat tahapan implementasi dari kebijakan tersebut melalui P4K dengan menggunakan teori kebijakan yang
dikemukakan oleh Frank Fischer dan Gerald J. Miller. Berdasarkan analisis tersebut, ditemukan hambatan berupa faktor langsung seperti akibat pendarahan dan eklamasi, serta faktor tidak langsung seperti adanya keterbatasan unit kesehatan dan tenaga ahli kesehatan, kurangnya akses informasi mengenai pentingnya melindung kesehatan ibu terutama pada masa kehamilan, persalinan dan nifas, dan faktor budaya. Faktor –faktor inilah yang menjadi penghambat penurunan AKI di Indonesia.
2011Aldrin Rocky SampelilingMemposisikan Kelompok Asia-Amerika dalam Perdebatan
Tindakan Afirmatif (Fisher v. University of Texas at Austin
(2008-2013))
Tulisan ini berusaha untuk memposisikan kelompok Asia-Amerika dalam perdebatan tindakan afirmatif di perguruan tinggi. Adanya stereotipe Model Minority telah menyebabkan kompleksitas posisi kelompok ini dalam perdebatan tersebut. Analisis penulis dengan menggunakan Teori Ras Kritis terhadap perdebatan tindakan afirmatif dalam kasus hukum Fisher v. University of Texas at Austin mengindikasikan adanya stereotipe Model Minority terhadap kelompok Asia-Amerika. Hal itu terkandung dalam argumen-argumen yang dikemukakan oleh dua diskursus dominan (Kiri dan Kanan) dalam perdebatan tersebut. Adanya stereotipe Model Minority berimplikasi
pada semakin terpinggirkannya kepentingan-kepentingan beberapa kelompok etnik di dalam tubuh kelompok Asia-Amerika yang pada dasarnya masih membutuhkan bantuan tindakan afirmatif berbasis ras
2011Algadri Muhammad Partisipasi Publik dan Kebijakan Perlindungan Buruh Migran:
Studi Perbandingan Partisipasi Publik dalam Mendorong
Lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Tahun
2002 dan 2012
Skripsi ini membahas mengenai perbandingan partisipasi publik dalam proses pembuatan peraturan daerah Kabupaten Cianjur tentang perlindungan TKI tahun 2002 dan 2012. Untuk menjelaskan hal tersebut, penelitian ini menggunakan konsep partisipasi publik dan teori gerakan sosial sebagai kerangka analisis. Penelitian ini dilakukan melalui metode studi perbandingan dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa organisasi, sumber daya serta strategi dan taktik yang dimiliki oleh gerakan sosial pada tahun 2012 lebih baik dibandingan dengan tahun 2002. Gerakan sosial ini menjadi faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi publik dalam mendorong lahirnya peraturan daerah tentang perlindungan TKI Kabupaten Cianjur daripada tahun 2002. Merujuk pada konsep partisipasi publik, partisipasi publik pada tahun 2012 berada pada tahap placation
sedangkan pada tahun 2002 hanya berada pada tahap konsultasi. Perbedaan tingkat partisipasi publik ini memengaruhi substansi peraturan daerah tentang perlindungan TKI pada tahun 2002 dan 2012. Pada tahun 2012, terdapat beberapa poin tuntutan dari publik yang diakomodasi dalam peraturan daerah tahun 2012 yang sebelumnya tidak ada dalam peraturan daerah tahun 2002.
2011Alpiadi PrawiraningratPeran Singapore Tourism Board (STB) dalam Implementasi Kebijakan BOOST (Building On Opportunities To Strengthen Tourism) untuk Mengatasi Dampak Krisis Finansial Global terhadap Sektor Pariwisata Tahun 2008-2011Skripsi ini membahas tentang peran Singapore Tourism Board (STB) dalam mengimplementasikan kebijakan BOOST (Building On Opportunities To Strengthen Tourism) untuk mengatasi dampak Krisis Finansial Global terhadap Pariwisata tahun 2008-2011. Untuk menjelaskan hal tersebut, digunakan teori implementasi kebijakan publik yang diungkapkan Merille S. Grindle. Metode penelitian adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa keberhasilan STB mengimplementasikan kebijakan BOOST,
dipengaruhi oleh dukungan dalam konteks implementasi seperti kekuasaan atau kewenangan pemerintah dan strategi yang digunakan, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, serta kepatuhan dan daya tanggap stakeholder kebijakan.
2011Alwiya ShahbanuAnalisis Peran Occupy Wall Street
sebagai Hegemoni Tandingan terhadap Hegemoni Kelas Penguasa Amerika Serikat tahun 2011-2014
Skripsi ini membahas mengenai peranan Occupy Wall Street sebagai hegemoni tandingan terhadap hegemoni kelas penguasa di Amerika Serikat tahun 2011-2014. Kasus ini dianalisis menggunakan teori Gramsci yaitu perjuangan politik hegemoni tandingan. Munculnya hegemoni tandingan terhadap hegemoni neoliberalisme yaitu dikarenakan adanya krisis organik hegemoni. Hegemoni tandingan dalam bentuk OWS dilakukan melalui dua bentuk perjuangan politik, yaitu perang manuver dan perang posisi. Penelitian ini menemukan bahwa OWS berhasil mengorganisir kesadaran masyarakat dan membentuk ruang hegemoni melalui dua bentuk perjuangan politik, utamanya dengan penanaman nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam ideologi kelas penguasa hegemoni AS.
2011Amri MushlihPeran Aktor Politik Sebagai Penyebab Gagalnya Transisi
Demokrasi Mesir Tahun 2011-2013
Studi ini membahas tentang bagaimana peran aktor-aktor politik Mesir pada masa transisi dapat menyebabkan kegagalan transisi demokrasi. Aktor-aktor tersebut diantaranya : 1) Militer, dalam hal ini SCAF (Supreme Council of Armed Forces) yang mengambil alih kekuasaan sementara pada masa transisi, 2) Kelompok Islam yang didalamnya termasuk Ikhwanul Muslimin dan kelompok Salafi, 3) Elit rejim lama (status quo) yang merupakan elit sisa rejim Mubarak baik yang masih berada dalam struktur politik maupun yang telah tersingkir, dan 4) Kelompok Sekuler yang merupakan para elit dan aktivis masyarakat sipil yang muncul sejak revolusi anti-Mubarak. Interaksi aktor-aktor ini dianalisis dengan kerangka konsep transisi demokrasi dan teori elit dalam transisi yang dikemukakan oleh Higley dan Burton. Dari analisis tersebut, studi ini menemukan bahwa terjadi kegagalan elite settlement antara aktor-aktor politik Mesir akibat perbedaan ideologi dan gagalnya pengelolaan koalisi antara kelompok Islam dan kelompok Sekuler. Selain itu, studi ini juga menemukan bahwa tidak terjadinya elite convergence dimana para aktor
memiliki komitmen yang rendah terhadap demokrasi sebagai satu-satunya aturan main. Kedua hal tersebut menyebabkan instabilitas politik yang berujung pada kudeta militer yang menandai gagalnya transisi demokrasi Mesir.
2011Andi Andra MadusilaFaktor-faktor Penyebab Penurunan Kursi Parlemen Cambodian People’s Party Pada Pemilihan Umum Nasional Kamboja Tahun 2013Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor penyebab penurunan kursi parlemen Cambodian People’s Party pada Pemilihan Umum Nasional Kamboja Tahun 2013. Skripsi ini menggunakan teori Personalisasi Politik yang dan teori Pilihan Rasional. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor penyebab penurunan kursi parlemen Cambodian People’s Party pada Pemilihan Umum Nasional Kamboja Tahun 2013 adalah persoalan kepemimpinan Hun Sen dan kinerja pemerintahan, menguatnya gerakan pro-demokrasi, perubahan kekuatan politik kelompok oposisi, dan tekanan internasional. Kesimpulan yang
didapat adalah otoritarianisme yang ada di Kamboja tidak akan dapat bertahan lama karena meningkatnya gerakan pro-demokrasi di Kamboja.
2011Antonius SaragintanPolitik Pork Barrel di Indonesia: Kasus Distribusi Alokasi Hibah dan Bantuan Sosial Menjelang Pemilukada di Provinsi
Banten Tahun 2011
Program-program pemerintah yang bersifat populis memiliki peluang untuk digunakan petahana sebagai bentuk strategi menaikkan elektabilitas atau mempertahankan suara. Hal itu terjadi dalam alokasi hibah dan bantuan sosial di Provinsi Banten. Melalui metode kualitatif dan jenis penelitian eksplanatif, penelitian ini menggambarkan kecenderungan digunakannya alokasi hibah dan bansos sebagai strategi politik yang bersifat pork barrel dengan menargetkan wilayah-wilayah yang menjadi basis suaranya serta kelompok bidang keagamaan. Hal ini juga dipengaruhi oleh peraturan yang belum secara jelas mengatur alokasi tersebut.
2011Ariella CindyKekerasan Komunal dan Politik di India: Studi Kasus Dampak Politik Perseteruan terhadap Kekerasan pada Muslim di Ahmadabad, India Tahun 1985-2014Skripsi ini menjelaskan mengenai politik komunal yang terjadi di India, khususnya di Kota Ahmadabad. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana dampak politik perseteruan terhadap kekerasan yang dialami oleh masyarakat Muslim di Ahmadabad. Skripsi ini merupakan penelitian eksplanatif dengan menggunakan metode kualitatif. Penulisan skripsi ini menggunakan teori politik perseteruan serta konsep kekerasan langsung dan struktural. Hasil penelitian ini adalah politik perseteruan komunal yang terjadi mengakibatkan terbentuknya identitas politik masyarakat Hindu yang kemudian diarahkan menjadi kerusuhan komunal selama tahun 1985-2002. Politik perseteruan ini berdampak pada masyarakat Muslim yang menjadi korban atas kekerasan komunal, baik kekerasan langsung (fisik) pada saat kerusuhan terjadi maupun pasca kerusuhan terjadi (2002-2014) dalam bentuk kekerasan struktural. Sedangkan kelompok Nasionalis Hindu yang memobilisasi kekerasan ini mendapatkan keuntungan politik dimana sayap politik mereka, Bharatiya Janata Party (BJP), berhasil membangun basis massa mereka dan secara perlahan mampu menguasai suara mayoritas di parlemen lokal. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara kekerasan komunal dengan kompetisi politik di India.
2011AtikahPengaruh Kebijakan One Tambon One Product (OTOP) dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Lokal Pasca Krisis Finansial Asia 1997: Studi Kasus Provinsi Chiang Mai, Thailand (2002-2006)Penelitian ini meneliti tentang kebijakan One Tambon One Product (OTOP) dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Thailand yang berfokus di Provinsi Chiang Mai. Metode yang digunakan pada penelitian ini melalui metode kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara dan pengumpulan data. Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal di Chiang Mai dengan dengan adanya Local Economic Development dan pengembangan endogen (endogenous development). Penerapan kebijakan OTOP di Thailand kemungkinan besar berkontribusi dalam mengatasi permasalahan ekonomi seperti pengangguran dan kemiskinan di Thailand setelah 1997 Krisis Asia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan OTOP di bawah perintah Thaksin Shinawatra secara efektif meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal dengan adanya endogenous development di provinsi Chiang Mai.
2011Aulia ArdiyantiPertentangan Antara Kelompok Pro-Pemilihan Dan Pro-Penetapan Gubernur Dalam Proses Formulasi RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2010 – 2012
Skripsi ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif, dan berfokus pada pertentangan yang terjadi antara kelompok pro-pemilihan dan pro-penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam proses formulasi RUU Keistimewaan DIY tahun 2010-2012. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana pertentangan antara kedua kelompok tersebut di DPR RI, dan kepentingan apa saja yang ada di dalamnya. Akan digunakan teori tahapan pembuatan kebijakan sebagai bingkai penelitian, agar penelitian ini terstruktur dan terfokus pada tahap formulasi kebijakan. Sementara, objek pengamatan dan analisis adalah proses yang ada di dalam tahapan itu sendiri. Selain bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pertentangan kedua kelompok dalam formulasi RUU Keistimewaan DIY, penelitian ini juga bertujuan menyampaikan temuan kepada pembaca yaitu adanya kepentingan lain dalam isu pengangkatan Gubernur DIY di samping kepentingan utama yaitu pembentukan suatu UU khusus yang dapat mengatur keistimewaan Yogyakarta.
2011Ayu RizkiyaniPeningkatan Partisipasi Pemilih Perempuan Melalui
Program Systematic Voters Education and
Electoral Participation (SVEEP) di India Tahun
2009-2014
Skripsi ini membahas peran dari program Systematic Voters Education and Electoral Participation (SVEEP) dalam peningkatan partisipasi pemilih perempuan di India periode tahun 2009-2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik serta konsep pemberdayaan perempuan. Program SVEEP yang dibentuk dan diaplikasikan pada tahun 2009, baik di tingkat lokal maupun nasional berkontribusi dalam peningkatan partisipasi pemilih perempuan yang selama ini terhalang oleh hambatan kultural dan struktural. Temuan dari penelitian ini adalah program SVEEP yang dikeluarkan oleh Election Commission of India serta pendidikan politik yang yang dilakukan melalui Anganwadi Workers (AWW) menjadikan perempuan semakin berdaya dan memiliki kontrol atas suaranya.
2011Bening Karilla KinasihStrategi United Kingdom Youth Parliament (UKYP) Mendukung
Kebijakan Concessionary Travel Scheme For Young People di Inggris Tahun
2011-2014
Skripsi ini membahas peran yang dilakukan oleh United Kingdom Youth Parliament (UKYP) sebagai organisasi penduduk usia muda Inggris yang
beranggotakan penduduk usia 11-18 tahun dan merupakan bagian dari civil society dalam mempengaruhi kebijakan transportasi bus umum, periode 2011-2014. Kebijakan national concessionary travel yang diberlakukan oleh pemerintah Inggris hanya mencakup kebutuhan penduduk usia tua dan penyandang difabel. Tingkat penggunaan bus yang tinggi, menjadikan UKYP dan penduduk usia muda merasa bahwa mereka memiliki hak untuk merasakan kebijakan tersebut. Strategi yang digunakan oleh UKYP bersifat multidimensi, dimana UKYP mencoba untuk mempengaruhi pemerintah melalui berbagai bentuk kegiatan. Seperti melakukan propaganda melalui media sosial, bekerja sama dengan organisasi penduduk usia muda lainnya ataupun melakukan lobby pemerintah dan stakeholder. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
analitis yang dalam penyajiannya akan menggunakan studi pustaka yang relevan dengan kasus yang diangkat. Hasil penelitian menunjukan bahwa UKYP memberikan dampak positif terhadap peningkatan kebijakan concessionary travel scheme for young people sejak tahun 2012-2014.
2011Bido YuddistiroUpaya-Upaya Kelompok Kerja Koalisi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas di Indonesia dalam Proses Pengajuan Penggantian Undang-
Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat (Tahun 2013-2015)
Pengajuan penggantian UU No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dilakukan oleh Kelompok Kerja Koalisi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas (Pokja) atas dasar tidak relevannya lagi dengan amanah Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD). Konsep kelompok kepentingan dan metode kualitatif digunakan sebagai pisau analisis untuk mendeskripsikan upayaupaya Pokja. Hasil penelitian ini menunjukan upaya-upaya tersebut antara lain, melakukan pertemuan dengan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) di Indonesia, para ahli, dan organisasi lain; mencari keterkaitan pelaksana dan pembuat kebijakan dalam penggantian UU tersebut; menginformasikan tujuan
mereka melalui media; mengajukan draft RUU serta melobi eksekutif dan legislatif.
2011Christian Haposan SiahaanIndependensi Bank Indonesia dalam Pembuatan Peraturan Bank Indonesia (No.17/3/PBI/2015) Mengenai
Kewajiban Penggunaan Mata Uang Rupiah di Dalam Negeri
Skripsi ini membahas mengenai Independensi Bank Indonesia yang membuat peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Mata Uang pada Tahun 2011. Pada Undang-Undang Mata Uang Tahun 2011, dijelaskan bahwa masyarakat wajib untuk menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi. Sejak Undang-Undang ini dibuat, masih banyak pihak yang transaksi menggunakan valuta asing. Bank Sentral sebagai pihak yang mengelola transaksi dan sistem pembayaran harus membuat peraturan pelaksanaan Undang-Undang Mata Uang. Indonesia merupakan negara demokrasi, yang memiliki Bank Sentral yang bersifat independen. Sebagai bank sentral yang bersifat independen, Bank Indonesia
berhak untuk merumuskan peraturan secara independen tanpa intervensi dari berbagai pihak. Independensi Bank Indonesia memiliki tujuan agar Bank Indonesia dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien, terhindar dari berbagai macam kepentingan yang dapat mengganggu proses pengambilan keputusan oleh Bank Indonesia. Dalam merumuskan Peraturan Bank Indonesia mengenai kewajiban penggunaan mata uang, Bank Indonesia melibatkan pihak yang kemudian mempengaruhi hasil dari kebijakan ini. Teori Public Choice membantu penulis untuk menganalisis independensi Bank Indonesia untuk membuat sebuah kebijakan dalam negara demokrasi, terkait dengan adanya
pengaruh dari pihak berkepentingan. Hasil dari pengaruh ini adalah dibuatnya peraturan yang secara khusus mewadahi pihak-pihak ini
2011Daya Cipta SNeoliberalisasi Pendidikan Tinggi dan Perubahan Peran Tenaga Pengajar: Studi Kasus Kebijakan Tenaga Pengajar
di Universitas Indonesia Tahun 2000 – 2014
Penelitian ini mengambil Universitas Indonesia sebagai lingkup studi kasus di periode tahun 2000 – 2014. Privatisasi pendidikan tinggi yang menjadi konsensus global pada dekade 1990an, diterapkan di Indonesia mulai tahun 1999 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1999 yang mengatur perubahan bentuk institusi pendidikan tinggi dari perguruan tinggi negeri menjadi BHMN (privat). Telah banyak penelitian yang mengangkat perubahan institusi pendidikan tinggi dari publik ke privat, dari isu aksesibilitas mahasiswa, perubahan institusi universitas itu sendiri hingga perubahan relasi kerja di universitas. Penelitian ini akan menjelaskan keterkaitan perubahan relasi kerja di universitas ketika
kebijakan privatisasi diterapkan dengan perubahan peran tenaga pengajar. Peran tenaga pengajar sebagai intelektual pada konteks privatisasi pendidikan tinggi terdegradasi menjadi sekadar rutinitas mengajar.
2011Delia WildiantiAnalisis Keberhasilan Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) dalam Penolakan Eksplorasi Tambang Emas di Bima, Nusa
Tenggara Barat Tahun 2010-2012
Skripsi ini membahas mengenai strategi keberhasilan gerakan Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) dalam penolakan eksplorasi tambang emas di Bima, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini mengaplikasikan teori contentious politics sebagai sebuah kerangka analisis. Secara spesifik, analisis strategi gerakan FRAT dilakukan dengan mengeskplorasi struktur mobilisasi atau mobilisasi sumber daya, struktur peluang politik, dan proses pembingkaian. Penelitian dilakukan melalui metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, studi pustaka, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa keberhasilan Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) dipengaruhi oleh kuatnya
struktur mobilisasi dan mobilisasi sumber daya. Namun, tetap dipengaruhi oleh adanya struktur peluang politik dan proses pembingkaian isu sehingga melahirkan rangkaian tindakan dalam perseteruan (repertoires of contention). Dapat disimpulkan bahwa tiga faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain sebagai cara untuk mencapai keberhasilan gerakan FRAT. Secara praktis, keberhasilan gerakan dapat dilihat dengan dicabutnya izin tambang PT Sumber Mineral Nusantara (PT SMN) di Kabupaten Bima tersebut sesuai dengan tujuan awal gerakan FRAT.
2011Deni Duwi NefokoPenciptaan Ruang Kapital Melalui Penetapan Desa Wisata dan Industri Wisata Buatan di Kota Batu Tahun 2007-2014.Skripsi ini membahas tentang penciptaan ruang kapital yang diwujudkan melalui penetapan Desa Wisata dan industri wisata di Kota Batu tahun 2007-2014. Penelitian ini mengoperasionalisasi teori penciptaan ruang kapital dan akumulasi melalui perampasan oleh David Harvey sebagai kerangka analisis. Penelitian ini dilakukan melalui metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, studi pustaka, dan wawancara mendalam. Hasil temuan penelitian menunjukan bahwa penciptaan ruang kapital didahului dengan adanya prakondisi berupa penetapan Desa Wisata. Penetapan Desa Wisata membuka peluang untuk masuknya kapital melalui pengadaan akomodasi dan infrastruktur. Skripsi ini menyimpulkan bahwa penciptaan ruang kapital di Kota Batu berdampak pada perampasan sumber daya. Kebutuhan akan lahan dan sumber daya air untuk memenuhi akomodasi infrastruktur disisi lain, berdampak pada perampasan sumber daya milik bersama seperti tanah kas desa (land grab) dan sumber mata air (water grab) untuk dijadikan infrastruktur pendukung pariwisata yang dikuasai secara penuh oleh segelintir pihak. Hal tersebut bertentangan dengan konsep politik distributif bahwa alokasi dan distribusi sumber daya mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam meraih, mengendalikan, dan mempertahankan sumber daya dengan melibatkan diri pada prosesnya.
2011Dicky Dwi AnantaOligarki dan Perampasan Tanah: Studi Kasus pada Perampasan Tanah di Desa Margamulya, Wanakerta dan Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten
Karawang, Jawa Barat, 2014.
Penelitian ini membahas tentang operasionalisasi dari perampasan tanah yang terjadi di tingkat lokal pada era pasca Orde Baru. Dengan metode penelitian kualitatif dan mengambil studi kasus di Karawang, penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana politik oligarki menjadi operasionalisasi dari terjadinya perampasan tanah di tingkat lokal. Temuan penelitian ini, menunjukan jejaring kekuasaan oligarki yang terbentuk dan beroperasi sejak Orde Baru masih menjadi kekuatan sosial yang dominan dalam proses perampasan tanah di Karawang. Hal tersebut juga diikuti dengan cara kerja yang predatoris dengan menggunakan kekuasaan negara untuk akumulasi kekayaan individu, relasi
patronase diantara para elit ekonomi dan politik, penggunaan politik uang, pengerahan organisasi kekerasan non-negara, dan dimungkinkan oleh lemahnya kekuatan sosial di luar jejaring kekuasaan oligarki tersebut. Keseluruhan praktek politik yang oligarkis itu dijalankan untuk mendapatkan sumber daya material, termasuk dalam kasus perampasan tanah. Studi ini berkesimpulan bahwa jejaring kekuasaan oligarki menjadi bentuk dan cara kerja dari politik lokal di Indonesia. Politik oligarki itulah yang menjadi bentuk operasionalisasi dari perampasan tanah di Karawang.
2011Dimas Prasetyo WibowoGerakan Sosial di Bali (Studi Kasus Gerakan Bali Tolak Reklamasi Menolak Reklamasi Teluk Benoa Tahun 2012-2014)Skripsi ini membahas mengenai gerakan Bali Tolak Reklamasi menolak upaya reklamasi kawasan perairan Teluk Benoa. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana pengaruh strktur kesempatan politik terhadap framing gerakan Bali Tolak Reklamasi? Penelitian ini berlandaskan kerangka konsep gerakan sosial dan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa munculnya gerakan Bali Tolak Reklamasi disebabkan oleh kemampuan untuk mengkonversi struktur kesempatan politik, melalui framing yang dilakukan terhadap isu lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, serta adat dan budaya, sebagai sumber daya mobilisasi dan pengorganisasian gerakan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa struktur kesempatan politik mempengaruhi framing yang dilakukan gerakan Bali Tolak Reklamasi
2011Dinuk Ayu WanditaPeran Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) dalam Mendorong Advokasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah
Tangga (RUU PPRT) Tahun 2004-2014
Skripsi ini membahas mengenai peran Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) dalam mendorong advokasi Rancangan Undang- Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Penelitian ini mengaplikasikan Teori Aktivisme Politik sebagai kerangka analisis. Secara spesifik, analisis peran JALA PRT dilakukan dengan mengeksplorasi aktivisme politik yang dilakukan melalui rangkaian tindakan Mixed Action Strategies. Penelitian dilakukan melalui metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data, yaitu observasi, studi pustaka, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa aktivisme politik yang dilakukan oleh JALA PRT untuk mendorong advokasi RUU PPRT, dilakukan dengan menghubungi pejabat pemerintahan atau lobi, menggelar demonstrasi massa, aksi protes, serta berkoordinasi dengan media dan membentuk jaringan daring. Kesimpulan penelitian ini adalah aktivisme politik yang dilakukan oleh JALA PRT belum berhasil mencapai tujuan politiknya untuk mewujudkan perlindungan PRT melalui RUU PPRT.
2011Elisabet AgustinRelasi Bisnis dan Politik di Kamboja: Studi Pola Hubungan Oknha dan Perdana Menteri Hun Sen dalam Kasus Perampasan Tanah Tahun 2003–2012TKA ini membahas tentang relasi bisnis dan politik antara Oknha dan Perdana Menteri Hun Sen dalam kasus perampasan lahan tahun 2003-2012 melalui kebijakan reformasi lahan di Kamboja. Maka untuk memaparkannya, digunakan konsep neo-patrimonialisme. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan teknik penelitian studi literatur. Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan reformasi lahan digunakan sebagai alat untuk membangun pola hubungan antara Oknha dan Hun Sen. Pola hubungan tersebut dalam bentuk patron-klien yang mengarah pada sistem neo-patrimonialisme. Adanya pola hubungan neo-patrimonialisme dalam kebijakan reformasi lahan tersebut mengakibatkan kasus-kasus perampasan lahan yang terjadi di Kamboja.
2011Elizabeth BramanarastiRepresentasi Politik dan Distribusi Bantuan Pasca-Bencana di Filipina
Studi Kasus: Tindakan Responsi Rep. Ferdinand Martin G. Romualdez Pasca-Bencana Taifun Haiyan di Kota Tacloban (2013-2015)
Skripsi ini membahas tindakan ketanggapan anggota dewan perwakilan rakyat (congressman) yang mewakili Kota Tacloban (Distrik 1 Provinsi Leyte) pada pasca-bencana Taifun Haiyan (2013-2015). Dengan menggunakan Teori Representasi Politik dari Hanna Pitkin yang menjelaskan tentang empat pola representasi yaitu representasi formal, representasi deskriptif, representasi simbolik, dan representasi substantif serta Konsep Politik Distributif, skripsi ini mengidentifikasi implikasi pola representasi terhadap tindakan ketanggapan Martin Romualdez kepada konstituennya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan strategi studi kasus. Temuan skripsi ini adalah tindakan ketanggapan Martin Romualdez ini meliputi (1) pelayanan terhadap konstituen, (2) responsifitas kebijakan dan (3) alokasi bantuan bencana alam. Skripsi ini menegaskan bahwa pola representasi politik Martin Romualdez berimplikasi terhadap tindakan ketanggapan dirinya dan menghasilkan penguatan fungsi representasi pada kasus pasca-bencana Taifun Haiyan.
2011Erfa CanisthyaKawasan Lindung dan Livelihood (Kelangsungan Hidup Masyarakat): Implikasi Kebijakan Perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak terhadap Masyarakat SekitarPenelitian ini berusaha melihat implikasi kebijakan perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak sebagai bentuk upaya konservasi terhadap kelangsungan hidup masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini berfokus mengeksplorasi akses masyarakat dan kelangsungan hidup masyarakat. Terkait data kelangsungan hidup masyarakat, metode survei dilakukan untuk melengkapi deskripsi kepemilikan aset dan aktivitas masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat mekanisme akses melalui kesepakatan
antara masyarakat dan pihak taman nasional dengan dibantu organisasi non pemerintah untuk pemanfaatan wilayah yang termasuk ke dalam kawasan, tetapi mekanisme akses tersebut belum cukup memberdayakan kelangsungan hidup masyarakat. Rekomendasi dari penelitian ini adalah adanya implementasi yang efektif dari kebijakan sistem zonasi dan model kolaborasi supaya dapat memberikan kepastian akses masyarakat dan meningkatkan kelangsungan hidup masyarakat.
2011Evana FebrianiKebijakan Politik Perlindungan Anak Studi Kasus: Proses Pembuatan
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Kota Layak Anak Di Kota Depok.
Skripsi ini membahas mengenai proses formulasi kebijakan Perda Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Kota Layak Anak di Kota Depok. Isu perlindungan anak menarik untuk dibahas sebab isu anak masih sering dianggap sebagai isu domestik. Kota Layak Anak merupakan salah satu program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memasukan isu anak ke dalam agenda kebijakan politik lokal. Adanya Kota Layak Anak ini disebabkan Perlindungan kepada anak di tingkat lokal seringkali tidak mendapatkan prioritas pemerintah lokal. Melalui metode penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika politik serta hambatan dalam proses pembuatan Perda. Analisis menggunakan representasi perempuan dalam kebijakan publik memperlihatkan bahwa isu anak di Kota Depok lebih banyak diakomodasi oleh kelompok perempuan anggota DPRD Kota Depok.
2011Febri Angelia SaramitaOligarki Lokal Keraton Yogyakarta pada Era Reformasi:
Studi Kasus pada Tambang Pasir Besi di Kulon Progo
(2005-2014)
Tugas Karya Akhir ini mendeskripsikan bagaimana wujud oligarki lokal Keraton Yogyakarta pada era Reformasi dengan mengambil studi kasus pada tambang pasir besi di Kulon Progo. Penelitian kualitatif ini menggunakan dari kurun waktu 2005 hingga 2014. Temuan lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat oligarki di Indonesia pada era Reformasi yang bersifat lokal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wujud oligarki Keraton tersebut dapat dilihat dengan jelas melalui kasus tambang pasir besi yang ada di Kulon Progo. Penjelasan oligarki Keraton dalam tulisan ini berfokus pada siapa yang disebut sebagai oligark, ancaman yang dihadapi oleh oligark serta politik pertahanan kekayaan yang dilakukan oleh oligark untuk mempertahankan sumber daya materialnya. Melalui penelitian ini dapat terlihat bahwa oligarki bukan hanya terbentuk melalui hubungan bisnis melainkan juga dapat terbentuk berdasarkan hubungan kekeluargaan. Di sisi lain, masyarakat yang tidak memiliki harta tidak selamanya menjadi ancaman bagi oligark karena adanya kekuatan kultural yang mampu mengendalikannya.
2011Gemilang Ramadhan SantosoAnalisis Kebijakan Politik Luar Negeri Pada Era Presiden Rafsanjani (1989-1997) dan Khatami (1997-2005)Skripsi ini membahas mengenai perbandingan kebijakan politik luar negeri pada era presiden Rafsanjani (1989-1997) dan Khatami (1997-2005).
Penelitian ini mengoperasionalisasi teori F.S Northedge mengenai kebijakan politik luar negeri dan kepentingan nasional. Penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif, dengan jenis deskriptif analitis dan studi kepustakaan untuk teknik pengambilan data. Hasil temuan penelitian menunjukan bahwa ada perbedaan kebijakan politik luar negeri antara Rafsanjani dan Khatami pada aspek kepentingan politik, ekonomi, serta ideologi. Dimana dalam aspek politik, kebijakan Rafsanjani fokus pada negara kawasan, bersifat ekonomi, dan kelompok konservatif yang kuat di parlemen. Sedangkan kebijakan Khatami yang lebih terbuka terhadap semua negara, bersifat politis, serta kelompok reformis yang menguasai parlemen. Dalam aspek ekonomi, Rafsanjani menerapkan kebijakan berbasis pasar dan kerjasama ekonomi ke negara-negara
kawasan. Sedangkan Khatami menerapkan kebijakan terarah terbatas dan kerjasama ekonomi pada banyak negara. Sementara aspek kepentingan ideologi, Rafsanjani berusaha mengurangi pengaruh ideologi. Sedangkan Khatami, mengemas ideologi revolusioner Iran menjadi berbeda.
2011Iis SetiyawatiKebijakan Pembangunan Perumahan di Kota Tangerang Selatan: Studi Kasus Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (2013-2014).

Skripsi ini membahas politik perkotaan dengan melihat kebijakan pembangunan perumahan di Kota Tangerang Selatan. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 mengatur tata ruang perumahan dan kawasan permukiman serta menekan pertumbuhan perumahan yang tidak layak huni. Skripsi ini menggunakan teori growth machine untuk menganalisis relasi kuasa antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan aktor bisnis perumahan. Hasil temuan skripsi ini adalah pertumbuhan perumahan di Kota Tangerang Selatan merupakan dampak dari adanya pro growth coalition aktor bisnis perumahan dan pemerintah kota. Hal ini terjadi sejak jaman Orde Baru dan berkaitan dengan pertumbuhan penduduk Kota Tangerang Selatan sebagai kota metropolitan penyangga ibukota negara.
2011Izzan FathurrahmanDampak Pelibatan Militer dalam Proses Rekonstruksi dan Rekonsiliasi Terhadap Hubungan Sipil – Militer di Provinsi Utara Sri Lanka Pasca Konflik Antara Pemerintah Sri Lanka dan Liberation Tigers of Tamil
Eelam
Skripsi ini menganalisis hubungan sipil - militer terkait peran militer dalam proses rekonstruksi dan rekonsiliasi di Provinsi Utara Sri Lanka pasca
konflik antara pemerintah Sri Lanka dan LTTE. Untuk menjelaskan hal tersebut, skripsi ini menggunakan teori hubungan sipil - militer berdasarkan sintesa pemikiran Alfred Stepan, Samuel E. Finer, Michael C. Desch, dan Louis W. Goodman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menerapkan teknik studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan sipil - militer dengan akomodasi sipil yang tidak seimbang di Provinsi Utara Sri Lanka dan merugikan masyarakat Tamil di Provinsi Utara.
2011Jati SherawidiantiPolitik Kebijakan Publik di Amerika Serikat: Pengaruh Tokoh-Tokoh New Christian Right Dalam Memperjuangkan Pengesahan Kebijakan Pelarangan
Praktik Aborsi oleh George W. Bush Tahun 2003.
Pada tahun 1973, Amerika Serikat (AS) mengesahkan kebijakan praktik aborsi. Hal ini ditentang oleh sebagian masyarakat AS yang tidak menyetujui adanya praktik aborsi, sehingga masyarakat AS menjadi terpolarisasi menjadi dua, yaitu kelompok pendukung aborsi atau American Ways dan kelompok penentang aborsi atau New Christian Right (NCR). Penelitian ini mengambil pengesahan praktik aborsi oleh George W. Bush pada tahun 2003 sebagai lingkup penelitian. Sejak pengesahan kebijakan aborsi tahun 1973, tokoh-tokoh NCR berusaha menentang dan memperjuangkan menuntut pemerintah agar membatalkan atau mencabut kebijakan tersebut. Tokoh-tokoh NCR berpendapat bahwa praktik aborsi merupakan tindakan dosa dan dapat mengakibat pada kematian. Namun, dalam memperjuangkan pelarangan praktik aborsi tokoh-tokoh NCR memiliki dua kepentingan, yaitu kepentingan ideologi dan kepentingan bisnis. Dalam kepentingan ideologi, tokoh-tokoh NCR memandang aborsi sebagai tindakan berdosa dan dilarangkan oleh agama sehingga pandangan tersebut dinilai konservatif oleh sebagian kalangan masyarakat yang mendukung aborsi. Sedangkan dalam kepentingan bisnis, Tokoh-tokoh NCR melihat bahwa adanya peluang memperkaya kekayaannya melalui pengalihan dana dari anggaran pemerintah untuk aborsi yang tidak terpakai ketika pengesahan pelarangan praktik aborsi. Oleh sebab itu, tokoh-tokoh NCR berusaha mempengaruhi pemerintah untuk mengeluarkan dan mengesahkan pelarangan praktik aborsi.
2011Jehian GintingKebijakan Austerity Angela Merkel Mengatasi Krisis Ekonomi Euro Zone tahun 2010-2013Tulisan ini berusaha untuk menjelaskan mengenai krisis Yunani dan Eurozone serta dampaknya terhadap ekonomi Jerman. Kebijakan austerity yang diterapkan di Jerman untuk mengatasi dampak krisis telah berhasil membawa ekonomi Jerman melewatinya dengan pertumbuhan ekonomi yang positif dan mengalahkan negaranegara Uni Eropa lainnya. Konsep austerity itu juga yang diterapkan oleh Angela Merkel melalui Uni Eropa sebagai syarat dalam memberikan bailout kepada Yunani dan negara-negara Eurozone. Austerity dipandang sebagai cara untuk mengatasi krisis dengan melakukan disipilin anggaran dan melakukan reformasi ekonomi menuju pertumbuhan.
2011Julio Elia SiregarKebijakan Closing the Gap Partai Buruh Pada Masa Pemerintahan Kevin Rudd (2008-2010) Di Northern Territory AustraliaFokus utama dari karya tulis ini adalah kebijakan Closing the Gap Partai Buruh sebagai bentuk penguatan eksistensi suku Aborigin di Australia. Dampak diskriminasi yang diterima oleh suku Aborigin sejak dulu menyebabkan kesenjangan hidup suku Aborigin, khususnya di Northern Territory. Isu terkait kesetaraan hidup suku Aborigin merupakan isu yang menjadi agenda nasional dan sangat penting dalam kehidupan
politik di Australia. Teori yang digunakan dalam karya tulis ini adalah teori kebijakan publik dari William Dunn yang mengatakan bahwa kebijakan publik disusun berdasarkan definisi masalah yang ditentukan oleh orang atau kelompok yang berada di sekitar pembuat kebijakan dan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pembuat kebijakan. Temuan yang didapat dalam penelitian ini bahwa implementasi kebijakan Closing the Gap Partai Buruh berperan dalam memperkecil kesenjangan hidup yang dialami suku Aborigin terutama pada masa pemerintahan Kevin Rudd (2008-2010) di Northern Territory
2011Kania PrathitaDampak Peningkatan Anggaran Militer Tiongkok terhadap Asertifitas
Tiongkok dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan Tahun 2002-2012
Skripsi ini membahas mengenai dampak dari meningkatnya anggaran militer Tiongkok pada tahun 2002 hingga 2012 terhadap sikap asertif Tiongkok dalam konflik Laut Tiongkok Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplanatif. Eskalasi konflik Laut Tiongkok Selatan yang belum dapat diselesaikan dengan cara diplomasi, menimbulkan dilema keamanan bagi Tiongkok. Pada periode tersebut, anggaran militer Tiongkok meningkat secara signifikan yang digunakan untuk meningkatkan kapabilitas militernya baik secara struktural maupun persenjataan. Dalam perkembangannya, Tiongkok menjadi sebuah negara yang memiliki kekuatan militer terbesar di Asia. Hal tersebut berdampak pada sikap Tiongkok yang menunjukkan keasertifitasan dalam mempertahankan wilayah yang di klaimnya di Laut Tiongkok Selatan.
2011Lenida AyumiIntervensi Pemerintah dan Kemandirian Industri Pertahanan, Studi Kasus : Pengaruh Hambatan Perdagangan terhadap PT. Pindad.Dengan struktur pasar monopsoni, industri pertahanan memiliki karakter yang berbeda dengan industri lain. Karakteristik tersebut membuat pemerintah sering melakukan intervensi terhadap aktivitas industri pertahanan. Secara umum penelitian ini berusaha melihat hubungan intervensi pemerintah dengan kemandirian industri pertahanan di Indonesia. Melalui metode kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif, penelitian ini melihat bagaimana program revitalisasi industri pertahanan mempunyai pengaruh terhadap kemandirian PT. Pindad. Melalui analisis dengan menggunakan teori proteksionisme yang diturunkan melalui bentuk hambatan perdagangan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi mempunyai dampak langsung kepada PT. Pindad. Intervensi yang bersifat parsial menyebabkan ketidaklarasan intervensi dengan kemandirian industri pertahanan.
2011Loviandi Agung S. BandoroStrategi Geopolitik Australia terhadap Papua Nugini dan Nauru
Untuk Mendukung Implementasi Kebijakan Operation Sovereign Border Tahun 2013
Tugas Karya Akhir ini membahas pemanfaatan situasi ketergantungan yang diciptakan oleh Australia sebagai strategi geopolitiknya terhadap Papua Nugini (PNG) dan Nauru terkait implementasi kebijakan Operation Sovereign Border (OSB) pada tahun 2013. Strategi geopolitik tersebut dapat dilihat dari aktivitas Australia yang menanamkan pengaruh dan menciptakan ketergantungan pada PNG dan Nauru. Untuk menjelaskan operasional strategi tersebut digunakan teori ketergantungan. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana bantuan luar negeri Australia terhadap PNG dan Nauru telah menciptakan ketergantungan yang membuat kedua negara tersebut bersikap kooperatif dalam implementasi kebijakan OSB.
2011Lusi AmbarwatiKebijakan Pemerintah Australia Dalam Agenda Nasional
Kebijakan Anti Rokok: Studi Kasus Kebijakan Tobacco Plain
Packaging Act 2011 Di Australia Pada Tahun 2010-2013
Skripsi ini menjelaskan bagaimana proses perumusan kebijakan serta dinamika politik dalam pembuatan kebijakan Tobacco Plain Packaging Act 2011. Kebijakan tersebut merupakan rangkaian akhir dari keseluruhan agenda nasional dalam kebijakan anti rokok di Australia. Dengan menggunakan konsep ideologi politik, sistem parlementer Australia serta teori kebijakan publik oleh William Dunn, penulis menemukan bahwa keberhasilan proses perumusan kebijakan Tobacco Plain Packaging Act 2011 di parlemen dipengaruhi oleh faktor kekuatan politik dari partai penguasa serta komitmen dari pemerintah Australia sendiri yang ingin mewujudkan negara yang sejahtera melalui status kesehatan masyarakat yang tinggi.
2011Luthfi NurachmaFaktor-Faktor yang Mendasari Keputusan Pemerintah Indonesia untuk Mengimplementasikan Kebijakan Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI Sektor Domestik ke Arab Saudi Tahun 2015Skripsi ini membahas membahas mengenai kebijakan penghentian dan pelarangan penempatan penempatan TKI sektor domestik ke Arab Saudi pada tahun 2015. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori pengambilan keputusan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari keputusan Pemerintah Indonesia dalam pengimplementasian kebijakan penghentian dan pelarangan penempatan penempatan TKI sektor domestik ke Arab Saudi. Dari penelitian ini diketahui bahwa setidaknya terdapat faktor internal dan eksternal yang menjadi faktor yang mendasari keputusan pemerintah tersebut. Faktor internalnya adalah peran lembaga non-pemerintah yang fokus di studi TKI. Sedangkan faktor eksternalnya terdiri dari eksklusivitas undang-undang ketenagakerjaan Arab Saudi terhadap pekerja domestik, sistem kafala yang berlaku di Arab Saudi, dan perjanjian bilateral yang belum dapat diimplementasikan oleh kedua negara.
2011Maharani MeganandaKegagalan Kebijakan The Road Home dalam Mengatasi Tunawisma Anak Muda Australia pada Masa Pemerintahan Kevin RuddTugas Karya Akhir ini membahas faktor-faktor kegagalan kebijakan The Road Home dalam mengatasi tunawisma anak muda di Australia pada masa pemerintahan Kevin Rudd. Tugas Karya Akhir ini adalah jenis penelitian kualitatif. Dengan menggunakan teori kebijakan publik yang dikonstruksikan oleh James E. Anderson untuk menganalisa proses kebijakan The Road Home, penulis menegaskan bahwa kegagalan kebijakan The Road Home dalam mengatasi tunawisma anak muda di Australia pada masa pemerintahan Kevin Rudd dipengaruhi oleh dua faktor; (1) kesalahan mendefinisikan permasalahan tunawisma; dan (2) dua sumber permasalahan tunawisma anak muda, yaitu kekerasan domestik dan keretakan hubungan dalam keluarga tidak menjadi prioritas utama dalam kebijakan ini.
2011Muhammad Abdul Aziz Al-FaruqiPengaruh Perubahan Wilayah Daerah Pemilihan Terhadap Perolehan Kursi Partai Politik: Studi Kasus Partai Keadilan
Sejahtera, Partai Golongan Karya dan Partai Amanat Nasional di Kota Depok Pada Pemilu 2014
Skripsi ini meneliti tentang pengaruh perubahan wilayah daerah pemilihan terhadap perolehan kursi partai politik di Kota Depok, dengan studi kasus perolehan kursi pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Amanat Nasional (PAN), pada Pemilu 2014. Penelitian yang menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh perubahan wilayah daerah pemilihan terhadap perolehan kursi partai politik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perolehan kursi partai politik tidak hanya dipengaruhi oleh besaran daerah pemilihan, melainkan juga dipengaruhi oleh sebaran suara masing-masing partai politik (basis massa). Selain itu, hasil penghitungan menunjukkan hasil Pemilu 2014 di Kota Depok dapat dikatakan disproporsional, serta komposisi wilayah daerah pemilihan yang diputuskan KPU pusat dan model penghitungan suara dengan dua tahap dan habis di daerah pemilihan ternyata merugikan partai politik seperti PKS dan Golkar.
2011Muhammad Emirrio HerwantoKebijakan Terhadap Umat Muslim di Prancis Pada Masa Pemerintahan Nicolas Sarkozy (2007-2012) Studi Kasus: Pelarangan
Pemakaian Burqa
Tugas Karya Akhir membahas tentang kebijakan yang dikeluarkan Nicolas Sarkozy saat menjabat menjadi Presiden Prancis, yakni kebijakan terkait umat Muslim yaitu kebijakan pelarangan pemakaian burqa. Penelitian ini membahas mengenai latar belakang dikeluarkannya kebijakan pelarangan pemakaian burqa. Hal yang khususnya akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah alasan dari Sarkozy. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori pilihan rasional. Teori tersebut akan digunakan untuk menganalisis rasional politik dari Nicolas Sarkozy. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Nicolas Sarkozy mengeluarkan kebijakan pelarangan pemakaian burqa dikarenakan motif rasionalnya.
2011Muhamad Latif Nur KhafidzKonflik Perubahan Penggunaan Lahan dalam Politik Perkotaan di Kota Depok: Studi Kasus Konflik antara Sekolah Master Melawan Koalisi Pemerintah Kota Depok dan PT Andyka Investa dalam Revitalisasi Terminal Depok Tahun 2013-2015.Skripsi ini menjelaskan bagaimana konflik perubahan penggunaan lahan yang terjadi antara Sekolah Master dengan koalisi Pemerintah Kota Depok dan PT Andyka Investa. Adanya perubahan penggunaan lahan yang yang ditempati Sekolah Master dari fungsi penunjang pendidikan untuk menunjang kepentingan ekonomi menjadi penyebab munculnya konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan konflik tersebut. Penelitian ini menggunakan teori growth machine untuk menganalisa konflik yang terjadi antara Sekolah Master dengan koalisi Pemerintah Kota Depok dan PT Andyka Investa. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan kepentingan antara Sekolah Master dengan koalisi Pemeintah Kota Depok dan PT Andyka Investa dalam penggunaan lahan Terminal Depok.
2011Muhammad Putra SyahOtonomi Negara dalam Pengelolaan Minyak Blok Cepu Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2005Skripsi ini membahas mengenai otonomi negara dalam pengelolaan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas di Blok Cepu pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2005. Setelah beberapa tahun kebuntuan negosiasi, pada tahun 2005 ExxonMobil diberi bagian yang cukup besar dalam Operasi Bersama (45%) dengan Pertamina EP Cepu dan empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perpanjangan kontrak hingga 2035 (30 tahun). Penelitian ini berpendapat bahwa otonomi relatif negara berkontribusi pada pembuatan keputusan untuk mereformasi kontrak kendati posisinya sebagai kapitalis pinggiran dalam pembagian kerja internasional. Studi kasus ini memperkuat kembali teori Poulantzas mengenai otonomi relatif dan teori Alavi mengenai kapitalisme pinggiran di negara paska kolonial.
2011Muhammad Tirto Prima PutraReproduksi Kepatuhan melalui Repressive State Apparatus dan
Ideological State Apparatus: Perkembangan dari era Orde Baru ke
era Reformasi
Penelitian ini membahas tentang reproduksi kepatuhan dari Orde Baru hingga era Reformasi. Reproduksi kepatuhan dibutuhkan untuk keberlanjutan kegiatan perekonomian dan mempertahankan relasi eksploitatif. Negara menggunakan aparatus represif negara dan aparatus ideologis negara untuk melindungi perekonomian kapitalis. Rezim Orde Baru memulai reproduksi kepatuhan didasari ideologi pembangunan yang mendukung perekonomian kapitalis. Penelitian ini menemukan adanya upaya reproduksi kepatuhan oleh aparat negara. Pada periode
Presiden Joko Widodo, negara menguatkan reproduksi kepatuhan dengan hadirnya program bela negara dan dengan alasan mempertahankan konstruksi sejarah G30S PKI
2011Muhammad Mirza ZenPeran ALIVE (All Life in Viable Environment) dalam Mempengaruhi Amandemen Kebijakan Act on Welfare and Management of Animals pada Tahun 2012 di JepangSkripsi ini menjelaskan bagaimana peran dari ALIVE selaku elemen nonpemerintah memberikan pengaruhnya terhadap proses amandemen kebijakan The Act on Welfare and Management of Animals pada tahun 2012 di Jepang. Melalui tulisan ini, penulis berusaha menjelaskan bagaimana pihak yang berada di luar pemerintah dapat berperan dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui konsepsi Civil Society. Adapun pengaruh yang dapat diberikan oleh ALIVE adalah bagaimana mereka dapat memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat serta memobilisasi opini. Berdasarkan hasil penelitian penulis, peran edukasi dilakukan oleh ALIVE dalam proses amandemen kebijakan tahun 2012 dan berujung pada sebuah petisi yang disampaikan kepada pihak pemerintah. Petisi ini pada akhirnya mendorong berbagai politisi untuk
menjalankan proses amandemen sebaik mungkin. Selain itu, ALIVE juga berperan sebagai salah satu anggota tetap dari komite yang merancang amandemen kebijakan pada tahun 2012 sehingga dalam tahap formulasi kebijakan ALIVE juga berperan. Melalui berbagai peran tersebut, pada akhirnya amandemen berhasil dilakukan pada tahun 2012 dan kesejahteraan hewan di Jepang semakin membaik.
2011Nindia Ageng Kusuma PutriPeran Negara dan Representasi Masyarakat Adat Dalam Konflik di
Kawasan Industri Ekstraktif (Studi Perbandingan Kasus PTFI
Indonesia dan Pascua Lama Chili)
Pada skripsi ini penulis mencoba menjelaskan dan membandingkan mengenai praktik politik yang terjadi di kawasan industri ekstraktif pada bidang tambang emas dan tembaga. Khususnya yang memiliki dampak langsung terhadap hak masyarakat adat di sekitar wilayah operasi mereka. Penelitian ini berfokus kepada peran negara dalam pemenuhan hak masyarakat di samping dengan faktor keuntungan ekonomi yang di dapatkan dari perusahaan ekstraktif. Representasi dari masyarakat adat muncul akibat dari minimalnya peran negara dan mereka
merasa bahwa terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan asing di wilayahnya. Studi kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah proyek PTFI di Indonesia periode 1996-1998 dan proyek Pascua Lama di Chili periode 2006- 2013. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikonstruksikan oleh Saward dan Montanaro mengenai pola representasi nonelektoral yang terdiri dari representasi klaim dan representasi self-appointed penunjukan diri sendiri untuk menjelaskan dan membandingkan representasi masyarakat adat pada studi kasus di Indonesia dan Chili. Teori konflik untuk menjelaskan penyebab hadirnya konflik dalam proyek PTFI dan Pascua Lama Chili, yang memperlihatkan peran negara dan terbentuknya representasi politik masyarakat adat.
2011Nindya NatasasmitaAktivisme Politik Gerakan Anti-Nuklir di Jepang: Analisis Pengaruh Faktor Suddenly Imposed Grievances dan Faktor
Peran Gender Perempuan sebagai Ibu Terhadap Kemunculan Aktivisme Politik Women From Fukushima
Against Nukes (WFFAN) Tahun 2011-2014
Kemunculan aktivisme politik di masyarakat umumnya dipengaruhi oleh faktor modernisasi masyarakat, struktur negara, agensi mobilisasi, sumber daya, serta motivasi individu. Namun dalam konteks aktivisme politik gerakan anti-nuklir di Jepang, faktor-faktor tersebut justru tidak memiliki peranan yang dominan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini justru ingin melihat pengaruh dari faktor suddenly imposed grievances dan faktor peran gender perempuan sebagai ibu dalam mempengaruhi kemunculan dari aktivisme politik Women from Fukushima Against Nukes (WFFAN) pasca-peristiwa kecelakaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi. Hasil temuan dari
penelitian ini menunjukan bahwa faktor suddenly imposed grievances dan peran gender perempuan sebagai ibu memang memiliki peranan yang dominan dalam mempengaruhi kemunculan dari aktivisme politik WFFAN di Jepang.
2011Piebo Dimas PerdanaKoalisi dalam Sistem Presidensial Multipartai: Studi Kasus Proses Pembahasan Kebijakan Kenaikan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) Tahun
Anggaran 2012 pada Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Skripsi ini membahas upaya presiden dalam menggunakan koalisi pendukung eksekutif sebagai alternatif untuk menghindarkan kebuntuan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam pembahasan sebuah kebijakan. Melalui metode kualitatif dan tipe penelitian eksplanatif, penelitian ini mengangkat studi kasus upaya Presiden SBY menggunakan koalisi partai pendukung eksekutif untuk meloloskan kebijakan kenaikan harga jual BBM bersubsidi dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012 di DPR. Berdasarkan analisis dengan menggunakan teori presidensialisme multipartai dan konsep presiden koalisional, hasil penelitian memperlihatkan bahwa Presiden SBY dapat menggunakan koalisi pendukung eksekutif untuk meloloskan dengan memanfaatkan “kotak alat eksekutif” sebagai insentif untuk menarik dukungan dari partai-partai dalam koalisi. Penelitian ini juga menunjukkan pemanfaatan “kotak alat eksekutif” oleh Presiden SBY tidak menjamin dukungan dari partai-partai dalam koalisi. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antar partai dalam koalisi yang berbeda dengan kepentingan Presiden SBY. Perbedaan tersebut diatasi oleh Presiden SBY dengan melakukan kompromi terhadap partai-partai dalam koalisi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan “kotak alat eksekutif” sebagai perangkat untuk membentuk dan mengelola koalisi perlu didukung oleh faktor lain seperti sikap presiden dan pejabat partai koalisi yang cenderung kompromi dalam pembahasan kebijakan.
2011Prabudandy Ari YudhantoDampak Pergeseran Paradigma Keynesianism Ke Monetarism Terhadap Reformasi Kebijakan National Health Service Pada Masa Pemerintahan Margaret ThatcherSkripsi ini membahas mengenai dampak pergeseran paradigma yang terjadi pada tahun 1976 terhadap dilakukannya reformasi National Health Service (NHS) oleh pemerintahan Inggris periode pemerintahan Margaret Thatcher. Proses pergeseran paradigma merupakan sebuah proses yang kompleks dan saling berkaitan satu sama lainnya. Jeffrey Legro menjelaskan bahwa dalam perubahan ide, terdapat dua fase yaitu fase collapse dan consolidation, dimana terlibat di dalamnya perdebatan antar aktor politik, kondisi sosial ekonomi yang terjadi, dan ekspektasi masyarakat atas hasil kebijakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat dampak signifikan dari adanya perubahan ide terhadap penerapan kebijakan ekonomi dan kesehatan di Inggris. Pemenuhan ekspektasi masyarakat Inggris yang telah menolak keabsahan ide keynesianism, berusaha dipenuhi oleh pemerintahan Margaret Thatcher dengan landasan ide monetarism, termasuk dalam menerapkan mekanisme internal market NHS tahun 1990.
2011Pradhana Abhimantra HendardiPengaruh Komunikasi Politik Terhadap Emosi Dan Proses Cerna Informasi Pemilih (Studi Kasus: Kemenangan Barack Obama pada Pemilu Presiden AS Tahun 2008)Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai pengaruh komunikasi politik Barack Obama dalam pidato-pidato kampanyenya pada Pemilu AS 2008 terhadap emosi dan proses cerna informasi pada pemilih. Emosi hope adalah keadaan emosi positif yang mempengaruhi bagaimana pemilih melakukan proses cerna informasi secara heuristikal yang kemudian amat menguntungkan Obama dalam meraih suara guna memenangkan pemilu. Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif dengan teknik studi literatur guna mendeskripsikan secara komprehensif bagaimana Obama melalui komunikasi politiknya berhasil menanamkan emosi hope pada pemilih. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pidato-pidato Obama sesuai dengan teori Snyder (2000) mengenai emosi hope.
2011Pratama HendriyatnoStrategi Politik Kelompok Kepentingan Marijuana Policy Project Menuju Pengesahan Amandemen 64 Colorado Tentang Legalisasi Tanaman Ganja di Negara Bagian Colorado, Amerika Serikat Tahun 2012Tugas Karya Akhir ini membahas proses menuju keberhasilan atas disahkannya Amandemen 64 Colorado tentang legalisasi tanaman ganja untuk keperluan rekreasional di negara bagian Colorado, Amerika Serikat pada tahun 2012. Keberhasilan atas disahkannya Amandemen 64 Colorado ini tidak terlepas dari strategi politik dari organisasi Marijuana Policy Project (MPP) selaku kelompok kepentingan yang menjadi organisasi utama dibalik upaya legalisasi. Strategi politik tersebut dapat dilihat dari aktivitas MPP dalam merancang programprogram
legalisasi. Untuk menjelaskan operasional strategi tersebut, digunakan Konsep Kelompok Kepentingan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh MPP terbukti efektif dan tepat sasaran, sehingga Amandemen 64 Colorado berhasil disahkan menjadi peraturan resmi di negara bagian Colorado pada tahun 2012.
2011Priha Lechsa EffendyPeran dan Kepentingan Tim Visi Indonesia 2033 dalam Mendorong Usulan Pemindahan Ibukota tahun 2010-2013.Usulan pemindahan ibukota Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan periode kepemimpinan Presiden. Pada masa kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) ‘jilid ke-2’ usulan pemindahan ibukota kembali muncul. Tim Visi Indonesia 2033 muncul sebagai salah satu kelompok yang mengusulkan pemindahan ibukota ke Kalimantan. Kelompok yang terdiri dari empat orang akademisi yaitu Andrinof A. Chaniago, Ahmad Erani Yustika, Jehansyah Siregar dan Tata Mustaya hadir untuk memberikan paradigma baru dalam pembangunan di
Indonesia terutama, dalam hal menciptakan pemerataan pembangunan. Pemindahan ibukota bagi Tim Visi Indonesia 2033 dianggap dapat menjadi daya tarik pemerataan pembangunan di Indonesia dengan menciptakan episentrum-episentrum baru di Kalimantan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dengan informan, dan ditunjang dengan berbagai dokumen terkait. Skripsi ini menggunakan konsep kelompok penekan, lobi, dan kepentingan sebagai pisau analisis. Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa Tim Visi Indonesia 2033 melakukan peran antara lain: publikasi, melobi Pemerintah, melobi legislatif, dan melakukan komunikasi dengan kelompok lain. Peran tersebut dilakukan untuk mencapai kepentingan Tim Visi Indonesia 2033 yaitu merealisasikan usulan pemindahan ibukota dan pembangunan episentrum, menjaga eksistensi dan meningkatkan daya tawar Tim Visi Indonesia 2033 sebagai kelompok penekan, dan tanggung jawab akademisi.
2011Putri Elok SekariniDampak Kebijakan Das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz (The General Equal Treatment Act) dalam Mengurangi Tindakan Diskriminatif terhadap
Entitas Turki di Jerman tahun 2006-2015
Penelitian ini menjelaskan bagaimana diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat Jerman terhadap entitas Turki di Jerman, serta dampak adanya kebijakan Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz dalam mengurangi tindakan diskriminasi tersebut. Adanya keterbatasan kemampuan (lack of capability) yang dimiliki entitas Turki menyebabkan munculnya tindakan diskriminasi (capability deprivation) yang dilakukan terhadap mereka. Diskriminasi yang dilakukan berupa ketidaksetaraan akses dan kesempatan yang diberikan dalam aspek-aspek kehidupan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat eksplanatif analitis. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori keadilan oleh
Amartya Sen dan hasil penelitian ini menemukan bahwa dampak kebijakan Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz belum berhasil mengurangi diskriminasi terhadap entitas Turki di Jerman.
2011R. Handaru PratamaSumber Daya Kelompok Kepentingan American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) dan Pengaruhnya terhadap Kapabilitas AIPAC dalam melobi Pemerintah Amerika Serikat, Studi Kasus: Kebijakan Syria Accountability and Lebanese Sovereignty Restoration Act (SALSRA) tahun 2003Tugas Karya Akhir ini membahas tentang pengaruh sumber daya yang dimiliki oleh kelompok kepentingan American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) terhadap kapabilitasnya untuk melobi pemerintah Amerika Serikat (AS). Khususnya dalam mewujudkan kebijakan luar negeri yang pro terhadap Israel, salah satunya kebijakan Syria Accountability and Lebanese Sovereignty Restoration Act (SALSRA) tahun 2003. Sumber daya kelompok kepentingan AIPAC tersebut meliputi sumber daya finansial, sumber daya anggota dan lobbyist. Untuk menjelaskan hal tersebut, penelitian ini menggunakan konsep kelompok kepentingan dan lobi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sumber daya anggota dan sumber daya finansial yang dimiliki AIPAC lebih dominan dalam menentukan kapabilitas AIPAC dalam melobi pemerintah AS untuk menghasilkan kebijakan SALSRA tahun 2003.
2011RA Mustika HanryantoPerubahan Hasil Referendum mengenai Inisiatif Kebijakan Pembatasan Kuota Imigran di Swiss tahun 2014Skripsi ini membahas mengenai bagaimana perubahan hasil referendum tentang kebijakan pembatasan kuota imigran di Swiss pada tahun 2014. Referendum tersebut terdiri dari referendum imigrasi yang diinisiasi oleh Partai Rakyat Swiss (SVP) pada bulan Februari dan referendum Ecopop yang diinisiasi oleh Ecopop pada bulan November. Melalui model penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan teori memilih sebagai pilihan rasional untuk menganalisis kasus tersebut. Perilaku pemilih berubah dari menerima inisiatif kebijakan pembatasan kuota imigran menjadi menolak dikarenakan berbagai faktor. Para pemilih dengan menggunakan rasionalitas mereka tidak lagi mengedepankan kepentingn individu melainkan kebaikan bersama dengan melihat dampak kerugian terhadap Negara Swiss apabila inisiatif kebijakan ini diterapkan yaitu dapat membatalkan perjanjian Bilateral I dengan Uni Eropa karena telah melanggar perjanjian kebebasan bergerak. Penyebab dari perubahan keputusan para pemilih juga dikarenakan pengaruh lingkungan eksternal seperti Uni Eropa (EU) dan lingkungan internal seperti kelompok oposisi, inisiator, serta faktor ekonomi masyarakat Swiss.
2011Raditya Budhi PutrantoKebijakan Migrasi Australia Terhadap Imigran dan Pencari Suaka (Studi Kasus: Formulasi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pacific Solution Periode 2001-2007)Australia menjadi salah satu negara tujuan favorit para imigran dan pencari suaka pada akhir dekade 1990-an. Hal ini tidak terlepas dari ikut sertanya Australia dalam penandatanganan Konvensi PBB 1951 tentang status pengungsi dan Protokol 1967. Namun semakin tidak terkendalinya jumlah imigran dan pencari suaka khususnya yang datang dengan perahu serta ditambah terjadinya insiden Tampa, menjadi titik balik bagi Pemerintah Australia untuk mengambil langkah-langkah luar biasa untuk membatasinya, termasuk disahkannya kebijakan Pacific Solution yang membatasi para imigran dan pencari suaka untuk langsung masuk ke daratan Australia. Tugas karya akhir ini melihat proses formulasi isu menjadi kebijakan dengan fokus konstruksi opini oleh Howard dan Koalisi terhadap masyarakat. Selain itu, peran signifikan media dalam pembentukan opini buruk terhadap imigran dan pencari suaka. Teori yang digunakan dalam tugas karya akhir ini adalah teori sekuritisasi dari Mely Caballero-Anthony dan Ralf Emmers dan teori kepentingan nasional. Proses formulasi yang dilakukan oleh Howard dan Koalisi ini dijelaskan dengan langkah–langkah dalam teori sekuritisasi, yakni motivasi sekuritisasi, speech act, penerimaan isu oleh masyarakat hingga disahkannya kebijakan ini.
2011Rayhan RahmanCivil Society di Myanmar: Peran Kelompok Biksu Buddha Myanmar sebagai Counterbalance Power di Masa Rejim Militer SLORC/SPDC Periode 1988-2011Skripsi ini menjelaskan keterkaitan relasi kelompok biksu dengan Rejim Militer SLORC/SPDC dan pengaruhnya terhadap peran kelompok biksu sebagai counterbalance power periode 1988-2011. Tujuan skripsi ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai relasi kelompok biksu dengan rejim militer SLORC/SPDC dan pengaruhnya terhadap peran yang dijalankan oleh kelompok biksu sebagai counterbalance power. Temuan skripsi ini pertama, relasi kelompok biksu dengan rejim militer mengarah kepada pelemahan kekuatan kelompok biksu yang dilakukan dengan strategi korporatisme negara, kooptasi, hegemoni ideologi, serta peraturan dan aksi represif dari rejim militer. Kedua, relasi kelompok biksu dan rejim militer mendorong biksu berperan sebagai counterbalance power. Ketiga, peran kelompok biksu sebagai counterbalance
power dijalankan dalam fungsi representasi, resistensi, dan watchdog.
2011Rey Aryo WibisanaPeran Kelompok Penekan (Animals Australia) Dalam Perumusan Kebijakan Ban on Live Export Tentang Pelarangan Ekspor Hewan Ternak ke Indonesia Pada Tahun 2011Tugas Karya Akhir ini membahas peran dari kelompok Animals Australia terkait dengan perumusan kebijakan Ban on Live Export tentang pelarangan ekspor hewan ternak ke Indonesia pada tahun 2011. Peran tersebut dapat dilihat dari aktivitas kelompok Animals Australia yaitu dengan kampanye dan lobi. Untuk menjelaskan peran dari kelompok Animals Australia dalam studi kasus ini, digunakan teori kelompok penekan terutama tentang upaya mereka dalam mempengaruhi pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kedua upaya dari kelompok Animals Australia berperan dalam perumusan kebijakan Ban on Live Export.
2011Reza Dwi PutraPeran Monsanto Company dalam gagalnya Proposisi 37 tentang Pelabelan Produk Pangan Transgenik di California 2012Tugas karya akhir ini membahas peran dari Monsanto Company terkiat kegagalan proposisi 37 tentang pelabelan produk pangan transgenik di California pada tahun 2012. Peranan tersebut dapat dilihat dari aktivitas Monsanto yaitu dengan membangun koalisi penentang, melakukan kampanye informasi, serta mendonorkan sejumlah dana untuk kegiatan kampanye tersebut. Untuk menjelaskan peranan Monsanto dalam studi kasus ini, digunakan teori kelompok kepentingan terutama tentang taktik lobi. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ketiga taktik lobi dari Monsanto berperan dalam gagalnya proposisi 37 untuk menjadi peraturan hukum di California.
2011Riza Imaduddin AbdaliSeleksi Kandidat Perempuan dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada
Pemilihan Umum 2014 (Studi Kasus: PPP, PKS, dan PDI Perjuangan)
Penelitian ini membahas mengenai seleksi kandidat perempuan dalam pencalonan anggota DPR RI pada Pemilu 2014 di PPP, PKS, dan PDI Perjuangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan instrumen wawancara mendalam, studi literatur, dan dokumen sebagai metode dalam pengumpulan data. Asumsi dari penelitian ini adalah PPP memiliki seleksi kandidat perempuan yang cenderung
berorientasi birokratik karena terjadi peningkatan keterwakilan politik perempuan di DPR RI pada Pemilu 2014, PKS memiliki seleksi kandidat perempuan yang berorientasi patronase karena terjadi penurunan keterwakilan politik perempuan di DPR RI pada Pemilu 2014, dan PDI Perjuangan memiliki seleksi kandidat perempuan yang cenderung berorientasi patronase karena terjadi stagnansi keterwakilan politik perempuan di DPR RI pada Pemilu 2014 dengan menggunakan kerangka Matland. Temuan pertama dari penelitian ini adalah seleksi kandidat perempuan dalam pencalonan anggota DPR RI di PPP pada Pemilu 2014 memiliki sistem yang berorientasi patronase. Temuan kedua dari
penelitian ini adalah seleksi kandidat perempuan dalam pencalonan anggota DPR RI di PKS pada Pemilu 2014 memiliki sistem yang cenderung berorientasi birokratik. Temuan ketiga adalah seleksi kandidat perempuan dalam pencalonan anggota DPR RI di PDI Perjuangan pada Pemilu 2014 memiliki sistem yang cenderung beorientasi patronase. Dalam penelitian ini, seleksi kandidat perempuan yang berorientase patronase dapat meningkatkan keterwakilan politik perempuan di arena politik formal, khususnya DPR RI.
2011Rona VersonitaUsaha Pengembangan Panas Bumi dan Hubungan Pusat – Daerah (Studi: Persepsi stakeholder terhadap Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2014 dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014)Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang pembebasan kawasan hutan untuk pengembangan panas bumi dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan dampak terhadap usaha pengembangan panas bumi di Indonesia yang memunculkan persepsi dari para pemangku kebijakan (Stakeholders). Fokus penelitian ini memaparkan bagaimana persepsi stakeholders terhadap kedua Undang – Undang tersebut. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan adalah dengan wawancara dan studi literatur. Kemudian berdasarkan teori stakeholders dan konsep suistainable development, masalah pengalihan fungsi lahan dan pengalihan kewenangan pemerintah pusat – daerah yang diatur dalam Undang – Undang tersebut dapat mempercepat pengembangan energi panas bumi di Indonesia.
2011Safiera Nadya UtamaStrategi Lobi Kelompok NetCoalition Terhadap Rancangan Legislasi Stop Online Piracy Act (SOPA) dan Preventing Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act (PIPA) di Amerika Serikat pada tahun 2011-2012Skripsi ini menjelaskan tentang strategi lobi yang dilakukan oleh kelompok NetCoalition sebagai upaya menggagalkan legislasi Stop Online Piracy Act (SOPA) dan Preventing Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act (PIPA)di Amerika Serikat pada tahun 2011-2012. Melalui studi ini penulis penulis menggunakan teori kelompok kepentingan menurut Janda, Berry dan Goldman untuk menganalisis empat macam strategi lobi yang digunakan NetCoalition yaitu lobi langsung, lobi secara grassroot, membangun koalisi, dan kampanye informasi serta dampak dari keempat strategi lobi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian penulis, kampanye informasi yang dilaksanakan NetCoalition merupakan strategi lobi yang memiliki dampak paling besar terhadap legislasi Stop Online Piracy Act (SOPA) dan Preventing Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act (PIPA) yang pada akhirnya tidak lolos menjadi undang-undang.
2011Santi Gusti HandonoKekerasan Perempuan di India: Peran Pemerintah dan Aktor Non Pemerintah dalam Penanggulangan Dowry dan Dowry DeathPeningkatan jumlah kasus Dowry dan Dowry Death di India yang semakin lama semakin bertambah membuat isu ini menjadi signifikan untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan teori kekerasan budaya dan teori pengaruh lingkungan tetangga dan kesulitan ekonomi terhadap kekerasan domestik sebagai pisau analisis. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Praktik Dowry dan Dowry Death merupakan bentuk dari sistem patriarki yang ada dalam masyarakat India. Fokus dari penelitian ini adalah melihat peranan pemerintah India dan aktor non pemerintah yaitu media dan LSM dalam menyelesaikan permasalahan Dowry dan Dowry Death. Meskipun dalam data belum terlihat penurunan jumlah kasus yang signifikan, setidaknya telah ada usaha penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan aktor non pemerintah dalam menghadapi permasalahan Dowry dan Dowry Death
2011Shanaz MakrufaKlaim Forum Betawi Rempug (FBR) sebagai representasi Kepentingan Etnis Betawi (2001 – 2015)Skripsi ini membahas mengenai Forum Betawi Rempug (FBR) sebagai sebuah organisasi yang mengklaim sebagai representasi etnis Betawi sejak awal berdirinya di tahun 2001 hingga 2015. Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana FBR membuat klaimnya dan kegiatan dalam
membuktikan klaim tersebut. Representasi yang diklaim FBR merupakan bentuk perwakilan yang merepresentasikan kelompok etnis Betawi tanpa melalui mekanisme pemilihan umum secara formal. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kesimpulan skripsi ini ialah
penjelasan dari aspek aspek yang mempengaruhi pembuatan klaim FBR serta pembuktian klaim tersebut. Klaim yang dibuat FBR dilegitimasi oleh anggotanya namun ditolak oleh etnis Betawi yang diklaim diwakili FBR.
2011Siti Desfira UtamiPeran Pemerintah Kim Young-sam (1993-1998) dan Kim Daejung (1998-2003) dalam Pembangunan Industri Budaya KoreaSkripsi ini membahas mengenai peran pemerintah Korea dalam mendorong pembangunan industri budaya seperti film, drama dan musik di Korea. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisa tentang peran pemerintah Kim Young-sam (1993-1998) dan Kim Dae-jung (1998-2003). Untuk menganalisa, penulis menggunakan teori governed interdependence dari Linda Weiss. Temuan penulis menunjukan bahwa kedua pemerintah berperan menyesuaikan hubungan koordinatif dengan sektor swasta (bisnis dan praktisi budaya) untuk mendorong pembangunan industri budaya termasuk film, drama dan musik. Berdasarkan bentuk-bentuk dalam teori governed interdependence, hubungan koordinatif pemerintah-swasta terjadi secara berkelanjutan dari periode pemerintah Kim Young-sam ke pemerintah Kim Dae-jung.
2011Stephanie Apsari SuhartoDampak Kebijakan Mandatory Sentencing Law dalam Sentencing Act 1995 di Northern Territory Australia Terhadap Masyarakat Aborigin Pada Tahun 1997 – 2001Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai kebijakan Mandatory Sentencing Law yang diberlakukan di Northern Territory, Australia dengan memberikan hukuman wajib atau hukuman minimal bagi pelaku tindak kejahatan properti dengan melihat dampaknya terhadap masyarakat Aborigin. Melalui model penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari sebuah kebijakan terhadap kelompok minoritas di Australia. Teori kebijakan publik oleh James E. Anderson digunakan untuk menjelaskan dampak kebijakan publik terhadap kelompok
minoritas.a Tahun 1997 – 2001
2011Teuku Harza MauludiKepentingan Partai Aceh dalam Penyusunan Qanun Lembaga
Wali Nanggroe di Aceh Tahun 2008-2013.
Skripsi ini membahas mengenai perjuangan Partai Aceh (PA) dalam penyusunan qanun lembaga wali nanggroe. Penyusunan qanun lembaga wali nanggroe yang tidak terlepas dari peran PA yang sangat dominan di Aceh, terutama di parlemen serta intervensi dari Pemerintah Pusat. Melalui metode penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi kepentingan PA dalam qanun lembaga wali nanggroe, terutama dari sudut pandang politik. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa kepentingan PA di dalam penyusunan qanun lembaga wali nanggroe adalah membentuk lembaga wali nanggroe yang kuat dan mengamankan kursi wali nanggroe.
2011Triana MitayaniStrategi Kampanye Campuran (Pra-Modern dan Modern) Pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012Penelitian ini membahas mengenai strategi kampanye campuran yang digunakan oleh Jokowi-Ahok pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012. Fokus penelitian ini yaitu menjelaskan bahwa kampanye yang dilakukan Jokowi-Ahok merupakan strategi kampanye campuran atau kampanye post-modern. Kampanye post-modern adalah campuran antara kampanye pra-modern dan kampanye modern. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dan dilengkapi dengan penelusuran data sekunder melalui buku, jurnal, artikel online dan sumber lainnya. Dari penelitian ini ditemukan bahwa dipilihnya strategi kampanye campuran pada pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jokowi-Ahok ditentukan oleh keterampilan kandidat, keterampilan tim kampanye, penggambaran media dan lanskap politik.
2011Ufairah Nur AzizahKegagalan Perencanaan Anggaran Program Penanganan Anak
Jalanan Dalam Upaya Mencapai Target Bandung Bebas Anak
Jalanan Tahun 2014 di Kota Bandung
Di tahun 2014 Walikota Bandung, Ridwan Kamil yang baru saja dilantik pada bulan September 2013, menyatakan bahwa ia ingin menjadikan Kota Bandung bebas pengemis, gelandangan, dan anak jalanan di tahun 2014. Anak jalan sendiri merupakan fokus dari penelitian ini. Oleh karena itu, skripsi ini membahas mengenai proses penyusunan anggaran program penanganan anak jalanan dalam upaya mewujudkan kota Bandung bebas anak jalanan di tahun 2014 di kota Bandung. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam sedangkan pengumpulan data sekunder melalui analisis dokumen. Konsep politik anggaran pun digunakan untuk dapat membantu memahami permasalahan. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bagaimana proses perencanaan anggaran untuk penanganan anak jalanan di kota Bandung tahun 2014 berlangsung dan mengakibatkan target kota Bandung untuk bebas anak jalanan di tahun 2014 tidak tercapai
2011Widya Nurul FauziahManajemen Konflik Internal Partai Persatuan Pembangunan Tahun 2014-2015Konflik internal PPP tahun 2014-2015 melibatkan Suryadharma Ali, ketua umum DPP PPP dengan pengurus PPP di pusat dan daerah. Konflik menghasilkan dua kubu yang bertentangan, kubu Suryadharma Ali dan kubu Romahurmuziy. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena konflik internal serta manajemen konflik internal PPP tahun 2014-2015. Penelitian menggunakan teori konflik politik Maurice Duverger. Dalam menjelaskan manajemen konflik, menggunakan konsep dari Howard Ross, Hugh Miall dan Ramsbottom. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah konflik dipicu kehadiran Suryadharma Ali di kampanye
Gerindra. Konflik disebabkan oleh perbedaan pandangan dan sikap kedua kubu yakni, Suryadharma Ali dan Romahurmuziy, lemahnya penegakan AD/ART partai, dan lemahnya manajemen konflik internal partai. Sedangkan upaya manajemen konflik ditempuh melalui 2 cara, yakni; organisasional melalui Mahkamah Partai dan kultural melalui K.H. Maimoen Zubair.
2011Wira Zia AkbaraThe People of Australia - Australia’s Multicultural Policy Masa Pemerintahan Perdana Menteri Julia Gillard : Studi
Implementasi Kebijakan Terhadap Kelompok Muslim di Australia pada Tahun 2010-2013
Tugas Karya Akhir (TKA) ini membahas tentang The People of Australia – Australia’s Multicultural Policy pada masa pemerintahan Perdana Menteri Australia, Julia Gillard tahun 2010-2013. Kebijakan tersebut diimplementasikan dan memberikan dampak terhadap kelompok-kelompok yang ada di dalam negeri termasuk diantaranya adalah kelompok Muslim yang menjadi sorotan karena jumlahnya yang sudah tidak lagi sedikit, tetapi mengalami dampak yang tidak biasa dalam lingkup lapisan masyarakat Australia. Hal tersebut terjadi karena adanya berbagai isu global/external issue yang berkembang di Australia mengenai kelompok Muslim. Untuk menjelaskan implementasi dan dampak kebijakan ini, penulis menggunakan teori multikulturalisme liberal. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan dan dokumen. Kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai harapan karena adanya external issues yang berkembang seperti terorisme, identitas, dan kewarganegaraan.
2011Yoshi DessianiKebijakan Perumahan Partai Buruh Autralia pada Masa Pemerintahan Kevin Rudd: Studi Kasus 'National Affordable Housing Agreement (2009)'Skripsi ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Partai Buruh Australia untuk memprakarsai kebijakan perumahan National Affordable Housing Agreement (NAHA) pada masa pemerintahan Kevin Rudd (2007-2010). Skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif. Dengan menggunakan teori yang dikonstruksikan oleh Katherine Dommett, penulis menegaskan bahwa tiga fator yang mempengatuhi keputusan Partai Buruh Australia untuk memprakarsai kebijakan NAHA adalah (1) ideologi sosial demokrasi Partai Buruh Australia sebagai prinsip dasar dalam proses pengambilan keputusan; (2) motivasi untuk mewujudkan negara kesejahteraan yang dilihat berdasarkan sisi historis karakteristik kebijakan Partai Buruh Australia; dan (3) tekanan kontekstual berupa permasalahan keterjangkauan perumahan di Australia.
2011Zahrohwati AdqiyahStrategi Gerakan Petani Melindungi Hutan Adat (Studi Kasus KSM Mitra Alam Munggaran Dalam Mewujudkan Peraturan Desa Tentang Perlindungan Hutan di Desa Mandalamekar, Tasikmalaya Tahun 2007)Penelitian ini membahas mengenai strategi gerakan petani dalam melindungi hutan adat, di Desa Mandalamekar. Gerakan petani sebagai gerakan perlawanan atas kerusakan wilayah hutan adat akibat penebangan liar. Penelitian ini mengaplikasikan teori kesempatan politik dan mobilisasi sumberdaya sebagai kerangka analisis. Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana strategi yang digunakan oleh KSM Mitra Alam Munggaran dalam mewujudkan peraturan desa. Penelitian dilakukan melalui metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, studi pustaka, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan dipengaruhi oleh faktor organisasi dan kepemimpinan dalam KSM Mitra Alam Munggaran. Secara praktis, keberhasilan KSM Mitra Alam Munggaran dapat dilihat dengan disahkannya Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2008 tentang perlindungan hutan.
2011Zainab MuthiahKebijakan Pertanahan Indonesia Era Reformasi:
Studi Kasus Hubungan Asian Development Bank dan Badan Pertanahan Nasional dalam Perancangan UU No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Penelitian ini membahas tentang relasi yang terbentuk di antara bisnis dan negara dalam perancangan undang-undang pengadaan tanah untuk pembangunan. Dengan metode kualitatif, penelitian ini berupaya menjelaskan adanya hubungan Badan Pertanahan Nasional dengan Asian Development Bank dan perusahaan konstruksi dalam proses perancangan undang-undang pengadaan tanah. Hasil temuan menunjukkan bahwa bentuk relasi antara negara dan bisnis tersebut ialah ketergantungan negara kepada struktur kapitalisme (ADB dan perusahaan konstruksi). Studi ini bersimpulan bahwa melalui business confidence yang diupayakan negara guna mencapai tatanan ekonomi-politik yang kondusif justru mengorbankan hak-hak rakyatnya sendiri.
2011ZulaenyProses Akumulasi Kapital dan Peminggiran Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Ritel Tradisional dan Pengguna Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek Studi Kasus: Penciptaan Ruang Bisnis di
Stasiun Kereta Jabodetabek Tahun 2012-2015
Skripsi ini membahas proses penciptaan ruang bisnis di stasiun kereta Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) tahun 2012-2015 melalui pengembangan sektor layanan jasa KRL, perparkiran stasiun, dan persewaan lahan untuk ritel usaha. Proses itu dijelaskan menggunakan pandangan David Harvey mengenai akumulasi kapital yang berjalan melalui reorganisasi ruang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat peningkatan penerimaan yang diperoleh PT KAI Commuter Jabodetabek (PT KCJ), PT Reska Multi Usaha, dan PT KAI Daerah Operasi (Daop) 1. Namun disisi lain, terjadi keterbatasan akses pada sebagian pengguna KRL melalui kebijakan e-ticketing dan peningkatan tarif parkir stasiun. Keterbatasan akses juga terjadi pada pelaku usaha ritel tradisional melalui kebijakan peningkatan tarif sewa lahan untuk ritel usaha di stasiun. Skripsi ini menyimpulkan bahwa proses pengembangan sektor layanan jasa KRL, perparkiran stasiun, dan persewaan lahan untuk ritel usaha tidak semata-mata bertujuan untuk memperluas akses setiap lapisan masyarakat untuk dapat memanfaatkan KRL sebagai moda transportasi publik. Proses pengembangan 3 sektor itu lebih mengarah kepada motif akumulasi kapital.
2012Adinda Hayyu NuraniAnalisis Kelangsungan Hidup Masyarakat (Livelihood) Pasca Pembangunan Waduk Jatigede di Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2016Penelitian ini berusaha melihat pasca pembangunan Waduk Jatigede sebagai pembangunan negara yang memberi dampak terhadap kelangsungan hidup masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Penelitian ini menggunakan teori Sustainable Livelihoods dari Robert Chambers dan Gordon Conway untuk menganalisis kelangsungan hidup masyarakat sekitar Kecamatan Darmaraja. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini berfokus melihat kepemilikan aset masyarakat dan dampak yang ditimbulkan pasca penggenangan air waduk. Teknik pengumpulan data terkait kelangsungan hidup masyarakat menggunakan metode wawancara mendalam untuk melengkapi analisis kepemilikan aset dan aktivitas masyarakat pasca penggenangan air waduk. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya penurunan kualitas hidup kepada Orang Terkena Dampak (OTD) atas pembangunan Waduk Jatigede.
2012Adinda Novita Kebijakan Pemerintah Tiongkok mengenai Pengembangan Nuklir Korea Utara tahun 2011-2015Penelitian ini membahas mengenai kebijakan luar negeri Pemerintah Tiongkok mengenai pengembangan nuklir Korea Utara antara tahun 2011 hingga tahun 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan data-data yang diperoleh dari studi pustaka. Teori yang digunakan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Tiongkok adalah teori Two-Good oleh Glenn Palmer dan T. Clifton Morgan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh faktor domestik dan situasi politik internasional terhadap pembuatan kebijakan luar negeri Tiongkok mengenai pengembangan nuklir Korea Utara.
2012Aditya Fathurrahman AbdillahKonflik lahan dalam Tata Kelola Program Restorasi Ekosistem Pada Hutan Produksi di Indonesia (Studi Kasus Proyek Hutan Harapan, Jambi Tahun 2010-2016)Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana kontestasi kepentingan untuk hak kepemilikan sumber daya hutan antar stakeholder dalam program restorasi ekosistem di kawasan Hutan Harapan dapat menyebabkan konflik lahan yang memiliki struktur zero-sum conflict. Adapun stakeholder yang berkontestasi dalam program restorasi ekosistem di kawasan Hutan Harapan adalah PT Restorasi Ekosistem Indonesia (PT REKI), Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Serikat Petani Indonesia (SPI), Kelompok Petani Sungai Jerat, serta Pimpinan Suku Anak Dalam Bathin Sembilan Pangkalan Ranjau. Kontestasi kepentingan muncul ketika para stakeholder memperebutkan hak kepemilikan sumber daya hutan di kawasan Hutan Harapan sesuai dengan konsepnya masing-masing. Penelitian ini berlandaskan kerangka teori konflik menurut Paul Conn dan kerangka teori rezim hak kepemilikan menurut Edella Schlager dan Elinor Ostrom dengan menggunakan metode kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pola kontestasi kepentingan antar stakeholder bersifat antagonistik. Para stakeholder melihat bahwa tuntutan stakeholder lainnya membahayakan kepentingannya atas sumber daya hutan di kawasan Hutan Harapan. Mereka menolak untuk kompromi tentang solusi alternatif yang bisa menampung kepentingan dari masing-masing stakeholder. Pada akhirnya, kontestasi kepentingan antar stakeholder yang terjadi di kawasan Hutan Harapan menyebabkan terjadinya konflik lahan yang memiliki struktur zero-sum conflict
2012Amanda Pristya N. P Peran National Rifle Association (NRA) sebagai Public Opinion Maker dalam Kebijakan Pengendalian Senajata tahun 2013Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran National Rifle Association (NRA) sebagai Public Opinion Maker dalam Kebijakan Pengendalian Senjata Tahun 2013. Untuk menjelaskan hal tersebut, penelitian ini menggunakan konsep kelompok kepentingan, opinion maker, dan kultur senjata. Dengan menggunakan argumentasi Right to Bear Arms, NRA berusaha untuk memengaruhi opini publik dengan menyatakan bahwa senjata merupakan bagian dari kultur politik bangsa Amerika. Propaganda yang dilakukan oleh NRA melalui sosialisasi dan kampanye yang dilakukan terkait Right to Bear Arms meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak kepemilikan senjata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan NRA sebagai Opinion Maker tidak terlepas dari kultur politik Amerika Serikat yang menganggap amandemen kedua konstitusi dan kebebasan merupakan hal fundamental yang tidak boleh dicederai.
2012Amarullah PamujiPenetapan Agenda (Agenda Setting) dalam Proses Pembuatan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional 2007-2014.TKA Ini membahas tentang penetapan agenda dalam proses pembuatan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional. Penelitian ini mengajukan pertanyaan bagaimana penetapan agenda dalam proses pembuatan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional. Penelitian ini berpendapat bahwa jika penetapan agenda berjalan dengan baik maka sebuah rancangan undang-undang dapat berjalan dengan lancar menuju ke proses selanjutnya karena merupakan hasil dari titik temu kepentingan semua pihak. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif dengan cara menganalisis dokumen-dokumen resmi pemerintah dan berita sebagai data primer dan diperkuat dengan wawancara mendalam serta berbagai literatur sebagai data sekunder. Temuan dari penelitian ini menunjukan bahwa penetapan agenda yang yang dilakukan dalam proses pembuatan RUU Kamnas tidak berjalan dengan sebagaimana seharusnya karena tidak melalui tahap-tahap yang ada dalam proses penetapan agenda salah satunya yaitu tidak melibatkan Polri sebagai leading sector pengelola keamanan dalam negeri.
2012Amrillah MKeterlibatan Save the Children pada Konflik Suriah Tahun 2012-2015Penelitian ini membahas tentang keterlibatan Save the Children (STC) sebagai INGO di konflik Suriah sejak tahun 2012-2015. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana keterlibatan STC dalam konflik Suriah dalam menjelaskan terkait kemampuan dan bentuk strateginya. Kerangka konseptual yang digunakan pada penelitian kali ini adalah International Non-Governmental Organization (INGO). Konsep ini menjelaskan definisi STC yang memiliki kemampuan berinterkoneksi dan representasi kepentingan. Temuan penelitian ini melihat bahwa kemampuan Interkoneksi STC bertujuan untuk membangun strategi aliansi program, seperti program Open Aid Partnership (OAP). Kemampuan representasi adalah klaim STC atas strategi framing isu yang mereka lakukan di Suriah. Kemampuan STC ini yang direalisasikan dalam bentuk keterlibatan STC seperti advokasi dan capacity building. Kedua bentuk keterlibatan tersebut yang dijadikan program STC diantaranya Child Protection: Every Child has the Rights to be Safe (CP), International Network for Education in Emergencies (INEE), dan Open Aid Partnership (OAP).
2012Anggi Anggraeni KusumoningtyasPasar Tenaga Kerja Fleksibel dan Mobilisasi Pekerja Perusahaan Negara. Studi Kasus: Mobilisasi dan Aksi-Aksi Kolektif Gerakan Buruh dan Pekerja Badan Usaha Milik Milik
Negara (BUMN) Pada Tahun 2013-2016 Menentang
Sistem Kerja Alih Daya di BUMN
Skripsi ini membahas kemunculan GEBER BUMN sebagai gerakan sosial dengan aksi-aksi kolektif yang mereka lancarkan guna menentang sistem kerja alih daya di BUMN. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan analisis bukti dokumen. Skripsi ini menggunakan teori mobilisasi sebagai pisau analisa untuk menjelaskan bagaimana perjuangan GEBER BUMN dan hubungannya dengan problematika sistem kerja alih daya di BUMN. Perasaan ketidakadilan yang dirasakan oleh para pekerja BUMN, menjadi pemicu yang berperan besar memunculkan respon politik para pekerja BUMN. Perumusan kepentingan yang berangkat dari perasaan ketidakadilan direspon dengan mobilisasi kekuatan yang para pekerja BUMN miliki secara kolektif berhadapan dengan negara dan modal. Mobilisasi yang dilakukan oleh GEBER BUMN terhadap para pekerja BUMN telah memungkinkan terjadinya aksi-aksi kolektif yang cukup massif. Meskipun memiliki kelemahan dalam hal kapasitas organisasi, namun GEBER BUMN berhasil menguasai sumber daya yang dibutuhkan untuk mobilisasi sehingga mampu menggerakkan pekerja BUMN untuk melakukan aksi kolektif
2012Annysa Sovia NuraniPeran Komunitas Epistemik sebagai Pihak Ketiga dalam Resolusi Konflik Thailand bagian Selatan Tahun 2010 - 2015Skripsi ini membahas mengenai peran komunitas epistemik sebagai pihak ketiga dalam upaya resolusi konflik di Thailand bagian Selatan pada tahun 2010-2015. Sepanjang sejarah konflik, kedua pihak yang bertikai mengalami kebuntuan dalam mencapai sebuah resolusi konflik sehingga membuat isu ini menjadi menarik untuk diteliti. Penelitian ini akan mencari jawaban tentang mengapa komunitas epistemik hadir sebagai aktor yang penting dalam persoalan Thailand bagian Selatan khususnya pada tahun 2010-2015. Tulisan ini menggunakan teori komunitas epistemik dan intervensi pihak ketiga dalam resolusi konflik oleh Ronald J. Fisher sebagai pisau analisis. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa komunitas epistemik sebagai pihak ketiga banyak berperan sebagai fasilitator melalui kegiatan penciptaan ruang publik. Kesimpulan dari tulisan ini adalah komunitas epistemik sebagai pihak ketiga merupakan aktor yang berperan penting dalam resolusi konflik di Thailand bagian Selatan tahun 2010-2015 karena mereka merupakan pendekatan transformasional yang merupakan sebuah proses dalam mempercepat perubahan konflik untuk mencapai sebuah perubahan besar jangka panjang dan berkelanjutan. Mereka merupakan harapan bagi terciptanya tujuan akhir dari resolusi konflik yakni perdamaian yang substansial.
2012Arief Cahya NugrahaPeran Negara dalam Perkembangan Industri Semikonduktor di China tahun 1995-2004 : Faktor, Perkembangan, dan DampaknyaSkripsi ini membahas tentang peran negara dalam mengembangkan industri semikonduktor di China pada tahun 1995-2004 beserta penyebab, perkembangan dan dampaknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder sebagai data utamanya. Dengan mengunakan teori state capitalism, export oriented industrialization, dan geopolitical imagination, penelitian ini menemukan
beberapa temuan.Temuan pertama penelitian ini memperlihatkan bahwa kebutuhan China untuk memenuhi pasar domestik dan berkembangnya Taiwan di sektor semikonduktor telah mendorong China ingin membangun industri semikonduktornya. Kedua, pemerintah China membangun industri semikonduktornya melalui berbagai bantuan kepada perusahaan, seperti pendanaan dan keringanan pajak. Ketiga, bantuan dan strategi pemerintah ini membawa hasil positif bagi kemajuan industri semikonduktor di China. Hasilnya adalah dapat dilihat bahwa peran negara berhasil membuat perkembangan di dalam industri semikonduktor China.Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran negara merupakan faktor penting didalam keberhasilan perkembangan industri semikonduktor di China.
2012Arum Diah PurwoningrumAnalisis Keputusan U.S. Supreme Court dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Presiden Amerika Serikat di Negara Bagian Florida Tahun 2000Penelitian ini membahas tentang keputusan yang dibuat oleh U.S. Supreme Court dalam menyelesaikan kasus sengketa pemilihan presiden tahun 2000. Untuk dapat menjelaskan hal tersebut, penelitian ini menggunakan konsep judicial activism, konsep Mahkamah Agung sebagai pembuat kebijakan nasional, enam gagasan politik dan Mahkamah Agung Federal Amerika Serikat, dan konsep Federal Supreme Court berdasarkan The Federal Papers. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bahwa para hakim di U.S. Supreme Court dapat membuat keputusan politis karena peran mereka sebagai salah satu bagian dari cabang kekuasaan politik di pemerintahan. Dengan menggunakan fungsi politik mereka yang konstitusional, U.S. Supreme Court mencegah pelanggaran konstitusi dengan mengakhiri sengketa kasus pemilu Bush v. Gore. Penelitian ini menunjukan bahwa U.S. Supreme Court menggunakan fungsi politik mereka pada sengketa pemilihan presiden tahun 2000 guna mempertahankan peran mereka untuk memastikan bahwa Konstitusi tidak dilanggar dalam cara apapun, dan agar kasus tersebut tidak mencapai ranah Kongres. Fakta bahwa Bush v. Gore tidak memiliki preseden sebagai rujukan untuk penyelesaian kasus, membuat U.S. Supreme Court memiliki alasan untuk membuat keputusan politis dengan menggunakan judicial activism. Keputusan tersebut diambil guna membuat hukum dan preseden baru dari kasus Bush v. Gore, dan menjadikannya sebagai landmark case.
2012Aryo Akmal FauziasAnalisis Politik Kebijakan Subsidi BBM di Indonesia: Studi Kasus Hubungan Pemerintah dan PT. Pertamina Setelah Penghapusan Subsidi BBM Jenis Premium dalam APBN-P 2015Pencabutan subsidi BBM jenis Premium pada tahun 2015 merupakan babak baru dalam kebijakan subsidi BBM di Indonesia. Pencabutan ini menarik untuk diperhatikan karena dilakukan dalam kondisi minyak mentah dunia yang sedang menurun. Penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana perubahan hubungan negara dalam Pertamina setelah pencabutan subsidi bagi Premium. Pertamina sebagai distributor tunggal memiliki kewajiban untuk menyalurkan Premium di Daerah Penugasan dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan teori hybrid governance yang menjelaskan mengenai hubungan antara pemerintah dengan perusahaan minyak nasional, dan menemukan bahwa, pencabutan subsidi Premium memberikan keuntungan bagi Pertamina. Pertamina memainkan peranan besar dalam penentuan harga, sehingga harga yang ditetapkan oleh pemerintah memberikan keuntungan bagi Pertamina. Proses kebijakan yang sentralistis dan bentuk pengawasan yang bersifat monitoring juga merupakan model yang ideal bagi pengelolaan perusahaan minyak nasional.
2012Aulia Tiara SolechanKeberhasilan Aksi Candlelight Protest di Korea Selatan Tahun 2008Penelitian ini membahas mengenai aksi Candlelight Protest 2008 di Korea Selatan. Penelitian ini berargumen bahwa strategi dengan karakteristik inovatif,tidak militan, variatif, masif dan dipengaruhi budaya yang dijalankan civil society mampu mendorong keberhasilan aksi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber primer yang digunakan berdasarkan dari buku, jurnal, artikel ilmiah, serta tesis dan disertasi. Wawancara turut dilakukan untuk mengonfirmasi data-data yang telah penulis dapatkan melalui studi pustaka. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa selain strategi yang dijalankan oleh civil society, kondisi konsolidasi demokrasi di Korea turut mendukung keberhasilan aksi ini. Aksi Candlelight Protest 2008 merepresentasikan peran civil society di masa konsolidasi demokrasi sebagai pengawas, pemantau, dan pembatas kekuasaan negara.
2012Ayu Nur MuthiaAnalisis Pengaruh Norma Internasional Dalam Penanganan Pengungsi Internasional Oleh Pemerintah Indonesia Tahun 2010-2015Penelitian ini membahas sikap pemerintah Indonesia dalam menentukan penyelesaian isu pengungsi internasional di dalam himpitan kepentingan nasional dan tuntutan norma internasional. Dengan menggunakan metode kualitatif dan tipe penelitian eksplanatif analitis, penelitian ini mengangkat studi kasus sikap Pemerintah yang menolak ratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967 tentang pengungsi internasional namun menerima pengungsi tersebut. Penelitian ini di analisis dengan menggunakan teori norma internasional dan konsep struktur domestik, menemukan bahwa tuntutan norma internasional dan kepentingan nasional membentuk sikap pemerintah untuk menolak ratifikasi namun menerima pengungsi internasional. Penelitian ini juga menunjukkan pemerintah masih belum memiliki satu kesepakatan dalam menilai kepentingan nasional, karena masih terdapat perdebatan pro dan kontra untuk isu pengungsi internasional. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan kepentingan di setiap aktor lembaga yang terlibat dalam isu pengungsi internasional.
2012Bimo RusnugrohoDampak Peningkatan Produksi Minyak Mentah Amerika Serikat terhadap Kondisi Ketergantungan Amerika Serikat pada Minyak Mentah Asing Periode 2011-2015Skripsi ini menganalisis mengenai dampak dari peningkatan produksi minyak mentah Amerika Serikat pasca terjadinya shale oil boom di tahun 2011. Penulis akan mengaitkan kondisi tersebut dengan kondisi ketergantungan Amerika Serikat terhadap minyak asing yang telah terjadi pasca Perang Dunia II. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan kondisi awal relasi Amerika Serikat dengan OPEC sebelum dan setelah adanya fenomena shale oil boom. Untuk menjelaskan hal tersebut, penulis akan menggunakan teori Resource Dependence dan menggunakan konsep Energy Security dalam menjelaskan fenomena tersebut. Skripsi ini mengunakan pendekatan kualitatif dan menerapkan teknik studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari adanya shale oil boom membuat Amerika dapat menjadi produsen minyak dunia dan mengurangi ketergantungan minyak asing mereka dari OPEC.
2012Cahandika Ilham AryaKonflik Kepentingan Antara Manajemen dan Karyawan PT.
Dirgantara Indonesia Tahun 2003-2006
Skripsi ini menjelaskan tentang konflik kepentingan yang terjadi antara manajemen dan karyawan PT. Dirgantara Indonesia pasca kasus PHK terhadap 6600 karyawan pada tahun 2003. Penelitian ini mengajukan pertanyaan Bagaimana perbedaan kepentingan dapat mendorong konflik antara manajemen dan karyawan PT. Dirgantara Indonesia pasca kasus PHK tahun 2003? Penelitian ini berlandaskan pada konsep pluralist industrial relations milik John W. Bud, Rafael Gomez, dan Noah M. Meltz serta teori konflik milik Ramlan Surbakti. Hasil penelitian ini menunjukan dalam konflik pasca kasus PHK tahun 2003, secara umum disebabkan oleh adanya perbedaan dan benturan kepentingan di antara dua kubu, yaitu kubu yang mendukung keputusan PHK dan kubu yang menolak keputusan PHK. Kubu pertama, atau kubu yang mendukung keputusan PHK terdiri atas pihak pemenerintah yang diwakili oleh Kementerian Negara BUMN dan pihak manajemen PT. Dirgantara Indonesia. Kubu kedua, atau kubu yang menolak keputusan PHK terdiri atas pihak karyawan PT. Dirgantara Indonesia. Dalam konflik ini pihak pemerintah memiliki kepentingan untuk melakukan efisiensi dalam pemanfaatan APBN sehingga mendukung proses PHK yang akan diambil oleh pihak manajemen, yang mana di saat bersamaan pihak manajemen juga memiliki kepentingan untuk menjaga keberlangsungan hidup perusahaan. Di sisi lain pihak karyawan juga memiliki kepentingan untuk mempertahankan pekerjaannya sebagai sumber kesejahteraan. Perbedaan kepentingan ini lah yang kemudian saling berbenturan dan menimbulkan konflik antara pihak karyawan dan manajemen PT. Dirgantara Indonesia dari tahun 2003 hingga tahun 2006.
2012Dea Nutri RifianiKepentingan Nasional Australia Dalam Bidang Pertahanan Dan Keamanan, Studi Kasus : Ratifikasi The Lombok Treaty 2006 (Agreement Between The Republic Of Indonesia And Australia On The Framework For Security Cooperation)Penelitian ini membahas tentang kepentingan nasional Australia dalam bidang pertahanan dan keamanan dalam meratifikasi The Lombok Treaty. The Lombok Treaty merupakan perjanjian pertahanan dan keamanan yang disepakati oleh Australia dan Indonesia, di Lombok pada 13 November 2006. Penelitian ini berpendapat bahwa Australia perlu menjadikan Indonesia sebagai mitra keamanan strategis mengingat letak geografis Indonesia yang berfungsi sebagai negara penyanggah untuk menghadapi ancaman dari utara dan untuk mengahadapi ancaman transnasional seperti terorisme yang menjadi perhatian utamanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data yang diperoleh dari studi pustaka. Teori yang digunakan untuk menganalisis ialah Teori Kerja Sama Internasional dan Teori Kepentingan Nasional menurut Daniel S.Papp. Hasil temuan dari penelitian ini adalah The Lombok Treaty mampu mengakomodasi kepentingan Australia dalam bidang pertahanan dan keamanan. Melalui The Lombok Treaty, kedua negara terbukti berhasil meningkatkan kerja sama antara kedua negara di bidang tersebut.
2012Dhelano Roosel ArnesenaKerjasama Pemerintah dan Swasta: Analisis Pengaruh Institusi Ekstraktif dalam Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Pabuaran Kidul Kabupaten Cirebon oleh PT. Galuh Jaya Karya tahun 2009-2012Penelitian ini menganalisis pengaruh institusi ekstraktif pada kasus revitalisasi Pasar Pabuaran Kidul oleh PT. Galuh Jaya Karya pada tahun 2009-2012. Penelitian ini mengajukan pertanyaan yaitu “Bagaimana pengaruh institusi ekstraktif dalam pelaksanaan Revitalisasi Pasar Pabuaran Kidul Kabupaten Cirebon pada tahun 2009-2012?”. Dalam menganalisis pertanyaan penelitian ini, teori yang akan digunakan adalah teori Public Private Partnership (PPP). Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan konsep institusi ekstraktif sebagai alat bantu dalam menganalisis kasus. Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam. Hasil wawancara akan digunakan sebagai data primer, sedangkan berita dan juga data dari instansi terkait akan digunakan sebagai data sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa bentuk institusi dari salah satu pihak yang terlibat dalam revitalisasi Pasar Pabuaran Kidul menyebabkan kegagalan kerjasama tersebut. Institusi ekstraktif yang terlibat dalam kerjasama tersebut mempengaruhi unsur keterbukaan dan orientasi pasar dalam pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) di Pabuaran Kidul. Dua hal tersebut merupakan unsur penting dalam pelaksanaan KPS sehingga KPS yang dilakukan di Pabuaran Kidul ini menemui banyak permasalahan dan akhirnya harus berakhir dengan kegagalan.
2012Diah FauziahRecall Terhadap Lily Chadidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tahun 2013Penelitian ini menganalisis recall Lily Chadidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disebabkan oleh perwakilan politik yang dianut oleh keduanya. Penelitian ini berargumen, bahwa hak recall menimbulkan hak subjektivitas oleh partai politik serta membatasi hak-hak anggota partai sebagai anggota DPR. Recall yang dilakukan terhadap Lily Chadidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie dilakukan atas dasar subjektivitas dari PKB sebagai partai politik. Untuk menjawab pertanyaan, peneliti menggunakan teori perwakilan politik yang berasal dari Gilbert Abcarian pada tahun 1970 dan Jane Mensbridge pada tahun 2003. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi serta menggunakan data sekunder. Recall terhadap Lily Chadidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie dilakukan oleh PKB setelah keduanya menyatakan dukungan untuk mengusut kasus Bank Century dan mafia pajak. Penelitian ini menemukan bahwa Lily Chadidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie di recall adalah karena keduanya tidak mengikuti keputusan PKB disertakan dengan keduanya yang menerapkan perwakilan politik trustee dengan tipe perwakilan gyroscopic representation. Oleh karena itu, recall terhadap Lily Chadidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie dilakukan berdasarkan kepentingan partai politik.
2012Diana SolehaKonflik antara Kachin Independence Organization dan Pemerintah Myanmar pada Tahun 2011 Pasca Gencatan SenjataSkripsi ini mengkaji dan menganalisis penyebab utama dari pecahnya kembali konflik antara kelompok bersenjata etnis minoritas Kachin, yakni Kachin Independence Organization (KIO) dan pemerintah pusat di Myanmar pada tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data yang diperoleh dari studi pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori grievance dari Frances Stewart. Situasi selama periode gencatan senjata menunjukan adanya grievance yang dialami oleh etnis minoritas Kachin dalam dimensi sosioekonomi, politik, dan status kultural, seperti berikut: (1) Grievance sosioekonomi terlihat dari eksploitasi kekayaan alam, seperti batu Jade, emas, dan kayu jati, di Kachin State oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan kroninya, adanya relokasi paksa, dan juga kerja paksa yang dialami oleh etnis Kachin (2) Grievance politik terlihat dari pengabaian aspirasi KIO dan larangan partisipasi partai Kachin State Progressive Party dalam pemilihan umum 2010 (3) Grievance status kultural terlihat dari adanya pembatasan praktek keagamaan dan juga penggunaan bahasa etnis di Kachin State. Penelitian ini menemukan bahwa penyebab utama dari pecahnya kembali konflik antara KIO dan pemerintah Myanmar adalah akumulasi grievance etnis minoritas Kachin selama periode gencatan senjata yang mencapai titik puncaknya pada tahun 2011.
2012Dwina Ega AryaniKoalisi Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah: Studi Kasus Koalisi Gerindra, PKS, dan Demokrat dalam Pemilukada Kota Depok Tahun 2015Penelitian ini membahas mengenai koalisi diantara Partai Gerindra, PKS, dan Partai Demokrat pada Pemilukada Kota Depok Tahun 2015. Fokus penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat proses yang mendorong partai untuk membentuk atau tergabung dalam suatu koalisi. Koalisi yang terbentuk diantara ketiga partai tersebut merupakan sebuah upaya kerja sama dalam memenangkan Idris Abdul Shomad dan Pradi S